MODEL EFISIENSI KEPELABUHANAN NASIONAL Tantangan Implementasi: Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) MENDORONG PELABUHAN TANJUNG PERAK SEBAGAI GARDA KETAHANAN LOGISTIK KAWASAN TIMUR, DAN MODEL EFISIENSI KEPELABUHANAN NASIONAL Penurunan Biaya Logistik dan Implementasi Sistem ICT -- SISLOGNAS yang Terintegrasi Secara Nasional dan Terhubung Secara Gobal untuk Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat Kantor Cabang Pelabuhan Indonesia III Tanjung Perak Surabaya, 19 Desember 2012

OUTLINE Cetak Biru, Kedudukan dan Peran Tim Kerja Pengembangan Sislognas Latar Belakang dan hubungan SISLOGNAS dengan MP3EI Tim Kerja, Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS Pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan Tindak Lanjut Perpres No.26/2012 – Pasal-Pasal Utama Pendekatan Utama Kondisi yang Diharapkan Esensi Program Aksi Rencana Aksi/Big Win Stocktake Implementasi SISLOGNAS sampai Desember 2012 Fokus Program Tahun 2012 Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan Pembangunan E-LOGISTIK (INALOG) IV. Rekomendasi

I. Cetak Biru, Kedudukan dan Peran Tim Kerja Pengembangan Sislognas

I(A). Latar Belakang dan Hubungan dengan MP3EI (1) Kebijakan SISLOGNAS (Cetak Biru, Tim SISLOGNAS, dan Perbaikan Peraturan) merupakan amanat dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 dan bagian dari RPJMN 2010-2014, khususnya Prioritas Nasional No. 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha) pada Substansi Inti No. 3 (Logistik Nasional). Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS telah ditetapkan melalui Perpres No.26/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang mensyaratkan agar pengembangannya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025. SISLOGNAS adalah Bagian dari PILAR II MP3EI (Konektivitas Nasional), karena itu: Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 karena merupakan sub sistem dari kebijakan peningkatan konektifitas nasional. Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS yang susunan keanggotan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI merupakan bagian dari Pokja Konektifitas.

I(A). Latar Belakang dan Hubungan dengan MP3EI (2) 1 2 Meningkatkan Daya Saing Meningkatkan Kesejahteraan IPTEK / INOVASI 3 Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yg dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan visi ekonomi Indonesia Tahun 2025

I(B). Tim Kerja, Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja SISLOGNAS (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI melalui Surat Keputusan Nomor. KEP-49/M.EKON/05/2012, tanggal 10 Mei 2012, telah menetapkan Tim Kerja Pengembangan Sislognas. Berdasarkan mandat dari SK Menko Perekonomian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan Sislognas, melalui Surat Keputusan No.KEP-27/D.IV.M.EKON/ 07/2012, tanggal 24 Juli 2012, menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja (STK), sesuai dengan 6 Key Drivers: Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik Infrastruktur Logistik Pelaku dan Penyedia Jasa Komoditas Utama (Key Commodity) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Harmonisasi Regulasi Daya saing Nasional Kesejahteran Masyarakat ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS SISLOGNAS

I(B). Tim kerja, Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja SISLOGNAS (2) Tugas Tim Kerja Pengembangan SISLOGAS Mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implememntasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS Menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah stategis yang diperlukan dalam implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS Melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan ketua harian KP3EI 2011-2025

II. Pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan tindak lanjut

II.(A) Perpres no.26/2012 - Pasal-Pasal Utama (1) Menetapkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional merupakan panduan dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta koordinasi kebijakan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional terdiri dari 6 (enam) bagian, meliputi: Bab1 : Pendahuluan; Bab 2: Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional; Bab 3: Kondisi Yang Diharapkan dan Tantangannya; Bab 4: Strategi dan Program; Bab 5 :Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi; dan Bab 6: Penutup dan Tindak Lanjut. (4) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

II.(A) Perpres no.26/2012 - Pasal-Pasal Utama (2) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Pasal 3 Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Untuk membantu pelaksanaan tugas KP3EI, dapat dibentuk Tim Kerja yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI. Pasal 4: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [5 Maret 2012].

CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional…. II(B). Pendekatan Utama (1) CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional…. Berbasis Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) Paradigma : ship follows the trade & ship promotes the trade Menggunakan pendekatan 6 kunci penggerak utama logistik (six key drivers) PENDEKATAN UTAMA

II(B). Pendekatan Utama (2) Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik Infrastruktur Logistik Pelaku dan Penyedia Jasa Komoditas Utama (Key Commodity) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Harmonisasi Regulasi Daya saing Nasional Kesejahteran Masyarakat SISLOGNAS ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS

Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien II(C). Kondisi Yang Diharapkan: Visi, Misi Dan Tujuan Visi 2025 Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare Misi Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global. Membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan Hub Internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan. Tujuan Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik. Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI; Mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020

II(C). Kondisi Yang Diharapkan: Jaringan Sistem Logistik Nasional   Desa Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Global Pelabuhan Hub Internasional EROPA Antar Pulau Kota/ Kab Pelabuhan Hub Internasional ASIA AMERIKA Pelabuhan Hub Internasional Indonesia AFRIKA AUSTRALIA

II(C). Kondisi Yang Diharapkan: Roadmap Sislognas Cetak Biru Sistem Logistik Nasional Membangun Kerangka Kelembagaan   2011 2012 2014 2015 2020 2025 Roadmap Sistem Perdagangan Nasional Roadmap Sistem Transportasi Nasional Roadmap Sistem Informasi Nasional Roadmap Sistem Pengadaan Nasional Menyatukan Logistik dan Rantai Pasok Nasional, Penguatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik dan Pelaku Logistik Nasional Integrasi Jaringan Logistik ASEAN Integrasi Jaringan Logistik Global

II(C). Kondisi Yang Diharapkan: Milestone Kinerja Logistik Nasional Sampai 2025

II(D). Kondisi Yang Diharapkan: Esensi Program Aksi (1) 1. Kinerja Komoditas Penggerak Utama Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Terwujudnya Pusat Distribusi Regional Komoditas pokok dan Strategis pada setiap Koridor Ekonomi Revitalisasi dan pengembangan jejaring rantai pasok komoditas ekspor Meningkatnya efektivitas pengoperasian dry port Terwujudnya Pusat Distribusi Propinsi Komoditas pokok dan strategis di Propinsi Konsumen Terbangunnya jejaring rantai pasok dengan mitra dagang Indonesia Terwujudnya Inland FTA Beroperasinya secara efektif jaringan Logistik Penyangga Komoditas pokok dan Strategis pada setiap koridor ekonomi Efektif dan efisiennya jaringan rantai pasok global komoditas ekspor Dominasi term of trade FOB untuk impor dan CIF untuk ekspor 2. Kinerja Pelaku Logbistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL) Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Disetiap Koridor Ekonomi terdapat PL dan PJL yang menjadi pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing Disetiap koridor ekonomi terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing Disetiap Koridor Ekonomi terdapat PL dan PJL yang menjadi pemain handal regional Disetiap Propinsi terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing Terwujudnya PL dan PJL Nasional klas dunia (world class player)

II(D). Kondisi Yang Diharapkan: Esensi Program Aksi (2) 2. Kinerja Pelaku Logbistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL) Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Meningkatnya peran BUMN PJL (Pos, BGR, Bulog, dll) dalam Logistik pedesaan dan nasional Revitalisasi BUMN Niaga sebagai trading house komoditas pokok dan strategis serta komoditas ekspor Terwjudnya BUMN PJL sebagai pemain andalan dalam logistik pedesaan dan nasional Terwujudnya BUMN Niaga sebagai trading house klas dunia (world class player) Terwujudnya PL dan PJL Nasional klas dunia (world class player)

