Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

Standard Operating Procedure
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
COLORING THE GLOBAL FUTURE | COLORING THE GLOBAL FUTURE Pendidikan Jarak Jauh dari hati ke hati..... Jauh dimata dekat dihati... Ai.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PEMAHAMAN DAN PENYIAPAN MANUAL PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Penyusunan Renja Perubahan
IMPLEMENTASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SOP
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
Pengelolaan Sistem Informasi
TEKNIK PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (POS AP) SESUAI PERMENPAN DAN RB NOMOR 35 TAHUN 2012 Biro Hukum dan Organisasi.
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P
PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA
PELATIHAN PENYUSUNAN SOP UNTUK SOTK UNPAD
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
JENIS, FORMAT, DOKUMEN, DAN PENETAPAN SOP AP
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SOP AP
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
PANDUAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Standar Operasional Prosedur
BIMTEK PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA TAHUN 2017
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Organisasi dan struktur
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Disusun oleh: herry syafrial, s.pd., m.a.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Mulawarman & Tim Lab.BK Universitas Negeri Semarang
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK (MIRM)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK (MIRM)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LANGKAH TEKNIK PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEDEPUTIAN BIDANG TATALAKSANA.
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
Standard Operating Procedure (SOP) Layanan dan penyusunannya
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Dasar hukum Definisi SOP Manfaat SOP Jenis-jenis SOP Prinsip-prinsip penyusunan SOP Siklus Penyusunan SOP Strategi Penyusunan SOP Pola Penyusunan SOP Contoh penyusunan SOP

Dasar Hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminsitrasi Pemerintahan. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

(Permen PAN dan RB No. 35 Tahun 2012) DEFINISI SOP SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, BAGAIMANA dan KAPAN harus dilakukan, DIMANA dan OLEH SIAPA dilakukan (Permen PAN dan RB No. 35 Tahun 2012) 4

Definisi SOP Administrasi Pemerintahan SOP Administrasi Pemerintahan adalah SOP dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.

MANFAAT SOP Standarisasi metode Level individu Mengurangi human error Efisiensi dan efektivitas tugas Kemandirian pegawai Melindungi pegawai dari tuntutan hukum Level individu

MANFAAT SOP Level Organisasi Akuntabilitas pelaksanaan tugas Standar kinerja yang konkrit Jaminan penyelenggaraan pemerintahan Informasi kualifikasi kompetensi pegawai Identifikasi gap kompetensi Informasi beban tugas seorang pegawai Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas Informasi penyusunan standar pelayanan Level Organisasi

MANFAAT SOP Penelusuran kesalahan prosedural Level Masyarakat Menjamin konsistensi pelayanan masyarakat Level Masyarakat

Berdasar Sifat Kegiatan Jenis SOP Administrasi Pemerintahan Berdasar Sifat Kegiatan SOP Teknis Adalah prosedur kerja yg sangat rinci dari kegiatan yg dilakukan oleh satu orang aparatur Contoh: SOP Pemeliharaan Kendaraan, SOP Pemasangan Infus, SOP Pemberian Disposisi. SOP Administratif Prosedur standar yg bersifat umum & dilakukan lebih dari 1 orang pelaksana Contoh: SOP Pelayanan Pasien, SOP Penanganan Surat Masuk.

Berdasar Cakupan Kegiatan SOP Makro Adalah SOP yg mencakup beberapa SOP Mikro. Berisi gambaran kegiatan secara tidak langsung. SOP Mikro Adalah SOP yang merupakan bagian dari sebuah SOP Makro. Berisi pelaksanaan kegiatan sebenarnya.

Berdasar Cakupan Kegiatan SOP Makro SOP Mikro SOP Pengelolaan Surat SOP Pengagendaan Surat Masuk; SOP Pemberian Tanggapan thd Surat Masuk; SOP Pengiriman Surat

Berdasar Kelengkapan Kegiatan SOP Final Adalah SOP yg telah menghasilkan produk utama yg paling akhir atau final. SOP Parsial Adalah SOP yg baru menghasilkan produk antara/sementara.

Berdasar Kelengkapan Kegiatan SOP Final SOP Parsial SOP Pengelolaan Surat SOP Pengagendaan Surat Masuk SOP Penyusunan Juknis SOP Penyiapan Bahan Juknis

Berdasar Jenis Kegiatan SOP Generik Adalah SOP yang memiliki kesamaan dari segi kegiatan, tahapan, & pelaksananya antar unit kerja yang berbeda. Contoh: SOP Penerbitan SPM, SOP Pengelolaan Keuangan. SOP Spesifik Adalah SOP yang memiliki perbedaan yang jelas dari segi kegiatan, tahapan, & pelaksananya dengan unit kerja lain. Contoh: SOP Penyelenggaraan Upacara Ngaben, SOP Pisowanan Ageng Sri Sultan Hamengku Buwono.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN SOP Kemudahan dan kejelasan Efisiensi dan efektivitas Keselarasan Keterukuran Dinamis Berorientasi pada pengguna Kepatuhan Kepastian hukum

Prinsip Pelaksanaan SOP

Prinsip Pelaksanaan SOP

SOP Administrasi Pemerintahan Step by step... FORMAT SOP

Secara Rinci Tahapan Penyusunan SOP AP

Strategi Penyusunan SOP Identifikasi seluruh SOP Kelompokkan berdasar fungsi organisasi Standarisasi SOP yang seragam, misalnya: kelompok aparatur wilayah (Kecamatan, Kelurahan, Desa); kelompok fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, perencanaan, dan perizinan.

