TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
Bab 8 Akuntansi Investasi
Pusat Pertanggung jawaban
Pelayanan Standard Minimun
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tentang Keuangan Negara
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN PERUSAHAAN BUDI SULISTYO.
Pembiayaan Pembangunan
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Penyusunan APBN Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan yang ditujukan kepada pimpinan departemen/ketua lembaga negara  penyusunan DUP (daftar usulan pembangunan)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
BAB IV Lanjutan.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
SIKLUS APBN dan APBD.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Universitas Negeri Semarang
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pembiayaan Pembangunan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
Akuntansi Badan Layanan Umum
Tentang Keuangan Negara
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
A P B N.
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Sistematika Anggaran RS Firman Pribadi 12 Oktober
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Transcript presentasi:

TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF.

KARAKTERISTIK NON PROFIT TIDAK MENCARI LABA DIMILIKI KOLEKTIF TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM DONATUR TDK MENERIMA IMBALAN SECARA LANGSUNG.

PERBEDAAN ORGANISASI PROFIT – NON PROFIT KETERANGAN PROFIT NON PROFIT 1. TUJUAN MENCARI LABA TDK MENCARI LABA 2. SUMBER DANA MODAL DISETOR SUMBANGAN DONATUR 3. PERATURAN+ PENGENDALIAN PRODUK MODIFIKASI PRODUK TIDAK ADA MODIFIKASI PRODUK 4. HARGA PRODUK & JASA HARGA PASAR HARGA POKOK

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN TRADISIONAL BUDGET SYSTEM ( TBS ) - TOLOK UKUR : HASIL KERJA PERFORMANCE BUDGET SYSTEM ( PBS ) - TOLOK UKUR : PENGGUNAAN DANA SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS PLANNING, PROGRAMING, BUDGETING SYSTEM (PPBS) - TOLOK UKUR : RENCANA, PROGRAM DLM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

FUNGSI ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 2. Anggaran menggambarkan keseimbangan antara belanja - pendapatan – pembiayaan yg diinginkan. 3. Menjadi landasan pengendalian yg memiliki konsekuensi hukum. 4. Hasil pelaksanaan anggaran harus dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

TAHAPAN (FASE) ANGGARAN 1. PENYUSUNAN. 2. PENGESAHAN. 3. PELAKSANAAN. 4. PENGAWASAN PELAKSANAAN. 5. PERTANGGUNGJAWABAN

PENYUSUNAN RAPBN DPR PENELITIAN & PEMBAHASAN PENGISIAN DEPKEU & BAPPENAS RAP RAP BAKM DPR RAPBN SE MENKEU DUK DEPKEU RAB DUP BAPPENAS

SKEMA PENYUSUNAN APBN DUP DUK DIP/DIK DEPARTEMEN PRESIDEN SETNEG BAPPENAS PANITIA ANGGARAN RAPBN APBN DPR PEMERINTAH KOMISI2 DPR

REFORMASI ADMINISTRASI DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH AKUNTABILITAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SISTEM PENCATATAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENGENDALIAN ( CONTROLLING AUDIT )

PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY ( Pengadaan Obat Generik ( Dinas Kesehatan ) ) INPUT/MASUKAN Sumber daya (dana, manusia, peral/tekno, material ) Jumlah Dana ( Rp ) PROSES Upaya yg dilakukan dlm rangka mengolah input menjadi output Ketaatan pd hukum. Rata2 waktu OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yg diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik/nonfisik. Jumlah obat generik yg tersedia OUTCOME/HASIL Hasil nyata yg diperoleh dari adanya output. Kualitas pengobatan BENEFIT/MANFAAT Manfaat yg diperoleh dari adanya indikator hasil Tingkat kesembuhan DAMPAK Pengaruh yg timbul dari manfaat hasil kegiatan secara makro, regional. Tingkat kesehatan masyarakat

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DAERAH A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN. B. NERACA. C. LAPORAN ARUS KAS D. PENJELASAN/CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN E. TAMBAHAN : LAPORAN KINERJA DAN PERUBAHAN EKUITAS DANA