II(D). Kondisi Yang Diharapkan: Esensi Program Aksi (3) 3. Kinerja Infratruktur Transoprtasi Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Ditetapkan dan selesainya rancangan rinci pelabuhan hub laut internasional untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung dan untuk Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung  Ditetapkannya pelabuhan hub udara international di Jakarta, Kuala Namu, dan Makasar. Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno Hatta Terwujud dan beroperasi secara terjadwal jalur pelayaran short sea shipping (SSS) di jalur Pantura dan Lalintim Sumatera untuk menggalakkan transportasi laut sebagai backbone transportasi nasional Meningkatnya peran KA untuk menangani angkutan barang jarak jauh di Jawa dan Sumatera    Dibangunnya pelabuhan hub laut internasional untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung, dan untuk Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung Pengembangan pelabuhan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Morotai, Biak, dsb Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di bandara utama Terbangun dan beroperasi secara efektif dan efisien jaringan transportasi laut antar pulau dalam rangka mewujudkan transportasi laut sebagai backbone transportasi nasional Terbangunnya Trans Java dan Trans Sumatera, serta Jalur KA yang menghubungkan antara pusat produksi dan simpul transportasi Terintegrasinya pelabuhan hub laut internasional dengan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan serta pusat pertumbuhan ekonomi, dan beroperasi secara efektif dan efisien. Beroperasinya secara efektif dan efisien pelabuhan kargo udara internasional Transportasi laut beroperasi secara efektif dan telah berfungsi sebagai backbone transportasi nasional Beroperasinya secara efektif KA sebagai pilihan utama transportasi barang di Indonesia  

II(D). Kondisi Yang Diharapkan: Esensi Program Aksi (4) 3. Kinerja Infratruktur Transoprtasi Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Meningkatnya sinergi dan efektivitas angkutan truk, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam mewujudkan sistem angkutan multi moda  Terbangunnya terminal multimoda dan pusat-pusat logistik (logistics centers) di bandar udara utama dan pelabuhan laut utama di setiap koridor ekonomi    Meningkatnya peran angkutan truk angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai bagian dari angkutan multi moda disetiap koridor ekonomi Terbangun dan terkoneksinya jaringan transportasi multi moda antar pelabuhan hub internasional, pelabuhan laut utama, bandar udara utama, pusat-pusat pertumbuhan dan dry port   Angkutan truk, angkutan sungai, danau dan penyeberangan berperan sebagai bagian integral dari sistem angkutan multi moda dalam rangka mewujudkan konektivitas lokal dan nasional Terwujudnya jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul simpul logistik

II(D). Kondisi Yang Diharapkan: Esensi Program Aksi (5) 4. Kinerja Regulasi dan Kebijakan Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Sinkronisasi regulasi dan kebijakan logistik nasional untuk mendorong efisiensi kegiatan ekspor impor     Penguatan pelaksanaan regulasi dan kebijakan Sinkronnya regulasi dan kebijakan antar sektor dan antar wilayah (pusat, daerah, dan antar daerah) Penegakan regulasi dan kebijakan Terwujudnya peraturan perundangan yang terunifikasi (UU Logistik Nasional) yang menjamin kelancaran arus barang secara efisien baik domestik maupun internasional Regulasi dan kebijakan logistik nasional terselenggara secara efektif

II(D). Kondisi Yang Diharapkan: Esensi Program Aksi (6) 5. Kinerja Kelembagaan Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Terbentuknya Tim Kerja Logistik Nasional sebagai pengawas pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan Damage Control Unit Meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antara asosiasi dan stakeholder logistik ditingkat lokal dan nasional Meningkatnya peran Institusi/Kelembagaan Logistik pada level Nasional dan Asean   Meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan stakeholder logistik di tingkat ASEAN Terbentuknya institusi Permanen yang menangani dan mengkoordinasikan Sistem Logistik nasional Meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan stakeholder logistik ditingkat regional dan global

