SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Kelompok 3 Adinda Sakinah Bakti Arniati Cindy Tio Annisa Jekson Parulian Pjt Joel Kaherson S

A.Pendahuluan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah Serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Lanjutan . . . . SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan SAPP,yaitu: Basis Akuntansi SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk Neraca. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi,yaitu: Aset = Utang + Ekuitas Dana.

Lanjutan . . . . Seperti halnya SAPP,SAPD juga terdiri atas dua Subsistem,yaitu: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD,yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda,seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan , pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

Lanjutan . . . . Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus

Transaksi SKPKD dapat diklasifikasikan dua,terlihat pada bagan berikut:

B. SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas: Pendapatan Belanja Aset Selain Kas

1. Akuntansi Pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan aset bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD.

Lanjutan. . . . Jurnal pendapatan SKPD: Dr. Kas di bendaraha penerimaan 30.000.000 Cr. Pendapatan... 30.000.000 PKK mencatat transaksi penyetoran dengan menjurnal: Dr. RK PPKD 30.000.000 Cr. Kas di bendahara penerimaan 30.000.000 Sisten Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi penerimaan dengan jurnal: Dr. Kas di kasda 30.000.000 Cr. RK SKPD 30.000.000

2. Akuntansi Belanja Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving).

Lanjutan. . . . Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan jurnal: Dr. Kas di bendahara pengeluaran 100.000.000 Cr. RK PPKD 100.000.000 Akuntansi PPKD akan menjurnal: Dr. RK SKPD 100.000.000 Cr. Kas di Kasda 100.000.000

3. Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi, perubahab klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara geris besar digolongkan kedalam dua kelompok besar transaksi, yaitu: a. Penambahan nilai aset tetap b. Pengurangan nilai aset tetap

Lanjutan. . . . Dalam kasus penambahan nilai aset tetap, PPK mengakui penambahan aset tetap dengan menjurnal: Dr. Aset tetap... Xxx Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap xxx Sedangkan ada pengurangan aset tetap, PPK mengakui pengurangan aset tetap dengan menjurnal: Dr. Diinvestasikan dlam aset tetap xxx Cr. Aset sesuai jenisnya xxx

4. Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaiatan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Lanjutan. . . . Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya: a. Koreksi kesalahan pencatatan b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas c. Jurnal depresiasi d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

5. Penyusunan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintahan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusandan menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan kepadanya.

Lanjutan. . . . Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintahan provinsi/kota/kabupaten. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD Lra Neraca Catatan atas laporan keuangan

Halaman 296

C. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem akuntansi PPKD ini meliputi: Akuntansi pendapatan PPKD Akuntansi Belanja PPKD Akuntansi pembiayaan Akuntansi aset (investasi jangka panjang) Akuntansi utang Akuntansi selain kas

Penysusunan Laporan Keuangan PPKD Laporan Keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas Pemda Yang akan muncul dalam laporan keuangan PPKD adalah transaksi-transaksi pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan. Laporan keuangan PPKD ini nantinya juga akan dikonsolidasikan bersama laporan keuangan semua SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten

Kegunaan PPKD PPKD menyiapkan kertas kerja sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo PPKD membuat jurnal penyesuaian PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya

Contoh tampilan Kertas Kerja PPKD

Akuntansi konsolidator PPKD SAPD dibangun dengan sebuah arsitektur seperti akuntansi di sektor swasta Dalam pelaksanaaan transaksinya, SKPKD diibaratkan kantor pusat dan dan SKPD adalah kantor cabang Maka, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD pada Pemda dan SKPD, akun yang dimaksud adalah R/K PPKD dan R/K SKPD

Lanjutan . . . . Berdasarkan laporan posisi kas harian dari BUD, PPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD (rekening kas daerah) kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D) dan sebaliknya. PPKD kemudian akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi kas tersebut.

Contoh jurnalnya Aliran dana dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran SKPD akan di jurnal : RK SKPD xxx Kas di kas daerah xxx Untuk mencatat aliran dana dari bendahara penerimaan SKPD ke kas daerah :

Penyusunan laporan keuangan Pemda Laporan keuangan pemerintah daerah adalah Laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan pemda sama dengan proses pembuatan laporan keuangan dalam prosedur sebelumnya Perbedaan utamanya adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan Reciprocal account, yaitu akun/Rekening RK. Sehingga, dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan ada lagi akun/rekening RK.

Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten terdiri atas: LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

Struktur Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/kota/daerah dikeluarkan dua kali dalam satu tahun anggaran : Semester, yang dimulai dari periode Januari-juni Tahunan, Yang dimulai dari periode januari-desember

Teknis Pelaksanaannya PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Kemudian PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca setelah penyesuaian dari kertas kerja SKPD dan kertas kerja PPKD menjadi neraca saldo pemda dan diletakkan di kolom “neraca saldo pemda” yang terdapat pada kertas kerja konsolidasi. Proses Selanjutnya adalah pembuatan jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat oleh PPKD dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo-saldo pada akun-akun yang “resiprokal”. Jurnal eliminasi dimasukkan pada kolom jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi

Lanjutan PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke dalam kolom “laporan realisasi anggaran” yang terdapat pada kertas kerja. Dan akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca di pindahkan ke kolom “neraca”. Dari kertas kerja yang telah diisi, PPKD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Neraca dan LRA

Contoh tampilan kertas kerja konsolidasi