Laporan realisasi anggaran

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Disajikan pada acara Sosialisasi IPSAP dan Buletin Teknis SAP
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
1 MODUL PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
Chapter 07 STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
LAPOP0RAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
Department of Business Adminstration Brawijaya University
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI TRANSFER.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’)
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Laporan Arus Kas Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Kewajiban dan Ekuitas Dana
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Pendapatan dan Belanja
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah.
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

Laporan realisasi anggaran Nama anggota : Ayu Melawati Dyah Ayuni Rizky Nurkhasanah Eka Wulan

Laporan Realisasi Anggaran adalah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Apropriasi Azas Bruto Basis Kas Belanja

istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Apropriasi Azas Bruto Basis Kas Belanja Dana Cadangan Entitas Pelaporan Kas Daerah Kas Negara 1Kebijakan akuntansi Kurs Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) Pendapatan-LRA Pembiayaan (financing) Perusahaan daerah Perusahaan negara 19. Rekening Kas Umum Negara 20. Saldo Anggaran Lebih 21.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 22. Surplus/defisit-LRA 23. Transfer

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: (a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainya (b). cakupan entitas pelaporan (c). periode yang dicakup (d). mata uang pelaporan, dan (e). satuan angka yang digunakan

PERIODE PELAPORAN Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN (a). Pendapatan-LRA (b). Belanja (c). Transfer (d). Surplus/defisit-LRA (e). Penerimaan pembiayaan (f). Pengeluaran pembiayaan (g). Pembiayaan neto, dan (h). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Akuntansi anggaran Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

AKUNTANSI BELANJA Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan.

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN 9 ANGGARAN (SILPA/SIKPA) SiLPA/SiKPA Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TANGGAL EFEKTIF Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.