ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN Sutan Rachman WHS Yusuf Rudiantara MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGELOLAAN KEUANGAN

PEDOMAN ATURAN KEUANGAN UU NO 17 TAHUN 2003: KEUANGAN NEGARA UU NO 1 TAHUN 2004: PERBENDAHARAAN UU NO 15 TAHUN 2004: PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN UU 25 TAHUN 2004: PERANCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL & HELTS

TATA KELOLA KEUANGAN CON TROL LING PLAN NING ORGANISING ACTUATING UU NO 17 TAHUN 2003 UU NO 1 TAHUN 2004 UU NO 25 THN 2004, HELTS,RENSTRA & PROKER UU NO 15 TAHUN 2004 CON TROL LING PLAN NING ORGANISING ACTUATING

PRINSIP-PRINSIP UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (UU NO PRINSIP-PRINSIP UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (UU NO. 17 TAHUN 2003) HEMAT, TIDAK MEWAH, TERARAH, EFISIEN, TERKENDALI, SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGGUNAKAN PRODUKSI/JASA DALAM NEGERI JUMLAH PENGELUARAN DALAM ANGGARAN MERUPAKAN BATAS TERTINGGI UNTUK SETIAP JENIS PENGELUARAN ANGGARAN TIDAK MUTLAK HARUS DIHABISKAN DILARANG MELAKUKAN TRANSAKSI APABILA ANGGARAN TIDAK TERSEDIA, SERTA DILARANG MELAKUKAN PENGELUARAN YANG MENYIMPANG DARI TUJUAN YANG DITETAPKAN PEMBAYARAN DILAKUKAN SETELAH BARANG/JASA DITERIMA BERDASARKAN BUKTI TAGIHAN KEPADA NEGARA DILARANG MELAKUKAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN SEBAGAI BERIKUT: PERAYAAN/PERINGATAN HARI BESAR, HARI RAYA, DAN HARI ULANG TAHUN DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMBERIAN UCAPAN SELAMAT, HADIAH/TANDA MATA, KARANGAN BUNGA DAN SEBAGAINYA UNTUK BERBAGAI PERISTIWA PESTA UNTUK BERBAGAI PERISTIWA DAN PEKAN OLAHRAGA PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA PENGELUARAN LAIN UNTUK KEPERLUAN/KEGIATAN YANG SEJENIS SERUPA DENGAN YANG TERSEBUT DIATAS PENYELENGGARAAN RAPAT/RAPAT DINAS, SEMINAR, PERTEMUAN, LOKAKARYA, PERESMIAN GEDUNG/PROYEK DAN SEJENISNYA DIBATASI PADA HAL-HAL PENTING DAN DILAKUKAN SESEDERHANA MUNGKIN.

BADAN LAYANAN UMUM (PASAL 68 DAN 69 UU NO.1 TAHUN 2004) DIBERIKAN KELELUASAAN UNTUK PENGGUNAAN LANGSUNG PENDAPATAN YANG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAYANAN YG DIBERIKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA NEGARA DAPAT MEMPEROLEH HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU BADAN LAIN TIDAK MENGUTAMAKAN PENCARIAN KEUNTUNGAN PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM YG MEMENUHI PERSYARATAN “SMART”, YAITU: Spesific : fokus pada jenis layanan Measurable : dapat diukur Attainable : dapat dicapai Reliable : relavan dapat diandalkan Timely : tepat waktu SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan , pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Kualitas Layanan meliputi; teknis pelayanan,proses pelayanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) tahunan disusun berdasarkan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BISNIS LIMA TAHUNAN. RENSTRA lima tahunan disusun berdasarkan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA KL), untuk kemendikbud dapat dilihat dalam HIGHER EDUCATION LONG TERM STRATEGY (HELTS) RBA-BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, instansi lain, dan hibah RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dgn prosesntase ambang batas tertentu. RBA adalah refleksi program dan kegiatan dari instansi dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya RBA merupakan bagian dari RKA-KL yang diajukan kepada Kementerian keuangan, untuk kemudian akan dibahas dengan DPR Bersifat Top Down

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU Renstra UB berdasarkan Renstra Kemendikbud RENSTRA DEKAN 5 TAHUN (beserta PROKER) RBA Tahunan Fakultas RBA UB Dok pelaksanaan anggaran BLU Pengesahn DPA BLU, maks 31 des by Menkeu Dasar penarikan dana. Dilakukan dengan SPM Pengajuan Kegiatan Dan anggaran Unit kerja Belanja dapat Bertambah/ber- Kurang dari RBA Fakultas mengikuti pertambahan/pe- ngurangan pendapatan scr Proporsional (flexible budget)

RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014 PNBP UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP BOPTN Permendikbud RI Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

IMPLEMENTASI Pengadaan

Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012 Untuk Pengadaan Barang/Jasa : PPK < Rp 200 jt : KTU PPK > Rp. 200 jt : Dekan Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, serta kurang optimalnya peran PPK dalam menjalankan tugasnya karena posisi PPK sebagai pimpinan, menyebabkan tidak fokus dalam urusan pengadaan

Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012 Fenomena : PPK intervensi dalam kewenangan pemilihan penyedia Panitia pengadaan tidak melaksanakan proses pengadaan sesuai prosedur (terutama utk pek dibawah 200 juta) Rangkap jabatan, sehingga proses pengadaan tidak optimal Kurang kompetennya penerima hasil pek. Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012 Pejabat Pembuat komitmen - Menyiapkan dan Menetapkan HPS - Menetapkan kontrak - Mengawasi jalannya kontrak - Persetujuan pembayaran Pengadaan - Melaksanakan proses pengadaan mulai pengumuman sampai penentuan penyedia Penerima Hasil pekerjaan - Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan PPK

TERIMA KASIH