II(E). Rencana Aksi/Bigwin (1) Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Penetapan dan pengembangan Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung (termasuk rencana rincinya), dan Pelabuhan Hub Udara Internasional di Jakarta, Kuala Namu, dan Makasar. Terbangunnya Pelabuhan Kalibaru sebagai Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok Beroperasinya Short Sea Shipping di jalur perairan Pantura dan Jalintim Sumatera Peningkatan peran kargo kereta api di Jawa dan Sumatera. Pembangunan sistem otomasi dan informasi logistik nasional yang terintegrasi secara elektronik (INALOG) Terbangunnya International Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung, dan pengembangan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Morotai dan Biak. Terbangun dan terkoneksinya jaringan transportasi multi moda antar pelabuhan hub internasional, pelabuhan laut utama, bandar udara utama, pusat-pusat pertumbuhan dan dry port. Terbangunnya Trans Java dan Trans Sumatera rail way Pengoperasian e-Logistik yang terintegrasi dan terkoneksi dengan jaringan ASEAN Beroperasinya secara penuh Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung, dan pelabuhan hub kargo udara internasional Efektifnya pengoperasian jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul simpul logistik Beroperasinya secara efektif angkutan K kereta api barang Trans Java dan Trans Sumatera rail way sebagai angkutan darat jarak jauh

II(E). Rencana Aksi/Bigwin (2) Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Peningkatan kapasitas angkut armada kapal perintis dan nasional untuk transportasi penumpang dan kargo di kawasan Timur Indonesia Peningkatan ketersediaan, kualitas dan kapasitas angkutan laut antar pulau melalui pemberdayaan pelayaran nasional dan pelayaran rakyat. Terbangunnya logistics center untuk melayani consolidated container bagi LCL cargo eksportir UKM Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno Hatta Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Utama Peningkatan pangsa pasar Penyedia Jasa Logistik Nasional sebagai pemain logistik klas dunia Terwujudnya Pusat Distribusi Propinsi Komoditas pokok dan Strategis di Propinsi Konsumen Peningkatan kemampuan PL dan PJL dalam membangun jaringan rantai pasok komoditas ekspor di pasar global. Beroperasinya jaringan transportasi antar pulau secara efektif sehingga transportasi laut sebagai backbone transportasi nasional Efektifnya pengoperasian jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul simpul logistik Pelaku Logistik dan Penyedia Jasa Logistik Nasional menjadi pemain logistik kelas dunia yang handal Tekoneksinya e-Logistik Nasional kedalam Jaringan Logistik Global  

II(E). Rencana Aksi/Bigwin (3) Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Revitalisasi BUMN Niaga sebagai Trading House Komoditas Pokok dan Strategis serta Komoditas unggulan ekspor Meningkatnya Peran BUMN (Pos, BGR dan Bulog) dalam Logistik Pedesaan Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan profesi logistik nasional yang berstandar internasional Terwujudnya Pusat Distribusi Regional Komoditas pokok dan Strategis pada setiap koridor ekonomi Terwujudnya Inland FTA Pekerja logistik di Indonesia bersertifikasi logistik nasional yang berstandar internasional Terwujudnya peraturan perundangan yang terunifikasi (UU Logistik Nasional) yang menjamin kelancaran arus barang secara efisien baik domestik maupun internasional  

II(E). Rencana Aksi/Bigwin (4) Tahap I (2011-2015) Tahap II (2016-2020) Tahap III (2021-2025) Sinkronnya regulasi dan kebijakan yang mendorong efisiensi kegiatan ekspor impor Terbentuknya Tim Logistik Nasional sebagai Pengawas Pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan sebagai Damage Control Unit Penetapan tarif pelayanan jasa logistik dengan denominasi Rupiah. Efektifnya pengoperasian Dry Port Sinkronnya regulasi dan kebijakan antar sektor dan antar wilayah ( pusat, daerah, dan antar daerah)  

