TEKNIK PERSIDANGAN Pengantar Musyawarah Anggota

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
Advertisements

Perancangan Peraturan Negara
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TEKNIK PERSIDANGAN Oleh: Alfian Arif Bintara Dipresentasikan dalam:
Oleh: Dedy Try Yuliando Oleh: Dedy Try Yuliando
Nama: A R S A M TTL: Bonto-Bonto, 24 September 1991 Alamat: BTN Wesabbe Blok A No. 28 Studi : S1 Keperawatan STIKES NHM Notel : Organisasi.
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
KD 4 “MENGENAL BENTUK-BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA”
SMART MEETING : Seni Memuluskan Pencapaian Tujuan Organisasi (LK)
KETERAMPILAN MENJELASKAN
SOSIALISASI TAHAPAN KONFERENSI WILAYAH
SOSIALISASI TAHAPAN KONFERENSI CABANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
Pengajuan Mekanisme FORMA Musyawarah Mahasiswa Kamis, 24 April 2014 Aula Student Center FE UI.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
TEHNIK BERSIDANG BY : Nursyamsu
Oleh : Ermawati (Pimpinan MPM REMA UPI 2013)
Tata Cara Konferensi Internasional (Procedure For An International Conference) By Agus Tarmidzi.
NEGOSIASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA.
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
LDKS 2010 SMKN 1 PLERED PURWAKARTA
DASAR PEMIKIRAN Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang.
Sidang Lembaga Kemahasiswaan: Perspektif Teoritik
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Oleh : TAUFIQ ARRAHMAN, S.Pd.
PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SLA
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
Pengisian Jabatan Presiden dengan Pemilihan
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tata Cara Bersidang Permusyawaratan dalam MUBES, KONGRES, RAKER membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Universitas Padjadjaran
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Bagaimana cara membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Fungsi, Wewenang, dan Hak
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
PERDAMAIAN DALAM PKPU.
SIDANG DAN TEKNIK PERSIDANGAN
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
JAMES ISAK BILL KEY KASE
Karyawan Karyawati DINPERMADES
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PENYUSUNAN PROPOSAL FEBRIYANTO, SE,MM.
Nugroho Ibnu Purwandityo
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
Tolak ukur ketercapaian materi:
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
Tentang Pembentukan PPPSRS Rumah Susun
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
SK KWARNAS NOMOR : 214 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA Oleh: Marsujitullah Aldy Marwan L, S.Kom.,M.T.
Transcript presentasi:

TEKNIK PERSIDANGAN Pengantar Musyawarah Anggota Pemilihan Calon Komandan KSR PMI Unit Politeknik Negeri Semarang Periode 2016 / 2017

PERSIDANGAN ???

PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASI Pertemuan formal suatu organisasi untuk membahas masalah tertentu agar menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan organisasi dengan mengikuti mekanisme-mekanisme dan aturan yang jelas. The Keyword is ... Membahas masalah tertentu Menghasilkan keputusan sebagai kebijakan Mengikuti mekanisme yang jelas

- PERANGKAT SIDANG -

PESERTA SIDANG / QUORUM Quorum adalah syarat sahnya sidang untuk dapat diadakan, karena tingkat quorum menunjukkan sejauh mana tingkat representasi dari peserta sidang. Peserta sidang mempunyai Hak Bicara, Hak Suara, Hak Memilih dan Hak dipilih.

PENINJAU Peninjau hanya memiliki Hak Bicara yang merupakan hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

PRESIDIUM / PIMPINAN SIDANG Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta. Syarat Presidium antara lain memiliki pengetahuan luas, memahami masalah yang akan dibahas, mampu memimpin sidang.

MATERI PERSIDANGAN Meliputi bahan-bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Biasanya terdiri dari draft tatib, AD/ART, dll yang disusun sebelumnya oleh tim formatur sidang atau panitia khusus.

RUANGAN DAN PERLENGKAPAN SIDANG Perlengkapan Sidang yang utama antara lain : Palu Sidang Notulensi Podium Tata Tertib Persidangan

- ISTILAH DALAM PERSIDANGAN -

SKORSING ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu SKORSING ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. LOBBYING ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. WALK OUT ialah keadaan tidak menyetujui dengan kesepakatan sidang karena persidangan sudah tidak relevan dengan prinsip mereka dan memilih untuk keluar dari acara persidangan

PENDING ialah memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu seperti istirahat, lobby, penundaan sidang. PK (Peninjauan kembali) ialah mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan/putusan yang telah ditetapkan.

MAKNA KETUKAN PALU 1 Kali Ketukan : Digunakan untuk perpindahan atau pergantian pimpinan sidang. Digunakan untuk pengesahan putusan biasa point per point dan atau bab per bab (keputusan sementara). Digunakan untuk skorsing dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama.

2 Kali Ketukan : Digunakan untuk menskorsing waktu yang cukup lama. Misalnya istirahat, lobying, sembahyang, dan makan. 3 Kali Ketukan : Membuka dan menutup acara persidangan. Pengesahan keputusan yang bersifat prinsipil atau pengesahan keputusan akhir secara keseluruhan dari semua hasil persidangan (konsideran).

INTERRUPTION Macam – macam Interupsi : Interupsi point of order (digunakan apabila interupsi yang bersifat prinsipil). Interupsi point of information (digunakan apabila ada informasi yang berhubungan dengan acara persidangan). Interupsi point of clarification (digunakan apabila ada klarifikasi yang berhubungan dengan acara persidangan). Interupsi point of personal privilege (digunakan untuk melakukan pembelaan yang bersifat personal/privacy).