BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Pengelolaan Dana Hibah
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Matkul: AKPD Pertemuan 4:
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MENGELOLA DANA KAS KECIL
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten Sleman
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Pencatatan Transaksi di Jurnal.
PERTEMUAN KE 5.
SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
Perbendaharaan Negara
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DIMAS GALIH PRADITA DINA LESTARI DWI AYU NANDA EKA WIWIED NURISTIANTI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997)
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
Transcript presentasi:

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Registrasi STS Pengertian bendahara penerimaan pembantu Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai Penatausahaan penerimaan pendapatan Pembukuan pendapatan Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran Contoh buku penerimaan Pertanggung jawaban dan penyampaian

Bendahara Penerimaan Pembantu pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD

Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP daerah/ SKR daerah atau sejenisnya Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan Membuat surat tanda bukti pembayaran / yg lain yg sah untuk diberikan kepada WP/WR Disetorkan ke kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja berikutnya menggunakan STS (surat tanda setoran) Format SKP daerah, SKR daerah dan STS dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pembukuan Pendapatan Pembukuan pendapatan menggunakan buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan : Surat tanda bukti pembayaran Bukti penerimaan yang sah Surat tanda setoran Daftar STS didokumentasikan dalam Registrasi STS

Contoh buku penerimaan/ penyetoran

Registrasi STS

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom kode rekening. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Pertanggung jawaban dan penyampaian Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut: 1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya. 2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan bukti- bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

TERIMA KASIH