III. STOCKTAKE IMPLEMENTASI SISLOGNAS, DESEMBER 2012: Penurunan Biaya Pelayanan Logistik di Pelabuhan dan Penerapan ICT System (INALOG) 27

III(A). Stocktake Implementasi SISLOGNAS, Desember 2012: Fokus Program Tahun 2012 Key Driver Komoditi Utama: Pembangunan Pusat Distribusi Regional (Bigwin 8); Key Driver Infrastruktur Transportasi: Penurunan biaya logistik di Pelabuhan (Bigwin 15); Optimalisasi Dry Port Cikarang dan Pembangunan Dry Port Entikong (Bigwin 17); Penetapan Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung (Bigwin 1) Key Driver Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik: Revitalisasi BUMN Niaga dan Peningkatan Peran BUMN (Bigwin 11 dan 12); Pengembangan Short Sea Shipping (Bigwin 3); Revitalisasi Transportasi Angkutan Barang dan Pangan Key Driver Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik: Keilmuan dan Program Studi Logistik di Perguruan Tinggi Standar Kompetensi Profesi Logistik dan Lembaga Sertifikasi Profesi (Bigwin 13); Key Driver ICT: Konsep Sistem e-Logistik Nasional - INALOG (Bigwin 5); Key Driver Regulasi dan Kelembagaan: Kebijakan Optimalisasi Peran Dryport. Perencanaan Pembangunan sinergi dengan tata kelola industri logistik : Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost. 28

III(B). Stocktake Implementasi SISLOGNAS, Desember 2012: Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan (1) Kebijakan Umum Penurunan Biaya Logistik: Penurunan biaya logistik menjadi landasan kebijakan ekonomi secara umum. Tahun 2010, Anggota APEC agreed to adopt 10 percent as the overarching target for improving supply-chain performance in terms of time, cost and uncertainty by 2015 Cetak Biru Pengembangan Sislognas menetapkan bahwa pada periode 2011- 2015 (Tahap I), penurunan biaya logistik nasional terhadap PDB sebesar 3% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2011. Target utama adalah menurunkan biaya logistik di pelabuhan, karena biaya- biaya jasa di pelabuhan memiliki konstribusi yang signifikan dari keseluruhan biaya logistik. Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost. 29

III(B). Stocktake Implementasi SISLOGNAS, Desember 2012: Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan (2) Masalah Utama Tingginya Biaya Logistik di Pelabuhan: Tidak adanya benchmarking yang jelas dalam penetapan Struktur Tarif Jasa Kepelabuhanan, dan indikasi/kecenderungan adanya praktek kartel. Saat ini penentuan sistem pengenaan tarif batas atas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara beberapa asosiasi penyedia jasa di pelabuhan dengan asosiasi pengguna jasa, tanpa didasari benchmarking yang jelas. Hasil kesepakatan, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut. Kurang memadainya Infrastruktur Pelabuhan: menyebabkan rendahnya produktivitas yang berakibat lamanya dwelling time atau waktu kapal sandar di pelabuhan. Kurangnya Persaingan Usaha Terminal Operator. Sebagian besar Terminal Pelabuhan sampai operator gudang saat ini sebagian besar dikelola oleh PT. Pelindo, yang menyebabkan tidak ada persaingan pelayanan antara terminal operator. Penerapan ICT yang terbatas: Saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok baru JICT dan PT. KOJA saja yang menyediakan pelayanan elektornik kepada pengguna jasa untuk melakukan container tracking. Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost. 30

