BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Program Bantuan Sosial
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Pertemuan ke-10 Pengantar:
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
JUKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI 2016
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
KEBIJAKAN PELAYANAN DI PUSKESMAS
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
JAMPERSAL Kelompok 2.
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Kasubdit Bina Gizi Makro
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
BIDANG PELAYANAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN (PSDK)
Disampaikan pada acara
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)
DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN
AKREDITASI NASIONAL RUMAH SAKIT
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018
PENDAMPINGAN POKJA ADMINISTRASI MANAJEMEN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR Jl. KESEHATAN No. 3 TANAH SAREAL TELP
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Oleh : Nandang Jamiat (IPKKI Provinsi Jawa Barat).
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Program mutu puskesmas dan keselamatan pasien. 1. Workshop mutu puskesmas dan keselamatan pasien: -penggalangan komitmen -penyusunan tatanilai dan budaya.
Program mutu puskesmas dan keselamatan pasien Wujud implementasi Bab III, VI, IX Standar Akreditasi Puskesmas.
AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 1 2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3 Seksi Mutu Pelayanan Kesahatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional melaksanakan kebijakan di bidang pelayanankesehatan dasar meliputi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) pada pusat kesehatan masyarakat, serta kesehatan dasar pada klinik dan praktik perorangan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan dasar Primer di Puskesmas dan jaringannya

melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelayanan kesehatan

Melaksanakan audit dan menyusun SuratRekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT); melaksanakan pengawasan Puskesmas, dan instansi pelayanan kesehatan dasar swasta; melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan P3K/Posko Kesehatan; melaksanakan kegiatan fasilitasi izin dan registrasi Puskesmas; dan

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL RENCANA KEGIATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL Pembinaan Puskesmas Pembinaan dan Sosialisasi Pembinaan Klinik Swasta Pembinaan pada penyehat tradisional

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Poskokes Idul Fitri Monitoring Poskokes HUT Sumedang Monitoring Poskokes HUT RI Monitoring PoskokeS Natal dan Tahun Baru Monitoring dan evaluasi PIS – PK Pembinaan Faskes Primer Swasta Pembinaan Fasilitas kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 menyiapkan perumusan kebijakan, di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit 2 melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit; 3 pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;

Kegiatan Workshop SPGDT Pertemuan petugas penanggung jawab UKP Monitoring dan evaluasi rujukan Pusk dan RS Konsultasi Tingkat Provinsi Tingkat Kementerian

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan : Sosialisasi program pelayanan kesehatan rujukan kepada PPK 1 dan PPK 2 serta lintas sector terkait. Melakukan konsultasi ke Dinkes Provinsi dan Kemenkes. Membuat instrument untuk pembinaan. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan di PPK 1 maupun PPK 2 Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan Melakukan MOU Rujukan dan Rujuk balik antara Dinas kesehatan yang mewakili 35 Puskesmas dengan RS yang ada di Kabupaten Sumedang. Melaksanakan tahapan kegiatan dalam perencanaan untuk pembangunan RS kelas D pratama di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. 8. Membuat SK Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Sumedang. Keputusan Bupati No : 440/KEP.370-dinkes/2017.

Mutu Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat tentang mutu layanan kesehatan menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan mutu layanan kesehatan; melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan; melaksanakan kendali mutu pelayanan kesehatan;

RENCANA KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2018

PENYUSUNAN RKA AKREDITASI TAHUN 2018 MENGACU PADA PERMENKES NO 61 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN KEGIATAN I. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas a. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen b. Workshop Keselamatan Pasien Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala Puskesmas dan para staf Puskesmas terhadap Audit Internal dan Tinjauan Manajemen, dan Keselamatan Pasien

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) Lokasi : Dinas Kesehatan Kab/Kota Komponen belanja : Belanja bahan : ATK & penggandaan, Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi: Honor, Narasumber (4 orang @ 2 jam), Honor Fasilitator (4 orang @ 2 jam), Honor Moderator (1 orang @ KL) Belanja perjadin biasa: : Transport Narasumber, Penginapan Narasumber Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Uang harian, - Transport lokal peserta Paket meeting fullday

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) II. Pendampingan Akreditasi 1. Workshop penggalangan Komitmen (1 hari) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja :( Belanja bahan ) : ATK dan penggandaan, Konsumsi rapat Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : Transport tim pendamping, Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) 2. Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi (2 hari) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja : Belanja bahan : - ATK dan penggandaan, - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : Transport tim pendamping, Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) 3. Pendampingan Self Assessment dan Penyusunan PoA Akreditasi di Puskesmas (2 hari) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja : Belanja bahan : - ATK dan penggandaan, Konsumsi rapat Belanjajasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : Transport tim pendamping, - Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) 4. Pendampingan Penyusunan Dokumen (3-5 kali @ 2 hari ) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja : Belanja bahan : - ATK dan penggandaan, - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : - Transport tim pendamping, - Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) 5. Pendampingan Implementasi Dokumen (4 kali, @ 2 hari, dalam 3-4 bulan) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja : Belanja bahan : - ATK dan penggandaan, - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : - Transport tim pendamping, - Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) 6. Penilaian Pra Akreditasi (1 kali @ 2 hari) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja : Belanja bahan : ATK dan penggandaan, - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : Transport tim pendamping, Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) 7. Pendampingan Pasca Akreditasi (minimal 2 kali per tahun maksimal 4 kali per tahun setiap Puskesmas @ 2 hari) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang telah tersertifikasi akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping Komponen Belanja : Belanja bahan : - ATK dan penggandaan, - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadin biasa : - Transport tim pendamping, - Penginapan pendamping (tentative)

RINCIAN KEGIATAN (lanjutan….) III. Survei Akreditasi Puskesmas (5 hari termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi) Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas yang diusulkan akreditasi Komponen Belanja : Belanja bahan : - ATK dan penggandaan, - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi : Honor Surveior selama 3 hari survei per org per hari minimal 4 jam Belanja perjadin dalam kota : Transport lokal untuk tim pendamping

Belanja perjadin biasa : - Uang harian surveior selama 3 hari survei ditambah dengan hari kedatangan dan hari kepulangan - Transport surveior dimana dianggarkan minimal dengan menggunakan pesawat antar bandara ibukota provinsi real cost (termasuk alokasi untuk pesawat, kapal laut dan kendaraan disesuaikan dengan SBU daerah) - Penginapan Surveior

BANGUN KEKUATAN KOMPAK DAN SEMANGAT