SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL

Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.

PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

POLINDES (Pondok Bersalin Desa)

KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.

KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.

PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju

dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar

H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN

Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY

H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS

OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan

PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju

HEALTH SYSTEM Health Delivering Service & Puskesmas.

Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes

KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.

TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS

IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

(TIPE A) BAGAN ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.

Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A

Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG

Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.

Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc

Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12

INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11

Kom III SUHARI MM.

STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA

Capaian Kinerja Pembangunan

ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012

LOGO K3 PERKANTORAN Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan PERMENKES NO 48 TAHUN 2016.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.

KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.

STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

Negara Maju dan Berkembang

Kebumen, 22 Februari KINERJA PELAYANAN RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN TAHUN

KESEHATAN ANAK di indonesia

PELAYANAN DI PUSKESMAS

MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN

Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.

PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Manajemen Puskesmas. PUSKESMAS (PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT) (KEPMENKES R.I No. 128/MENKES/SK/II/2004) PENGERTIAN : Adalah Unit pelaksana teknis Dinas.

M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.

Transcript presentasi:

SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK OLEH DR. KHATMAH AHMAD,M.SI SEKRETARIS BAPPEPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018

RPJMD KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016-2021 Arah Kebijakan RPJMD KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016-2021 M I S Meningkatkan Layanan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis Masyarakat 2. Menjaga Kesinambungan dan Percepatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Mendorong Kemandirian Ekonomi dengan Pertanian sebagai Lokomotif Utama dan Pengembangan Usaha serta Industri Rumah tangga Mewujudkan Aparatur Sipil yang Kompoten dan bersahaja serta mendorong semakin kuatnya penerapan prinsip Good Governance dan clean Government. Mewujudkan Mamuju sebagai Daerah Terbuka, Berbudaya, Aman dan Beriman.

TUJUAN SASARAN terwujudnya sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan Mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat Menumbuhkan minat baca masyarakat Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga MISI 1 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Layanan Masyarakat melalui Dukungan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis Masyarakat Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang merata dan Berkualitas Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Masih tingginya angka kematian ibu (AKI PERMASALAHAN  RPJMD Masih tingginya angka kematian ibu (AKI Masih tingginya kasus kematian bayi (AKB) Belum maksimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan Sebagian besar masyarakat belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Penanganan masalah kesehatan belum terintegrasi Cakupan Universal Converage belum mencapai target

UPAYA KEBIJAKAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT DINAS KESEHATAN RSUD BOK Meningkatkan Kinerja PKM YanKes Luar Gedung Promotif Preventif Mendukung biaya operasional petugas dan kades di wilayah kerja PKM Pemanfaatan BOK Tercipta Masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat

MENDUKUNG PROGRAM PEMDA DANA BOK PERATURAN BUPATI PENGGUNAAN DANA BOK TERINTEGRASI MENDUKUNG PROGRAM PEMDA

TERIMA KASIH