REFORMASI BIROKRASI DAN ASN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Advertisements

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARIR GURU (PTK DIKDAS)
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
PENILAIAN KINERJA (Performance Appraisal)
PENILAIAN KINERJA GURU
PERMENPAN & RB NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG JAFUNG PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
Penjelasan Indikator Profesionalitas ASN
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Penjelasan Indikator Profesionalitas ASN
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Sistem Online Kepegawaian
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Pranata Laboratorium Pendidikan
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pegawai Negeri Sipil
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
TINJAUAN PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Bagaimana Gaji PNS Indonesia ?
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
4 Profesi di Bidang Informatika
Pegawai Negeri Sipil Peluang dan Tantangan
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
DAN JABATAN FUNGSIONAL
Manajemen Umum Kepegawaian
TINJAUAN PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
PENILAIAN KINERJA GURU
PENILAIAN KINERJA GURU (Performance Appraisal)
PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai dan Memutuskan Dapat /apa TDK
PENILAIAN KINERJA GURU
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENG. SISTEM & TEKN. INFORMASI
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
TINJAUAN PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Biodata Nama : Rr. Sri Sukarni Katam Watiningsih,M.Pd.
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bogor, November 2017.
Penjelasan Indikator Profesionalitas ASN
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Profesi di bidang Teknologi Informasi
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Biro Sumber Daya Manusia
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Etika Profesi Pertemuan 6 Tinjauan Profesi di Bidang TI
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Direktorat Kinerja ASN
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Transcript presentasi:

REFORMASI BIROKRASI DAN ASN HERU NURASA

LATAR BELAKANG SONDANG SIAGIAN: DI DUNIA INI TIDAK ADA YANG PERMANEN, SEMUA MENGALAMI PERUBAHAN. SATU-SATUNYA YANG PERMANEN ADALAH PERUBAHAN ITU SENDIRI. JADI, SETIAP ORGANISASI DITUNTUT UTK MAMPU BERADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN/ EKSTERNAL

DUA JENIS PERUBAHAN ORGANISASI PERUBAHAN ALAMIAH (NATURAL CHANGE). PERUBAHAN DIPAKSAKAN (INDUCED CHANGE) REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN PERUBAHAN YANG DIPAKSANAKAN

LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) . Tingkat Efisiensi, efektivitas dan Produktivitas yang masihrendah Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih rendah . Tingkat PelayananPublik yang rendah . REFORMASI BIROKRASI (RB) PERMENPAN 15/2008 TIM REFORMASI UNPAD RB UNPAD

PILAR REFORMASI BIROKRASI REFORMASI ORGANISASI REFORMASI BISNIS PROSES (TATA LAKSANA) REFORMASI KEPEGAWAIAN

REFORMASI ORGANISASI REDEFINISI MISI, VISI, STRATEGI, VALUE RESTRUKTURISASI ANJAB, ANALISIS BEBAN KERJA  PETA JABATAN

ARGUMEN REFORMASI ORGANISASI ORIENTASI PELAYANAN RENDAH GEMUK, LAMBAN, TIDAK EFESIEN KERAJAAN DIVISI/SUB ORGANISASI SULIT KOORDINASI J A L U R K I ARAH PERUBAHAN ORGANISASI : FAT  FLAT MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI FOKUS PADA JABATAN FUNGSIONAL MOMMENT OF TRUTH MASYARAKAT/CUSTOMER

KEUNGGULAN JABATAN FUNGSIONAL JALUR KARIR PEGAWAI TERBUKA LEBAR UNTUK SETIAP PEGAWAI, SAMPAI PADA JABATAN FUNGSIONAL TERTINGGI  BERBEDA DENGAN JABATAN STRUKTURAL, DGN POSISI JABATAN TERBATAS (PERSAINGAN KETAT) PERILAKU ORGANISASI MENJADI LEBIH BERIORIENTASI PADA PELAYANAN CUSTOMER INTERNAL CUSTOMER EKSTERNAL

REFORMASI PROSES BISNIS PENYUSUNAN TATA LAKSANA YANG MENGHASILKAN SOP ELEKTRONISASI LAYANAN DAN DOKUMEN

ANALISIS RANTAI NILAI (organisasi birokrasi)

