Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Langkah-Langkah dalam Pengembangan Masyarakat
Advertisements

Pengantar Bisnis dan Manajemen
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN PARTISIPATIF
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Prinsip – Prinsip MBS.
GOOD GOVERNANCE.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PERU BAHAN TAK TERDUGA TERENCANA. PERUBAHAN TERENCANA KREA TIVITAS ORIENTASI TEAM APRESIASI PENDENGAR/ PEMERHATI YANG BAIK TANGGUNG JAWAB PEMBER DAYAAN.
2. Pengertian Penyuluhan
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
Mutu Pendidikan => Rendah
PERENCANAAN.
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
PEMBANGUNAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
Pendekatan Pembangunan Wilayah
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Good Governance Etika Bisnis.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PENTINGNYA PENGEMBANGAN PARTISIPATIF
PEREKONOMIAN INDONESIA
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Bahan tayang 3-4 Mei.
Hutan kemasyarakatan A.Pendahuluan tentang hutan kemasyarakatan
PENDAMPINGAN.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Metode Penyuluhan Pertanian Oleh : Agustina Bidarti, SP. , M
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Sistem Administrasi negara kesatuan republik indonesia
Pengembangan Model penyuluhan dan pelayanan KB
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
PEMBERDAYAAN KELUARGA
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
KOMUNIKASI PENYULUHAN Falsafah dan Prinsip-Prinsip Penyuluhan
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
MANAJEMEN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH : YOPY IMENUEL ISMAEL, S.ST., MM CIPTAKANLAH RASA NYAMAN DALAM SETIAP PRIBADI DENGAN BENAR.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
-Extension Institutions-
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program PISEW
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis, sosial, ekonomis Sasaran penyuluhan pertanian Strategi penyuluhan pertanian Administrasi penyuluhan pertanian Kelembagaan dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian

Penyuluhan Pertanian adalah suatu upaya untuk terciptanya iklim yang kondusif guna membantu petani beserta keluarga agar dapat berkembang menjadi dinamis serta mampu untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dan pada akhirnya mampu menolong dirinya sendiri ( Soeharto, N.P.2005)

Tujuan Penyuluhan Pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat.

Prinsip Penyuluhan Pertanian

Pengertian Prinsip Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip sudah merupakan pedoman atau pegangan kerja dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian.

Prinsip Penyuluhan Pertanian Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi Prinsip Kemitrasejajaran Prinsip demokrasi Prinsip kesejahteraan Prinsip keswadayaan

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi Memberikan landasan bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian didasarkan atas kebutuhan spesifik loikalita serta penyelenggaraannya menjadi kewenangan daerah otonomi yaitu kabupaten/kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Kemitrasejajaran Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan atas kesertaan kedudukan antara penyuluh pertanian, petani dan keluarganya beserta masyarakat agribisnis.

Prinsip Demokrasi Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan menghargai dan mengakomodasi berbagai pendapat dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian.

Prinsip keswadayaan Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan atas dasar kemampuan menggali potensi diri baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Prinsip Akuntabilitas Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dipertanggung jawabkan kepada petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis

Prinsip integrasi Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan diri kegiatan pembangunan pertanian dan kegiatan pembangunan lainnya, yang secara sinergi diselenggarakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.

Prinsip keberpihakan Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan serta aspirasi petani.

Prinsip Penyuluhan Pertanian Prinsip penyuluhan pertanian adalah bekerja bersama sasaran (klien) bukan bekerja untuk sasaran (Menurut Valera, et.al., 1987)

Prinsip Penyuluhan Pertanian mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat, organisasi masyarakat bawah, keragaman dan perubahan budaya, kerjasama dan partisipatif masyarakat, demokrasi dalam penerapan ilmu, belajar sambil bekerja, menggunakan metode yang sesuai, pengembangan kepemimpinan, spesialisasi yang terlatih, memperhatikan kelurga sebagai unit sosial dan dapat mewujudkan kepuasan (Dahana dan Bhatnagar, 1980).

Prinsip Penyuluhan Pertanian menolong diri sendiri, partisipasi, kemitrasejajaran/ egliter, demokrasi, keterbukaan, desentralisasi, kemandirian/ keswadayaan, akuntabilitas, menemukan sendiri dan spesifik lokasi, membangun pengetahuan dan adanya kerjasama dan koordinasi tehadap pihak-pihak terkait.

Lingkup Kegiatan Penyuluhan

1) Penyadaran yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masya-rakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik

Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana- prasarana, kelembagaan, buda-ya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial- budaya dan politis

Membantu pemecahan masalah Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif peme-cahan masalah, serta pilihan alternatip pemecahan terbaik yang dapat dilakukan se-suai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eklsternal (pelu-ang dan ancaman) yang dihadapi.

Menunjukkan pentingya Perubahan Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional dan global)

Melakukan pengujian dan demonstrasi Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan.

Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indegenuous technology, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain)

Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas Yang dimaksud dengan pemberdayaan disini adalah pemberian kesempatan kepada kelompok grassroot untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan- pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung- gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.