SIDIK WIYOTO Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor KAPABILITAS APIP dan STRATEGI PENINGKATANNYA Jombang, 20 Maret 2012 SIDIK WIYOTO Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

POKOK BAHASAN: GAMBARAN APBN/APBD 2012 PERAN APIP KONDISI APIP GAMBARAN IACM UPAYA MENINGKATKAN LEVEL APIP STRATEGI PENGEMBANGAN KAPABILITAS APIP

Gambaran APBN/APBD 2012

1. Efisiensi APBN/APBD 3.Pencegahan KKN dan Mark-Up PBJ Instruksi/Arahan Presiden RI pada Raker Pemerintah Tahun 2012 “Tahun Peningkatan Kerja & Prestasi“ di Istana Negara, Kamis, 19 Januari 2012 dihadiri seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur Penghematan Belanja Rutin Belanja Rutin dialihkan ke Belanja Modal dan Infrastruktur 1. Efisiensi APBN/APBD Program Pengentasan Kemiskinan, Program Pendidikan, Kesehatan & UKM Penetapan progran-program tersebut bertujuan untuk pengentasan kemiskinan 2. Fokus Program “Jangan main-main dengan mark-up!” BPK dan BPKP diminta untuk mengawasi 3.Pencegahan KKN dan Mark-Up PBJ “Jangan dibiarkan pemerintah/pemda yang ragu-ragu, apalagi sampai dibiarkan utk melanggar hukum”. K/L agar memberikan konsultansi yang memadai 4. Penindakan & Pencegahan Sama Pentingnya

7. Cegah & bersihkan politik uang Prosedur dipermudah dan proses dipercepat Untuk mempermudah calon investor untuk masuk ke daerah 5. Kemudahan Pemberian Perizinan Usaha Usaha pertambangan yang merusak lingkungan agar ditertibkan, Pencegahan pemberian ijin yang tidak semestinya. 6. Penertiban Usaha Pertambangan Untuk memerangi biaya politik yang tinggi & politik uang dalam Pilkada. “Partai butuh biaya dan logistik untuk pilkada tapi jangan melanggar hukum” 7. Cegah & bersihkan politik uang Daerah/Pusat harus siap atasi bencana BNPD hrs proaktif sebelum BNPB turun membantu. 8. Tanggap Bencana Penyerapan angg. yg rendah (APBN/D) mengakibatkan rakyat tidak mendapatkan manfaat pembangunan. Perlu perbaikan dan koordinasi, agar penyerapan anggaran optimal 9. Penyerapan Anggaran Instruksi kepada Menkeu & UKP4 untuk mengumumkan posisi anggaran pemerintah kepada rakyat Posisi anggaran pusat/daerah dapat diketahui secara berkala 10. Keterbukaan Informasi Posisi Anggaran Pemerintah

UU No.22/2011 Tentang APBN 2012 Pendapatan Negara (Rp 1.311,4T) Belanja Negara (Rp 1.435,4 T) Penerimaan Pembiayaan (Rp124,0T) PNBP (Rp278,0T) Penerimaan Bea & Cukai (Rp118,4T) Penerimaan Pajak (Rp914,2T) Belanja Daerah (Rp470,4T) Belanja Pusat (Rp965,0T)

APBN TAHUN 2012 BELANJA NEGARA Rp1.435,4T BELANJA PUSAT Rp965,0T Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (Rp123,4T) u/ Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi & Lainnya Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat (Rp688,4T) untuk : 1. Layanan Pendidikan Murah & Terjangkau Rp290,0T 2. Penanggulangan Kemiskinan Rp99,2T 3. Layanan Kesehatan Murah Rp48,0T 4. Ketahanan Pangan Rp 42,3T 5. Subsidi Rp 208,9T Mewujudkan Suasana Aman Tentram & Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha ((Rp102,7T) u/ Pertahanan Negara dan Keamanan & Ketertiban BELANJA DAERAH Rp470,4T Meningkat 3x dari Rp150,6T (Tahun 2005) menjadi Rp470,4T (2012)

Belanja Pusat ke Daerah Rp416,8T TOTAL APBN 2012 KE DAERAH Rp887,2T (61,8%) Belanja Pusat Rp548,2T Belanja Pusat ke Daerah Rp416,8T Belanja Daerah Rp470,4T

