Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Advertisements

          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
Pengabdian pada Masyarakat: Disampaikan pada Pembekalan KKN Juli 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
Kebijakan Pelaksanaan REDD
SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMIN MUTU MAHASISWA
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Hutan Desa (HD).
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
WG Strategy | Materi Sosialisasi Februari 2012
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Dikutip dari berbagai sumber
Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
Scooping of LAW & Policy Aspect
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
KKN TEMATIK UNIVERSITAS MATARAM
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
(sebagai urusan pemerintahan)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
ISU LOKAL DAN GLOBAL OLEH YUDO SISWANTO ASEAN ECO SCHOOL MANDIRI
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik Dalam Rangka Pengurangan Emisi dan Pemanasan Global Dr. Suwondo, M. Si Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau Bengkalis. 13 Agustus 2014

Laju Deforestasi di Provinsi Riau

Sebaran Gambut di Provinsi Riau No Kabupaten Luas Gambut KHG (Ha) KLG (Ha) 1. Bengkalis 1.240,122 474,383 2. Indragiri Hilir 1.267,237 222,706 3. Indragiri Hulu 225,635 107,938 4. Rokan Hilir 734,050 263,032 5. Rokan Hulu 117,645 19,607 6. Siak 735,835 231,990 7. Pelalawan 904,461 234,088 8. Dumai 298,521 123,317 9. Kampar 153,811 15,924 10. Pekanbaru 42,266 Jumlah 5.719.583 1.692.985

Emisi CO2 tahunan Provinsi Riau 2003-2009 mencapai 0 Emisi CO2 tahunan Provinsi Riau 2003-2009 mencapai 0.29 Gt CO2 setara dengan 23% tingkat emisi nasional Tahun 2005 (Bapenas, 2010)

Golput untuk hutan ? Pikirkan lagi ! Siapa Yang Bisa Menghentikan Kebakaran Hutan dan Lahan ? Tantangan Kedepan Golput untuk hutan ? Pikirkan lagi !

Strategi Provinsi Riau REDD+ Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau Strategi Provinsi Riau REDD+ WAKTU PELAKSANAAN Fase-1 Fase-2 Fase-3 2012- 2013 2014 – 2015 2016 - dst Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan ▪ Perencanaan dan pengelolaan lanskap/ ekoregion/DAS multifungsi ▪ Penetapan sistem tata kelola yang sudah diperbaiki untuk pemberian perizinan pemanfaatan lahan hutan dan gambut Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut Penyelesaian tata ruang provinsi dan kabupaten Pemetaan dan penetapan wilayah adat dan masyarakat lokal lainnya. Mengidentifikasi secara spesifik dan menuntaskan persiapan land swap. Pelaksanaan land swap Melalui pendidikan KUKERTA TEMATIK

KUKERTA TEMATIK Peran perguruan tinggi ? KARHUTLA KUKERTA TEMATIK Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Penelitian KUKERTA TEMATIK Pengabdian Kukerta yang berorientasi pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada wilayah tertentu (Kabupaten/Kota) KARHUTLA

Perlu program yang terencana dan jelas TUJUAN DAN MANFAAT Perlu program yang terencana dan jelas SEBELUM SESUDAH KUKERTA TEMATIK SOSIALISASI PROGRAM PENGENDALIAN MERUBAH CARA PANDANG MASYARAKAT TERKAIT KARHUTLA MENYIAPKAN DAN MELATIH MAHASISWA SEBAGAI GENERASI PENERUS IMPLEMENTASI IPTEKS, SENI DAN BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT PENGEMBANGAN INSTITUSI

Prinsip Pelaksanaan Kukerta Tematik KUKERTA DAN PENINGKATAN SDM Prinsip Pelaksanaan Kukerta Tematik Co-creation (gagasan bersama) Co-financing/co-funding (dana bersama) Sustainability (berkesinambungan) berbasis riset (Research based Community Services). OTONOMI DAERAH PERKEMBANGAN IPTEKS Semakin perlunya suatu media bagi Perguruan Tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan KUKERTA TEMATIK

STRATEGI OPTIMALISASI KUKERTA melibatkan seluruh unsur masyarakat yang terkait dan dibangun komitmen bersama melakukan diskusi (focus group discussion) dengan beberapa stakeholder yang terkait membuat perencanaan yang matang menyusun rencana kerja yang riil mengkomunikasikan program kerja utama, pendukung dan tambahan kepada DPL melakukan lokakarya mini untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

SEKIAN TERIMAKASIH