FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budaya politik di indonesia
Advertisements

Etika Profesi Public Relations
Bab 3 BISNIS : SEBUAH PROFESI ETIS ?
Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
GOOD GOVERNANCE.
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ESA UNGGUL 2009 Oleh Erman Anom, Ph.D.
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
Disajikan oleh Usman Yatim
Regulasi Penyiaran.
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
LANDASAN ETIKA DAN PROFESIONALISME JURNALIS Pertemuan 3 & 4 Mata kuliah: O0264 / TEKNIK WAWANCARA MEDIA Tahun : 2008 / 2009.
PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS
Kode Etik Akuntan Publik
Teori Normatif Pers 2.
Teori Normative Media Massa. Pengantar Peran media massa dalam suatu sistem pemerintahan Media massa dalam operasinya tunduk pada sistem politik di mana.
Sistem Ekonomi.
Oleh : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
ETIKA KEPERAWATAN YUNIAR MANSYE SOELI.
Good Governance Etika Bisnis.
PROFESI, KODE ETIK, DAN PROFESIONALISME
Media Massa dan Demokratisasi
Media Massa sebagai Institusi
Regulasi Media.
Komunikasi Massa.
KOMUNIKASI MASSA DAN MASYARAKAT MODERN Pertemuan 9 & 10
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
DASAR-DASAR PENYIARAN Kode Etik Penyiaran 2016.
Teori Normatif Tentang Struktur dan Penampilan Media Pertemuan 17 & 18

Sistem Pers.
Fenomena Komunikasi Massa
Universitas Sumatera Utara Medan
Ideologi yang Berkembang di Dunia
Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi
MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10
MEMAHAMI DAN MENGEVALUASI TEORI KOMUNIKASI MASSA
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
Pers.
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
By: Desayu Ekla Surya, S.Sos., M.Si
Munculnya Media Komunikasi Massa (1) Pertemuan 3
NILAI DAN NORMA.
Demokrasi.
PERTEMUAN KE-4 PROFESI ETIS
Oleh : Ns. Lili Fajria.S.Kep, M.Biomed
Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia.
LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM IT
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES
Etika Komunikasi Massa Pertemuan 7
Mata Kuliah : Jurnalistik 1 Undang-undang tentang Kewartawanan
Kritik Terhadap Media Massa
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 10
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
ETIKA BISNIS & TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
Jurnalistik dan Pers Selain komunikasi, istilah jurnalistik juga memiliki kaitan erat dengan istilah pers. Bahkan, jurnalistik sering diidentikkan dengan.
ETIKA KEPERAWATAN YUNIAR MANSYE SOELI. DEFINISI Keperawatan merupakan salah satu profesi yang bergerak pada bidang kesejahteraan manusia yaitu dengan.
Transcript presentasi:

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ESA UNGGUL TEORI NORMATIF Tentang Struktur dan Penampilan Media Oleh Erman Anom, Ph.D FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ESA UNGGUL 2009

Daftar Isi Bab VII Teori Normatif tentang Struktur dan Penampilan Media VII.1. Pendahuluan 1 VII.1.1. Hubungan Media Massa dan Masyarakat 2 VII.1.2. Hubungan Teori dengan Masyarakat 1. Teori Otoriter 3 2. Teori Pers Bebas 4 - 5 3. Teori Tanggungjawab Sosial 6 - 7 4. Teori Soviet 8 - 10 5. Teori Media Pembangunan 11 - 12 6. Teori Demokratif Partisipan 13 Kesimpulan 14 - 15 Daftar Bacaan 16

Pendahuluan

Struktur dan Penampilan Media Teori Normatif Struktur dan Penampilan Media tentang  Sistem media dianut oleh suatu negara tidak lepas dari ideologi, sistem politik dan pemerintahan dimana media itu berada  Berhubungan dengan konvensi, peraturan, hukum, ketentuan serta konstitusional  Sistem media lebih banyak ditentukan oleh penguasa atau siapa yang memerintah saat itu  Sistem media tidak ada yang dituntun oleh teori pers tertentu  Kebanyakan sistem media menunjukkan keanekaragaman unsur dalam beberapa sistem pers yang ada  Dalam situasi dan kondisi tertentu, sistem pers dapat dijelaskan dengan ciri-ciri teori media 1