ALOKASI DANA APBN KEPADA PEMERINTAH DAERAH No Uraian Tahun 2009 2010 2011 (APBN P) 2012 RAPBN 1 DBH 76,13 92,18 96,77 98,50 2 DAU 186,41 203,57 225,53 269,53 3 DAK 24,71 20,95 25,23 26,11 4 OTSUS 9,53 9,10 10,42 11,78 5 PENYESUAIAN 11,81 18,91 54,55 58,44 6 Jumlah Dana Transfer 308,59 344,71 412,50 464,36 7 Total APBN 937,38 1.042,11 1.320,75 1.418,50 8 % Dana Transfer Thd APBN 32,92 33,08 31,23 32,74 (Trilyun) Rata-rata 32% APBN Menuntut Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sumber: Data Pokok APBN dari Kementerian Keuangan

TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD Proses Permasalahan Musrenbang Tidak mempertimbangkan indikator ekonomi/pembangunan (mis.kemiskinan, pengangguran, & kecukupan pangan) Setiap tahun lebih pada membuat list kegiatan fisik Arah pembangunan tidak selalu sejalan dengan RKPD dan RPJMD Kebijakan belanja fisik secara umum dirumuskan berdasarkan usulan dari bawah

Proses Alokasi Anggaran TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD Proses Permasalahan Proses Alokasi Anggaran Sekitar 53,88% merupakan biaya birokrat (belanja personil, barang dan jasa, serta SPPD). Alokasi dana sebesar 53,88% tersebut adalah objek penyalagunaan anggaran (penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan) 46,12% merupakan Belanja Modal (Pada kasus-kasus tertentu belanja modal tersisa hanya 25%)

Proses Penyerapan Anggaran TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD Proses Permasalahan Proses Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran Rendah PPTK dan Panitia gamang karena terlalu banyaknya intervensi LSM, aparat hukum, wartawan, anggota DPRD Penentuan calon pemenang terlebih dahulu sebelum proses tender (baik PL maupun lelang) Potensi KKN, pengaturan/rekayasa tender, kecenderungan mark-up, suap, dll dari proses pengadaan yang tidak baik

2. PERAN APIP

IIA - Organizational Governance: Guidance for Internal Auditors PERAN APIP IIA - Organizational Governance: Guidance for Internal Auditors memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas kelayakan struktur tatakelola dan keefektifan kinerja dari aktivitas tertentu dari organisasi/instansi pemerintah (watchdog, konsultan, quality assurance); bertindak sebagai katalisator perubahan, memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur dan praktek tatakelola (catalysts for change).

TUGAS DAN FUNGSI APIP PP No. 60 Tahun 2008 APIP melakukan pengawasan intern melalui: Audit, terdiri atas: a. Audit Kinerja b. Audit dengan Tujuan Tertentu Reviu Evaluasi Pemantauan Kegiatan Pengawasan Lainnya

PERAN APIP PERAN APIP Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemer intah (assurance activities); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

AUDITOR PROFESIONAL dan KOMPETEN MEMILIKI KOMPETENSI KEAHLIAN AUDITOR YANG TERSERTIFIKASI MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI JFA Pasal 51 MEMENUHI KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT Pasal 52 & 53 MELAPORKAN HASIL PENUGASAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pasal 54 MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN DAN OBYEKTIF Pasal 56

BREAKING NEWS ...............? Kebocoran Anggaran Negara Mencapai Rp 82,3 T sampai Rp 411 T per tahun!!! Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo mengatakan, belum sehatnya proses pengadaan selama ini menyebabkan keuangan negara mengalami "kebocoran” antara 10 hingga 50 persen.“ Jumlahnya bervariasi, antara 10-50 persen, bahkan ada yang lebih,“ Berdasarkan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia pada 2001, tingkat kebocoran anggaran pemerintah dalam proyek pengadaan barang dan jasa sekitar 10% sampai 50%. www.republika.co.id

BREAKING NEWS...........? KPK saat ini menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sedikitnya 17 gubernur (52%) dan 158 (30%) bupati/wali kota se- Indonesia......??? Detik.Com/Selasa, 08 Maret 2011 16:43 WIB

