Kunjungan Tim Gabungan Kementerian dalam rangka Padat Karya Tunai di Desa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN SYSTEM INTERRELATIONSHIP MODEL.
Advertisements

Akomodasi Pariwisata di sekitar Agrowisata Desa Betokan.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Aspek Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan DAS HUMBAHAS
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Assalamualaikum.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TRI NUGRAHA ADIKESUMA ST., MT.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA: KEPENDUDUKAN
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA: KEPENDUDUKAN
BUMDESA sebagai KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN (AKP KELURAHAN)
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
PERMUKIMAN.
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
ROADMAP UNTUK MENYELAMATKAN ANAK BANGSA
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PEMECAHANNYA
Analisis Masalah Pengangguran yang Tidak Produktif
KONDISI PENDUDUK INDONESIA
Pemanfaatan Sumber Daya ALAM
PROPOSAL PENELITIAN TANAMAN SIRSAK Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pelajaran Aplikasi Komputer  Dosen Pembimbing : Rahmat Novrianda, ST.
SELAMAT DATANG PESERTA
       LATAR BELAKANG Peningkatan perekonomian di daerah pedesaan sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang ada, di antaranya yaitu sarana jalan.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KONDISI PENDUDUK INDONESIA
Pembangunan Ekonomi.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BRIBIN II GUNUNG KIDUL SECARA TEKNIS
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
MENATA KAMPUNG TEPI AIR BEBERAPA ALTERNATIF
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Materi Kuliah SEJARAH PERTUMBUHAN EKONOMI
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2018
Evaluasi dan Rencana Kerja
POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SALURAN DRAINASE Studi kasus : Perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Kaliabang Tengah,
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Ketua LPM Pasirluyu Ketua LPM Pasirluyu Sekretaris Paguyuban Pamacan Wakil Sekretaris LPM Kec. Regol Ketua Posyantek.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
REKOMENDASI BANGUNAN TIDAK LAYAK HUNI DAN KETIDAKTERATURAN BANGUNAN dimana sebagian bangunan tidak layak huni adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan.
PEMBANGUNAN KAWASAN.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa SPB. 1.1 PELATIHAN TAPM P3MD-PID.
Transcript presentasi:

Kunjungan Tim Gabungan Kementerian dalam rangka Padat Karya Tunai di Desa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Kunjungan Kerja Tim Gabungan K/L Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Kabupaten dalam 10 prioritas kabupaten Padata Karya Tunai di Desa dan Prioritas Stunting. Tim Kunjungan terdiri atas wakil Kementerian/Lembaga terkait yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Desa dan Asisten Deputy Ketahanan Gizi, Kemenko PMK. Kunjungan dilakukan pada 7 lokasi desa di ke-sepuluh lokasi prioritas desa dalam Kabupaten Gorontalo, yaitu Hayahaya, Huidu Utara, Tabumela, Bakti, Livodu, Bumela, dan Ambara. Jumlah tim kunjungan sebanyak 29 orang, yang terbagi menjadi dua tim dalam 3 hari penuh jadwal kunjungan. Pejabat Eselon II lain yang serta antara lain dari Ditjen BPD, Kemendagri dan BKKBN Pusat.

Hasil Kunjungan Lapangan Kabupaten Gorontalo sudah sudah melakukan upaya yang cukup intensif untuk mengejar ketertinggalannya dalam menurunkan angka kemiskinan, yaitu menjadi sekitar 21,08% pada tahun 2017 (turun hampir 1% disbanding tahun lalu). Pelaksanaan APBDesa, terutama Dana Desa diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan perbaikan lingkungan, yang meningkat terus selama 3 tahun pelaksanaan UU Desa. Seluruh Desa (191 Desa) telah membentuk BUMDesa, dengan penyertaan modal APBDesa yang cukup signifikan. Penduduk aktif berpatisipasi dalam menghibahkan sebagian lahan untuk pembangunan prasarana umum yang dibiayai Dana Desa. Dari data yang diperoleh hampir seluruh kegiatan PKTD mencapai minimal 30% untuk pembayaran upah pekerja. Pada semua Desa yang dikunjungi, dijumpai keberadaan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

APBDesa Ambara, 2018

Penyertaan Modal pada BUMDesa

Desa Hayahaya: Pembangunan saluran drainase areal persawahan sepanjang hampir 500 meter dengan pekerja total sekitar 100 orang yang bekerja bergantian. Desa Tabumela: Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 289 meter, yang mengatasi genangan yang selalu terjadi pada lingkungan permukiman.

Desa Tabumela: Pengadaan fasilitas air bersih dengan pompa listrik pada 5 titik di Desa Tabumela. Upaya ini untuk mengatasi kelangkaan air bersih penduduk. Desa Tabumela: Situasi permukiman yang selalu tergenang setiap tahun. Letak desa adalah tepat di pinggir danau Limboto yang selalu melimpah menggenangi areal desa pada musim hujan.

Desa Ambara: Peletakan batu pertama pembangunan lantai jemur jagung oleh Direktur BPD, Dagri. Lantai jemur seluas (20x30)m2 merupakan hibah penduduk desa dan menjadi asset Desa Ambara. Desa Huidu Utara: Spanduk Selamat Datang kepada Tim Gabungan Pusat pada Desa Huidu Utara.

Desa Tabumela: Sambutan Ketua Tim II di Desa Tabumela yang menjelaskan tujuan pelaksanaan PKTD, Desa Ambara: Pencanangan Kampung KB dan Tim Penggerak oleh Eselon II BKKBN. Tim ini sangat berpotensi difungsikan dalam upaya pengatasan stunting di Desa. Terdapat 5 anak yang diindikasikan stunting pada desa ini.

Terimakasih..