Hubungan Media Massa dan Masyarakat

Teori Normatif “Hubungan Media Massa dan Masyarakat”:  Merupakan bagian dari sejarah perkembangan setiap media massa dalam masyarakat itu sendiri. Media menerapkan kegiatan dan konvensi yang diterapkan oleh institusi nasional lainnya, misalnya tampak dalam isi media, media memenuhi harapan khalayak dan berperan secara aktif untuk memenuhi kepentingan nasional.  Media sebagai institusi mediasi, yang menghubungkan anggota masyarakat dengan peristiwa dunia yang sulit dijangkau oleh penguasa.  Sebagai suatu institusi yang diperlukan bagi sistem sosial masyarakat industri (informasi) modern yang berskala besar. Misalnya, harapan masyarakat terhadap media dan peran yang seharusnya di mainkan oleh media, media massa berperan untuk membuat rasa nyaman terhadap publik atau komunikannya. Contoh: Masyarakat tidak suka tayangan TV, TV itu akan mengalami “miskin” pendapatan, sehingga pemasang iklan akan melihat rating tayangan apakah program TV itu memiliki rating penonton dengan jumlam besar atau tidak. 2

Hubungan Teori dengan Masyarakat

Teori Otoriter

Teori Otoriter  Sistem Pers di negara Monarki (Ingris abab 16 & 17)  Pers tunduk pada penguasa dan kepentingan penguasa.  Pers tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh penguasa  Pers dapat digunakan untuk legitimasi dan sebagai alat kekuasaan penguasa  Pengaturan pers tidak pada organisasi media, tetapi adanya kontrol penguasa pada isi media  Teori ini mengindetifikasikan pada situasi pra demokrasi, pendudukan militer, keadaan darurat seperti peraturan undang-undang, pengendalian produksi, kode etik, pajak dan pengaturan ekonomi, pengendalian import, dan hak pemerintah mengangkat staf redaksi Prinsip utama teori ini adalah Media tunduk pada penguasa, sensor dibenarkan, isi media tidak bertentangan dengan nilai dan norma, media tidak mengacam dan merusak wewenang yang ada, kecaman/kritik terhadap penguasa & kebijakan resmi dapat dipidana, dan wartawan atau ahli media tidak bebas dalam organisasi media. 3

Teori Pers Bebas

Teori Pers Bebas  Dipraktekan di Inggris setelah tahun 1688 & AS, berkembang ke seluruh dunia  Memberikan informasi, menghibur, menjual, untuk menemukan kebenaran dan untuk mengontrol pemerintah, setiap orang bebas mengungkapkan pendapat dan semua masyarakatnya mengakui kebebasan pers  Setiap individu dan kelompok yang memiliki sarana ekonomi boleh memiliki organisasi media, sensor pendahuluan oleh penguasa tidak dibenarkan, umumnya kepemilikan adalah swasta  Tetapi Pers harus tunduk pada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur konsekuensi atas segala aktivitas apabila melanggar hak orang lain atau tuntutan dari masyarakat, karena perlindungan terhadap individu, kelompok minoritas, keamanan, dan kehormatan negara lebih utama dibandingkan kebebasan publikasi  Media dikontrol melalui proses kebebasan berpikir untuk menemukan kebenaran dan juga melalui proses pengadilan, misalnya tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, pornografi, tidak sopan dan melawan pemerintah pada waktu perang  Ciri khasnya media merupakan alat mengecek pemerintah dan memenuhi kebutuhan utama masyarakat 4