CORRUPTION PERCEPTION INDEX Sejak tahun 1995, Transparansi Int. (TI) setiap tahun menerbitkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) “penentuan tingkat korupsi, yang ditentukan oleh penilaian ahli dan hasil survei , pada skala dari 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup)”). "(30.1.2012) RANK COUNTRY / TERRITORY 2011 2010 2009 1 New Zealand 9.5 9.3 9.4 5 Singapore 9.2 8 Australia 8.8 8.7 60 Malaysia 4.3 4.4 4.5 75 China 3.6 3.5 80 Thailand 3.4 86 Sri Lanka 3.3 3.2 3.1 95 India 100 Indonesia 3.0 2.8 112 Vietnam 2.9 2.7 120 Iran 2.2 2.3 129 Philippines 2.6 2.4 143 Rusia 2.1 182 North Korea 1.0 -

??? UNIT MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCEGAH KORUPSI PERTANYAANNYA ADALAH….. UNIT MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCEGAH KORUPSI ???

Perkembangan Opini LKPD Periode 2005 - 2010 BREAKING NEWS ...........? Perkembangan Opini LKPD Periode 2005 - 2010 Rincian Tahun 2010

Perkembangan Opini LKPD Se-PROV. JATIM Periode 2005 - 2010 1 232 Prov. Jawa Timur 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WTP 2 233 Kab. Bangkalan 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WTP 3 234 Kab. Banyuwangi 1 TW 1 TW 1 TMP 1 WDP 1 WDP 4 235 Kab. Blitar 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 5 236 Kab. Bojonegoro 1 WDP 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 6 237 Kab. Bondowoso 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 7 238 Kab. Gresik 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 8 239 Kab. Jember 1 TW 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 9 240 Kab. Jombang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 10 241 Kab. Kediri 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 11 242 Kab. Lamongan 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 12 243 Kab. Lumajang 1 WTP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 13 244 Kab. Madiun 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP

Perkembangan Opini LKPD Se-PROV. JATIM Periode 2005 - 2010 14 245 Kab. Magetan 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 15 246 Kab. Malang 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 16 247 Kab. Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 17 248 Kab. Nganjuk 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 18 249 Kab. Ngawi 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 19 250 Kab. Pacitan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 20 251 Kab. Pamekasan 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 21 252 Kab. Pasuruan 1 TW 1 TW 1 TW 1 TMP 1 WDP 1 WDP 22 253 Kab. Ponorogo 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP 1 WDP 1 WDP 23 254 Kab. Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 24 255 Kab. Sampang 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 25 256 Kab. Sidoarjo 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 TMP 1 WDP 26 257 Kab. Situbondo 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP

Perkembangan Opini LKPD Se-PROV. JATIM Periode 2005 - 2010 27 258 Kab. Sumenep 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 28 259 Kab. Trenggalek 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP 1 WDP 1 WDP 29 260 Kab. Tuban 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 30 261 Kab. Tulungagung 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WTP 31 262 Kota Batu 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP 1 TMP 1 TMP 32 263 Kota Blitar 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WTP 33 264 Kota Kediri 1 WDP 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 34 265 Kota Madiun 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 35 266 Kota Malang 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 36 267 Kota Mojokerto 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WTP 37 268 Kota Pasuruan 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 38 269 Kota Probolinggo 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 39 270 Kota Surabaya 1 WDP 1 WTP 1 TW 1 TMP 1 TW 1 WDP

BREAKING NEWS ...........? Jembatan 'Indiana Jones' Ditutup, Anak SD Kini Naik Perahu Chazizah Gusnita - detikNews ;Selasa, 24/01/2012 11:43 WIB

??? UNIT MANA YANG MEMBERIKAN KONSULTASI & ASISTENSI PERTANYAANNYA ADALAH…. UNIT MANA YANG MEMBERIKAN KONSULTASI & ASISTENSI ???