Penyusunan SOP Pemda Step 1: Identifikasi Judul SOP dari tugas pokok & fungsi “Berdasarkan dokumen tupoksi atau urtug, identifikasi jumlah dan judul SOP AP yg dilaksanakan oleh tiap jabatan di SKPD” Step 2: Identifikasi Kegiatan “Lakukan identifikasi mulai dari jenis kegiatan, penanggungjawab, scope, 3 kegiatan kunci (utama, awal, & akhir). Kemudian breakdown menjadi tahapan kegiatan yang harus dilalui.” Step 3: Penulisan SOP “Tuliskan ke dalam format SOP yang telah dibakukan. Termasuk di dalamnya adalah Identitas SOP, flowchart, & mutu baku.”

Step 1: Identifikasi Judul SOP dari tugas pokok & fungsi Diisi dengan Aspek yang terkait dengan Output yang bersangkutan. Biasanya berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, publikasi, distribusi Diisi dengan Output yang dihasilkan dari Fungsi/Sub-Fungsi yang ada. Dapat lebih dari satu. Nama SKPD: .......................... Nama Jabatan: .......................... Diisi dgn fungsi berdasarkan peraturan yg ada Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP 1 2 3 4 5 6 Diisi dgn tugas berdasarkan peraturan yg ada Diisi judul SOP yang terdiri dari unsur Output dan Aspek serta keterangan bila diperlukan , Misalnya: SOP Penyusunan Laporan Konsinyering di Asdep Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan Diisi dengan Sub-Fungsi (Kegiatan) yang merupakan bagian dari Fungsi yang ada. Nantinya output bisa diidentifikasi dari adanya kegiatan Contoh Pengisian

Identifikasi Judul SOP Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP Nama SKPD : BAPPEDA Kota Tasikmalaya Nama Jabatan Kasubag Program Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP 1 2 3 4 5 6 A melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Badan serta rencana kegiatan Badan; A.1 A.1.a Melaksanakan penyusunan dokumen RENSTRA Badan A.1.A.i   A.1.A.i.1 A.2 A.1.b Melaksanakan penyusunan dokumen Renja Badan A.1.A.ii A.1.A.i.2 B melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS B.1 A.2.a Melaksanakan Penyusunan Dokumen RKPD A.2.A.i Dokumen RKPD A.2.A.i.1 Penyusunan Penyusunan Dokumen RKPD A.2.A.i.2 Keterangan: Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada Fungsi diisi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada Sub-Fungsi (Kegiatan) diisi dengan Sub-Fungsi (Kegiatan) yang merupakan bagian dari Fungsi yang ada (Hal ini bersifat opsional, sedangkan identifikasi kegiatan merupakan hal yang harus dilakukan karena output bisa diidentifikasi dari adanya kegiatan; Output diisi dengan Output yang dihasilkan dari Fungsi/Sub-Fungsi yang ada (Output dapat lebih dari satu, baik yang berupa produk (baru) ataupun berupa nilai tambah (lama/tiruan/copi) dari produk yang sudah ada) Aspek diisi dengan Aspek yang terkait dengan Output yang bersangkutan (Aspek ini biasanya berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, publikasi, distribusi) Judul SOP diisi judul SOP yang terdiri dari unsur Output dan Aspek serta keterangan bila diperlukan , Misalnya: SOP Penyusunan Laporan Konsinyering di Asdep Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan (Penyusunan aspek, Laporan Konsinyering Output, di Asdep Pengembangan Sisdur Keterangan). Untuk memudahkan dalam menghitung jumlahnya maka sebaiknya diberi angka berurutan dengan angka Arab dari SOP nomor urut pertama (1) s.d. terakhir. 7 Sistem penomoran disesuaikan, selama mencerminkan alur breakdown dari kolom Tugas ke Fungsi ke Sub-Fungsi ke Output ke Aspek dan yang terakhir ke Judul SOP Tim Advokasi PKP2A I LAN