III(B). Stocktake Implementasi SISLOGNAS, Desember 2012: Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan (3) C. Perkembangan: Telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan kementerian/-lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas langkah dan upaya penurunan biaya logistik di pelabuhan. Telah diluncurkan uji coba I-Care (Integrated Cargo Release System – Cargolink) di Koja tanggal 14 November 2012. I-Care adalah proses pelayanan good release pasca proses custom clearance oleh INSW. Dalam implementasi Cargolink ini terjadi pertukaran dokumen elektronis antara Shipping Line, Consignee (Importir/Eksportir/PPJK), TPS, Bank, dan Perusahaan Trucking, sehingga dapat dilakukan percepatan proses pengeluaran barang yang akhirnya mempersingkat dwelling time. Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost. 31

III(B). Stocktake Implementasi SISLOGNAS, Desember 2012: Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan (4) D. Tindak Lanjut Kebijakan yang diperlukan: Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran secara penuh dalam operasional pelabuhan. Agar terbuka peluang bagi operator terminal lainnya yang berminat untuk mengoperasikan pelabuhan di Indonesia. Perlu adanya regulasi untuk mewajibkan penerapan ICT tools pada Penyedia Jasa di Pelabuhan untuk menyederhanakan prosedur dan proses serta mengurangi waktu pelayanan; dan Perlu adanya revisi atas Keputusan Menteri Perhubungan untuk meninjau kembali penetapan dan penerapan tentang komponen dan besaran tarif batas atas pelayanan jasa barang agar para penyedia jasa di pelabuhan menjamin kepastian penerapan harga dan kualitas jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa. Perlu dibentuk Tim Kerja Khusus untuk mengkaji mengenai komponen dan besaran tarif batas atas pelayanan jasa barang Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost. 32

III(C). Stocktake Implementasi SISLOGNAS, Desember 2012: Pembangunan E-LOGISTIK (INALOG) Perkembangan: Sistem INALOG adalah pengembangan lanjutan dari sistem Indonesia National Single Window yang mengintegrasikan sistem TIK pergerakan barang di wilayah dalam negeri Indonesia, sehingga melalui keduanya direalisasikan “domestically integrated, globally connected”. Telah disampaikan surat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan kepada Kementerian Negara BUMN No. S-220/D.IV.M.EKON/-10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, untuk menyiapkan program “Pengembangan, Pengelolaan, Pengoperasian serta Revitalisasi Bisnis BUMN Sektor Maritim” dalam kerangka pembangunan TIK berskala nasional bagi BUMN-BUMN yang telah memiliki jaringan logistik. 2. Tindak lanjutan : Pembuatan desain e-logistik (INALOG) Perlu menjadi agenda rapat koordinasi setingkat Menteri untuk mendorong terjadinya sinergi antara Tim Kerja SISLOGNAS dengan Kementerian Negara BUMN dalam mengimplementasikan Cetak Biru SISLOGNAS. Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost. 33

IV. REKOMENDASI Perlu adanya regulasi yang menentukan standar pelayanan minimum (SPM) jasa kepelabuhanan baik terhadap keragaan jenis layanan maupun standar kualitas layanan; Perlu adanya kebijakan dan sekaligus sinkronisasi regulasi dalam upaya perbaikan tata kelola jasa kepelabuhan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kompetisi yang sehat antar penyedia jasa kepelabuhan; Perlu adanya kebijakan yang dapat meniadakan pungutan biaya tak langsung dan adanya persaingan usaha dalam kegiatan jasa pelayanan di pelabuhanan; Perlu segera dilakukan implementasi ICT system secara utuh di pelabuhan yang dapat menurunkan biaya, lead-time dan ketidak- pastian. Adanya kejelasan standar penetapan biaya pelayanan di pelabuhan sangat diperlukan untuk pembuatan feasibility study pengembangan infrastruktur logistics yang menyangkut pelabuhan sebagai “nodes” dari rangkaian sistem rantai-pasok nasional (projects list).

LAMPIRAN Gambaran Umum Biaya Logistik di Pelabuhan dan contoh kasus [Disampaikan OLEH Bapak tri Achmadi]

TERIMA KASIH ...... bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya ......... (W.R. Supratman)