Teori Pers Bebas “Prinsip utama teori ini adalah”:  Publikasi bebas dari sensor  Penerbitan dan distribusi terbuka untuk individu dan kelompok  Kecaman tidak dapat dipidana tanpa ijin Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan segala hal Publikasi “kesalahan” = “publikasi kebenaran” bila menyangkut opini dan keyakinan Tidak ada batas hukum dalam pengumpulan informasi  Tidak ada batasan import-ekspor pengiriman-penerimaan pesan diseluruh dunia  Wartawan memiliki otonomi professional 5

Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori Tanggung Jawab Sosial  Dikembangkan di AS pada abab 20t  Memberikan informasi, menghibur, menjual, dan mengangkat konflik pada forum diskusi  Setiap orang yang merasa punya sesuatu untuk disampaikan dapat menggunakan media (misalnya swasta), karena kebebasan pers merupakan kebutuhan media massa dan masyarakat  Tidak ada yang mentolerir kebebasan tersebut hingga mengancam rusaknya moral, ketertiban dan keamanan pada organisasi media yang ada, misalnya membuat tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat Dikontrol dengan pendapat masyarakat tindakan konsumen, etika profesi  Media harus memenuhi kewajiban sosial, jika ingkar maka masyarakat akan membuat media tersebut mematuhinya 6

Teori Tanggung Jawab Sosial “Prinsip utama teori ini adalah”:  Media menerima atau memenuhi kewajiban tertentu pada masyarakat  Kewajiban tersebut dengan menerapkan standar yang tinggi tentang kebenaran informasi, ketepatan, obyektifitas, dan keseimbangan. Masyarakat dan publik tertentu berhak. Media dapat mengatur diri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada  Media mencerminkan kebhinekaan masyarakatnnya  Wartawan bertanggungjawab terhadap masyarakat, pemilik dan pasar 7

Teori Soviet

Teori Soviet  Lahir di Rusia berkembang di negara-negara komunis Eropah Timur  Penerapannya dilengkapi dengan sarana kelembagaan misalnya pelatihan, praktek, penelitian media.  Penyensoran dan hukuman karena mengecam negara dibenarkan  Membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialisme Soviet (diktator partai)  Para anggota partai yang setia dan ortodok yang menggunakan media  Tidak boleh mengkritik tujuan partai dan kebijaksanaannya  Media sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah  Ciri khasnya menonjolkan kontrol ketat oleh pemerintah dan media massa benar-benar menjadi alat negara 8

Teori Soviet “Gagasan teori ini adalah”:  Kelas pekerja memegang kekuasaan dalam masyarakat sosialis  Masyarakat sosialis diharapkan menjadi masyarakat kelas, sehingga tidak mengandung konflik kelas dan pers tidak boleh ada konflik pribadi Pers membawa peranan strategis bagi pembentukan masyarakat dan gerakan komunisme, misalnya media berfungsi untuk sosialisasi, pengendalian sosial informasi dan mobilisasi untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Pers harus mencerminkan realitas yang obyektik karena marzisme mensyaratkan hukum sejarah obyektif Negara mensyaratkan media menyerahkan pengendalian akhir pada organ negara 9

Teori Soviet “Prinsip utama teori ini adalah”:  Media melayani dan berada didalam pengendalian kelas pekerja  Media tidak dimiliki pribadi  Media punya fungsi positif, sosialisasi, pendidikan, informasi, motivasi dan mobilisasi Media tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan khalayak Masyarakat berhak mensensor dan tindakan hukum Media menyediakan pandangan yang komplit dan obyektif tentang masyarakat dunia  Wartawan bertanggung jawab untuk kepentinga masyarakat  Media mendukung gerakan progresif didalam dan diluar negeri 10

Teori Media Pembangunan

Teori Media Pembangunan  Teori mengarah kepada masyarakat negara berkembang seperti pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya dsb.  Teori pers ini tidak didukung adanya infra struktur komunikasi, ketrampilan profesional, sumber daya produksi, budaya yang dianut, tersedianya khalayak, ketergantungan pada produk teknologi, ketrampilan dan budaya.  Media massa dan wartawan memiliki kebebasan tertentu dan tunduk pada tujuan pembangunan bangsa  Media massa dan wartawan memiliki kebebasan tertentu dan tunduk pada tujuan pembangunan bangsa 11