Step 2: Identifikasi Kegiatan A. Data Kegiatan 1 Judul SOP :  Isikan dg judul SOP 2 Jenis Kegiatan  Pilih di antara kegiatan RUTIN, PELAYANAN, atau PENUGASAN 3 Penanggung Jawab   a. Produk  Merupakan pemimpin utk tingkat scope SOP b. Kegiatan  Merupakan penanggung jawab substantif kegiatan 4 Scope (Ruang Lingkup)  Pada tingkat apa SOP ini dijalankan B. Identifikasi Kegiatan 1 Judul Kegiatan : Isikan dg judul SOP 2 Langkah Awal  Apa langkah pertama yg harus dilakukan, dg mengacu pd Jenis Kegiatan 3 Langkah Utama  Merupakan inti dari kegiatan SOP ini 4 Langkah Akhir  Apa langkah penutup SOP ini, dg mengacu pada Jenis Kegiatan C. Identifikasi Langkah Langkah Awal 1  Isikan sama dg Bagian B; Nomor 2. Bisa di-breakdown lagi, bila perlu Langkah Utama 2  Merupakan breakdown dari inti kegiatan shg menjadi ‘cerita’ utuh 3  idem   4 Langkah Akhir 5   Isikan sama dg Bagian B; Nomor 4. Tidak bisa di-breakdown lagi Tim Advokasi PKP2A I LAN

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan Data Kegiatan 1 Judul SOP : Penyusunan Dokumen RKPD 2 Jenis Kegiatan Rutin 3 Penanggung Jawab   a. Produk Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya b. Kegiatan Kasubag Program 4 Scope (Ruang Lingkup) Pemerintah Kota Tasikmalaya B. Identifikasi Kegiatan Judul Kegiatan Langkah Awal Pengumpulan Data usulan kegiatan dari SKPD sebagai hasil dari Musrenbang sektoral dan Musrenbang Tingkat Kecamatan Langkah Utama Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kota Langkah Akhir SKPD menerima dokumen RKPD sebagai hasil pelaksanaan Musrenbang. C. Identifikasi Langkah SKPD menyampaikan dokumen usulan hasil Musrenbang Sektoral dan Musrenbang Kecamatan Petugas Verifikasi menerima data usulan dari SKPD Subag. melakukan pengecekkan kelengkapan data yang masuk. Apabila sudah lengkap maka dilakukan rekapitulasi usulan, sebagai bahan musrenbang. Apabila belum lengkap, maka data dikembalikan kepada SKPD untuk dilengkapi. Kasubag Program menelaah hasil rekapitulasi. Apabila sudah benar, maka hasil rekapitulasi diparaf untuk disampaikan kepada Sekretaris Badan. Apabila belum benar, maka dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk dilakukan koreksi. Sekretaris Badan memparaf hasil rekapitulasi 5 Kepala Bappeda menandatangani hasil rekapitulasi. 6 Kepala Bappeda selanjutnya memimpin pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 7 Pelaksanaan Sidang perbidang yang dipimpin oleh para Kepala Bidang di Bappeda Kota Tasikmalaya, dalam upaya penyepakan usulan-usulan yang diajukan. 8 Kepala bidang menyampaikan dokumen hasil sidang perbidang kepada pimpinan kegiatan Musrenbang (Kepala Bappeda) setelah dilakukan penandatangan dokumen oleh perwakilan bidang. 9 Subag. Program menerima dokumen hasil Musrenbang untuk disusun menjadi dokumen RKPD 10 Petugas verifikasi menerima dokumen RKPD untuk diperbanyak dan disampaikan kepada SKPD sebagai bahan penyusunan Renja 11 SKPD menerima dokumen RKPD sebagai hasil pelaksanaan Musrenbang sebagai bahan penyusunan Renja ataupun Renstra SKPD. Tim Advokasi PKP2A I LAN

Step 3. Penulisan SOP A. Identitas SOP Nama SKPD tempat aktivitas tsb diselenggarakan Nomor prosedur sesuai TND Logo K/L/ Pemda Tanggal pertama kali SOP ini dibuat A. Identitas SOP Tanggal (rencana) SOP direvisi Tanggal mulai diberlakukan Nama Unit Kerja tempat aktivitas tsb diselenggarakan Pengesahan oleh penanggungjawb produk: Nama, NIP, Ttd, Stempel Peraturan yg mdasari prosedur Penjelasan ttg kualifikasi umum yang dibutuhkan Nama prosedur yang di-SOP-kan SOP Makro, Mikro, Parsial yg terkait Penjelasan mengenai daftar peralatan & perlengkapan yg dibutuhkan Penjelasan mengenai kemungkinan yg tjd bila prosedur dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan) Memuat evaluasi pelaksanaan SOP Tim Advokasi PKP2A I LAN

Lembar Identitas SOP

SIMBOL SOP/FLOWCHART

Lembar SOP

Output Penyusunan SOP AP DOKUMEN SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP ) “Judul SOP AP “ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Jl. Letnan Harun No. 1  

Untuk Diperhatikan SOP harus ditulis dan menjelaskan secara singkat langkah demi langkah. Tampilan SOP harus mudah dibaca dan dimengerti dengan cepat. SOP Harus Tetap Mutakhir (Up-to-date), Harus Dievaluasi Secara Periodik. Disarankan Ditinjau Minimal Setiap Satu Tahun Sekali.

Terima Kasih