MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
Advertisements

MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
TEORI KEKUASAAN SALEHUDDIN, S.Pd., M.Pd. Kekuasaan dalam bidang politik Kekuasaan politik berbeda dengan kekuasaan non politik Kekuasaan sosial Kekuasaan.
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
Lembaga Legislatif Indonesia
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM POLITIK dan DINAMIKA KETATANEGARAAN RI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
N E G A R A.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PEMBAGIAN SISTEM POLITIK
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLTRANAS) STIE LAMPUNG TIMUR 2012
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
TUGAS PPKN.
N E G A R A.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Negara dan Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Indonesia
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
KELAS X SMA KD: Mensistesiskan kewenangan lembagaa-lembaga Negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun Devi Aryani, S.Pd.
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Negara dan Sistem Pemerintahan
STRUKTUR POLITIK.
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
SUBSTANSI HUKUM (Legal Substance)
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS )
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
N E G A R A.
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
Pengantar Ilmu Politik
Komponen Sistem Hukum di Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM KONSTITUSI. PENGERTIAN KONSTITUSI  Berasal dari bahasa Prancis (constituer) = Membentuk  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK Pengertian atau Definisi Struktur Politik. Struktur Politik terdiri dari dua kata yang berbeda artinya, kata struktur dapat diartikan diartikan sebagai badan atau organisasi, dan politik berarti urusan negara. Jadi yang dimaksud struktur politik adalah badan atau lembaga yang berkaitan dengan urusan negara.

Struktur Politik selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu dipengaruhi oleh faktor penggunaan dan kekuasaan. Menurut Betran Russor bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah konsep yang mendasar dalam sosial, seperti halnya energi dalam konsep ilmu alam. Muhtar Afandi dalam mendefinisikan kekuasaan adalah kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain.

Struktur Politik Struktur Politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan, struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik. Karl W Deutsch dalam memberikan pengertian terhadap politik yaitu berkenaan dengan pencapaian tujuan masyarakat, bidang tugasnya berkaitan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Politik adalah suatu proses dalam mana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan

Struktur Politik diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu Infrastruktur Politik Adalah sistem politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, Seperti Perubahan UUD, Pembuatan UU, Pembuatan Keputusan Poltik lain yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suprastruktur Politik Adalah sistem politik yang terdapat dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti perubahan UUD, Pembuatan UU, Keputusan Politik, yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Suprastrukutur dapat dikategorikan sebagai berikut” Kekuasaan pemerintah dipisah sehingga terbagi menjadi kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan terbagi menjadi: Kekuasaan dan menetapkan Kebijakan Kekuasaan melaksanakan Kebijakan Struktur Politik dalam Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem Pemerintahan Presidensial

Fungsi Infrastruktur Politik Pendidikan Politik Fungsi untuk peningkatan pengetahuan Politik Rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam politik, media pendidikan politik meliputi: surat kabar, radio, TV, dan perguruan tinggi. Artikulasi Kepentingan Adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat. Yaitu: LSM, ORMAS. Agregasi Kepentingan Lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat:LSM, ORMAS. Rekruitmen Politik Adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan-pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Menurut Herman Finer, sifat seorang pemimpin adalah: Kesadaran Kebulatan pandangan Ketetapan jiwa Keyakinan Kekreatifan Kepekaan hati nurani Keberanian Kemampuan memukau kepandaian

Fungsi suprastruktur Politik Menurut Gabriela Almon fungsi struktur lembaga adalah: Rule Making (Membuat Undang-undang) fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (Badan Legislatif) yang meliputi; DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Rule Aplication (Melaksanakan Undang-undang) Fungsi terhadap Pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yaitu Badan Eksekutif Rule Adjudication (Mengadili Pelaksanaan Undang-undang) Badan Peradilan meliputi, MA, MK, dan MY.