PROSES ORGANISASI BERBASIS LAYANAN Pegawai (customer internal) Pegawai (customer insternal) Masyarakat (Customer external)

Con’t PADA ORGANISASI BERBASIS FUNGSI, TERDAPAT INTERNAL CUSTOMER DAN EXTERNAL CUSTOMER. JADI, PARADIGMA “CORE BUSINESS” DAN “SUPPORTING BUSINESS” SUDAH TIDAK RELEVAN. SEMUA FUNGSI MERUPAKAN “PROSES OWNER” DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN FUNGSIONAL. APABILA TERJADI KAPASITAS BERLEBIH, MAKA PROSES (MEANS/METHODE) DAN PRODUK (ENDS) LAYANAN DAPAT DISEDIAKAN UNTUK EXTERNAL CUSTOMER.

REFORMASI SDM-PEGAWAI ASESMENT KOMPETENSI PEGAWAI (TALLENT MAPPING) SISTEM PENGADAAN-SELEKSI SISTEM MUTASI, ROTASI, PROMOSI, DEMOSI SISTEM PENILAIAN KINERJA SISTEM GAJI DAN REMUNERASI POLA KARIR DAN DIKLAT

REFORMASI PEGAWAI Civil service reform is a deliberate action to improve the efficiency, effectiveness, professionalism, representativity and democratic character of a civil service, with a view to promoting better delivery of public goods and services, with increased accountability. Such actions can include data gathering and analysis, organizational restructuring, improving human resource management and training, enhancing pay and benefits while assuring sustainability under overall fiscal constraints, and strengthening measures for public participation, transparency, and combating corruption

ARAH REFORMASI PEGAWAI SEJALAN DENGAN PARADIGMA ORGANISASI --- MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI --- MAKA JABATAN FUNGSIONAL LEBIH MENGEMUKA. ARGUMENNYA, JABATAN FUNGSIONAL LEBIH BERORIENTASI PADA LAYANAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) DILAKUKAN ASSESSMENT KOMPETENSI (TALLENT MAPPING) PENATAAN ULANG JABATAN. IMPASING MENJADI PENTING. PENATAAN ULANG SISTEM POLA KARIR DAN DIKLAT SISTEM PENILAIAN KINERJA. KOMPENSASI PEGAWAI AKAN LEBIH BERORIENTASI PADA KINERJA

KOMPETENSI

SKILL MANAGERIAL SKILL TOP MIDDLE LOW TECHNICAL SKILL HUMAN RELATION

DEFINISI JABATAN FUNGSIONAL PERMENPAN-RB 26/2016: Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

FUNGSIONAL KEAHLIAN Jenjang Utama, tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai Pembina Utama (IV/e). Jenjang Madya, tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan pangkat mulai dari Pembina (IV/a) sampai Pembina Utama Muda (IV/c). Jenjang Muda, tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan pangkat mulai dari Penata (III/c) sampai Penata Tingkat I (III/d). Jenjang Pertama, tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan pangkat Penata muda (III/a) sampai Penata Muda Tingkat I (III/b).

FUNGSIONAL KETERAMPILAN Jenjang Penyelia, tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya, yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, pangkat Penata (III/c) sampai Penata Tingkat I (III/d). Jenjang Pelaksana Lanjutan, tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, pangkat Penata Muda (III/a) sampai Penata Muda Tingkat I (III/b). Jenjang Pelaksana, tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai Pengatur Tingkat I (II/d). Jenjang Pelaksana Pemula, tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

FUNGSIONAL UMUM Jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Hingga saat ini, terdapat 37 rumpun/kelompok jabatan dalam jabatan fungsional umum Namun, jabatan fungsional umum masih kurang jelas benefitnya bagi pegawai.

IMPASING PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL KE FUNGSIONAL, ATAU SEBALIKNYA. DIPERLUKAN UJI (PENYETARAAN) KOMPETENSI AGAR DIPASTIKAN DAPAT SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN YANG DIBUTUHKAN. UJI KOMPETENSI BERSIFAT HARD SKILL DAN SOFT SKILL

TERIMA KASIH