3. KONDISI APIP

PENERAPAN JFA (31 Desember 2011) SECARA NASIONAL JUMLAH AUDITOR JUMLAH APIP PUSAT 55, YANG MENERAPKAN JFA 47 (85,45%) JUMLAH APIP DAERAH 524, YANG MENERAPKAN JFA 225 (42,94%) SECARA NASIONAL JUMLAH AUDITOR Itkab Jombang Per 31-12-2011: Auditor Ahli 10 Org Auditor Trampil 4 Org

HASIL PEMETAAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2010 & 2011 SECARA NASIONAL

LEVEL….? -------------------------------------------------- HASIL EVALUASI TATA KELOLA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010-2011 LEVEL….? -------------------------------------------------- Tahun 2010-2011 Inspektorat Kab. Jombang belum dievaluasi Penerapan Tata Kelola APIP

(Internal Audit Capability Model) 4. IACM (Internal Audit Capability Model)

EVALUASI TATA KELOLA APIP MENGGUNAKAN IA-CM ? Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang dikembangkan oleh IIA, Menggambarkan jalur evolusi organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. Suatu alat untuk melakukan dukungan (advocacy) fungsi-fungsi internal audit kepada pimpinan Menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Pusat Pembinaan Auditor TINGKATAN IA-CM LEVEL 5 Optimizing APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 4 Managed APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 3 Integrated APIP mampu menjamin proses sesuai peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi LEVEL 2 Infrastructure APIP belum dpt memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi LEVEL 1 Initial Pusat Pembinaan Auditor

ARTI LEVEL 1 APIP belum mampu untuk memberikan assurance bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP belum mampu mencegah Korupsi APIP belum mampu memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Pemda.

ARTI LEVEL 2 APIP mampu mencegah, menghalangi, dan mendeteksi tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan, prosedur, atau persyaratan kontrak. APIP mampu memberikan kepastian bahwa area, proses, atau sistem pada objek audit  beroperasi sesuai dengan otoritas yang relevan / sesuai  kriteria. APIP memberikan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dan  efektivitas  operasi.

5. Peningkatan LEVEL

APIP YANG IDEAL Pasal 11 PP 60/2008 Pusbin JFA 38

Jumlah Key Process Area (KPA) 6 Elemen Yang Dinilai Jumlah KPA 1. Peran dan Layanan APIP 5 2. Pengelolaan SDM 10 3. Praktek Profesional 7 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola  Jumlah Key Process Area (KPA) 41 LEVEL 1 – 2 10 Milestone KPA LEVEL 2 – 3 14 LEVEL 3 – 4 9 LEVEL 4 – 5 8 Jumlah 41

MATRIKS IACM

TIPS UNTUK PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP (1) Melakukan self assessment kapabilitas APIP dibantu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur(bagi yang belum) Memahami level kapabilitas berdasarkan AOI hasil assessment kemudian menyusun Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Buat Rencana Pengembangan SDM Menyusun Formasi Auditor Rekrut auditor yang kompeten (Asesmen/TPA/Psikotes-bakat dan minat) Pola karir – mutasi/penempatan – hubungan kerja Susun pengembangan SDM melalui diklat (teknis) berkelanjutan 4. Buat rencana/pengawasan yang prioritas /strategis : Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Keuangan-target WTP Peningkatan Pelayanan Masyarakat

TIPS UNTUK PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP (2) Pembuatan SOP setiap kegiatan APIP Penerapan Standar Audit dan Kode Etik (sesuai Permenpan No. 4 & 5 /2008) secara konsisten Anggaran yang cukup memadai untuk operasional dan pengembangan SDM Adanya pengendalian mutu atas pelaksanaan proses bisnis/tata laksana pengawasan intern mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Adanya Piagam Audit Pengawasan Intern (internal audit charter) sebagai bentuk dukungan/ komitmen Pimpinan K/L/Pemda sehingga APIP berperan optimal dan dapat akses tanpa batas pada aset, keuangan dan pegawai

6. STRATEGI Pengembangan APIP

STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APIP Strategi Penguatan Kelembagaan APIP (a.l. membahas payung hukum pengawasan intern/UU SISWASNAS) Strategi Pengembangan Tata Laksana/ Proses Bisnis Pengawasan Intern Strategi Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme Auditor (a.l. usulan perpanjangan BUP Auditor dan peningkatan tunjangan jabatan auditor)

Terima Kasih PUSAT PEMBINAAN JFA CONTACT US : GEDUNG BPKP LANTAI 11 JL. PRAMUKA NO. 33 JAKARTA 13120 TELP. (021) 85910031 EXT. 1134,FAX. (021) 85910209 E-MAIL: pusbinajfa@bpkp.go.id WEBSITE: www.bpkp.go.id / http://pusbinjfa.bpkp.go.id