Teori Media Pembangunan “Prinsip utama teori ini adalah”:  Media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sesuai dengan kebijakan nasional.  Kebebasan media dibatasi oleh prioritas dan kebutuhan pembangunan masyarakat  Memprioritaskan isi tentang kebudayaan dan Bahasa nasional Media memprioritaskan informasi tentang negara yang sedang berkembang Wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengumpulkan informasi dan penyebar luasan. Negara campur tangan dalam membatasi media untuk kepentingan pembangunan negara, seperti operasi medis, sensor, subsidi otoritas dan pengendalian langsung dapat dibenarkan 12

Demokratif Partisipan Teori Demokratif Partisipan

Teori Demokratif Partisipan  Teori muncul karena komersialisasi dan monopoli media yang dimiliki pribadi, sentralisasi dan birokratisasi siaran publik  Sistem politik parlementer lebih banyak menghalangi tujuan teori Demokratif Partisipan dibandingkan keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial “Prinsip utama teori ini adalah”:  Individu atau kelompok memiliki hak untuk pemanfaatan media (hak berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media  Organisasi dan isi media tidak tunduk pada pengendalian politik, yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi negara  Media untuk khalayak bukan untuk organisasi media, para ahli atau nasabah media tersebut Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal memiliki media sendiri Bentuk media dalam skala kecil, interaktif, dan partisipasi lebih baik daripada media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan  Kebutuhan sosial tertentu berkaitan dengan media massa tidak cukup diungkapkan melalui tuntutan konsumen perseorangan, negara dan berbagai lembaga utamanya  Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli 13

KESIMPULAN  Sistem pers memiliki beberapa persamaan dimana masing-masing sistem memiliki konsep kebebasan dan tanggung jawab pers yang berbeda  Teori memiliki ciri khas tersendiri dalam perhatiannya terhadap upaya untuk mempersatukan masyarakat, bukannya memecah belah masyarakat  Ada tujuh prinsip jurnalisme (Altshull, 1984) yang tampak pada semua sistem yaitu: - Media berita merupakan agen pemegang kekuatan politik dan ekonomi, misalnya surat kabar, majalah, dan siaran berita tidak independen walaupun dalam prakteknya memiliki kekuasaan yang independen - Isi media berita selalu mencerminkan kekuasaan yang independen - Menganut kebebasan pers yaitu kebebasan menyatakan pendapat mengandung arti yang bervariasi - Mendukung doktrin tanggung jawab sosial yaitu melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat - Memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang 14

KESIMPULAN - Menyebarkan ideologi dan sistem nilai masyarakatnya dimana tidak mungkin bisa melepaskan diri atau tidak membantu penguasa dalam mempertahankan kontrol terhadap media berita - Praktek pers selalu berbeda dengan teori pers  Semua praktek pers terdapat kriteria seperti penilaian penampilan media, kebebasan dan independensi, ketertiban dan solidaritas, keanekaragaman dan akses, objektivitas, kualitas informasi dan kualitas budaya  Nilai dasar dan teori normatif yang menjadi dasar kriteria penilaian tersebut  Masyarakat sekarang tetap meneliti cermat terhadap sistem komunikasinya bukan sebaliknya (perubahan bentuk media dan penilaian terhadap penampilan hasil kerja) 15

DAFTAR BACAAN http://arifrahmanpic.blogspot.com/ Juwono Tri Atmojo.,MSi. Komunikasi Massa. Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Elvinaro A.,M.Si, Siti K.,M.Si, Lukiati K.,M.Si. Komunikasi Massa, Pratama Setya Ilham, September 2007 McQuail, Denis.1987. Teori Normatif Tentang Struktur dan Penampilan Media 16

THANK Y o u