Peranan Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
Menuju Broadband Lingkungan
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
European Union Ekosistem Mangrove, masyarakat dan konflik: mengembangkan pengetahuan berdasarkan pendekatan untuk menyelesaikan beragam kebutuhan Kegiatan.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Program Bersama Pemerintah Kabupaten Berau dan Pride RARE
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
OLEH : BAPEDALDA PROPINSI KALBAR
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
Dikutip dari berbagai sumber
KOMITMEN NASIONAL terhadap PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : HA LATIEF BURHAN Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur 2008.
Pendahuluan Limbah telah lama mengitari kehidupan manusia terutama setelah dikenal adanya peradapan menetap di suatu tempat dan membentuk koloni. Secara.
Kegiatan Statistik Kehutanan
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RENCANA KERJA KEGIATAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
SHIP PARTNER.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA UBUR-UBUR (Aurelia sp.)
SELAMATKAN PESISIR KITA SELAMATKAN TELUK LAMPUNG
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Dikutip dari berbagai sumber
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
KAWASAN KONSERVASI KABUPATEN BUTON JANNATUN NAIYM G2L JURUSAN KIMIA KONSENTRASI BIOLOGI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017.
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Manajemen Destinasi Pariwisata
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
Keanekaragaman Hayati
Transcript presentasi:

Peranan Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia (Studi Kasus: Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat) Rizki Rakhmawati 44308011 Ujian Sidang Sarjana Ilmu Hubungan Internasional

I. Pendahuluan Isu Lingkungan Hidup mencuat Pasca Perang Dingin Transboundary issues: Laut, Udara dan Cyber Indonesia merupakan Archipelagic State yang memiliki banyak wilayah pesisir dan laut Terjadinya Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang yang menjadi transboundary isu Kerjasama Internasional

Identifikasi Masalah Bagaimana kondisi Ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu Kab. Sukabumi, Jawa Barat? Usaha apa saja yang dilakukan PEMSEA untuk menjalankan program ICM dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu Kab. Sukabumi, Jawa Barat? Kendala apa saja yang dihadapi PEMSEA dalam menjalankan program ICM di Palabuhanratu Kab. Sukabumi, Jawa Barat? Apa hasil pelaksanaan dari program ICM terhadap pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu Kab.Sukabumi, Jawa Barat?

Pembatasan Masalah Upaya yang dilakukan PEMSEA melalui program ICM dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu dengan masa waktu yang dipilih 2003 yaitu awal program ICM dilaksanakan di Kab. Sukabumi dan perkembangannya selama tujuh tahun (masa program ICM hingga tahun 2010 berdasarkan MoA antara PEMSEA dan Pemda Kab.Sukabumi kemudian diperpanjang melalui SK Bupati Sukabumi No. 660.1/Kep.56-BLH/2008

Perumusan Masalah Bagaimana upaya yang dilakukan PEMSEA melalui ICM dalam pegendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kab. Sukabumi- Jawa Barat

Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Kerangka Pemikiran PEMSEA Kab. Sukabumi Lingkungan hidup : transboundary issues, green politics, ekosistem SDS-SEA Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang HI Organisasi Internasional Perencanaan kawasan, Promosi pengembangan ekonomi, pengawasan dan perlindungan sumberdaya, penyelesaian konflik, perlindungan dan kesehatan masyarakat ICM -Rencana Zonasi Pesisir dan Laut -Kawasan pesisir tertata lebih baik -Pengendalian Kerusakan ekosistem terumbu karang

Hipotesis Peranan PEMSEA melalui Program ICM dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang dapat ditunjukkan melalui Perencanaan Kawasan, Promosi Pengembangan Ekonomi, Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya, Penyelesaian Konflik, Perlindungan dan Kesehatan Masyarakat di Palabuhanratu, Kab. Sukabumi- Jawa Barat

Gambaran Umum PEMSEA PEMSEA adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pengelolaan lingkungan pesisir dan laut untuk wilayah perairan Asia Timur Didirikan pada tahun 1993 menjadi program regional IMO & GEF Terdiri atas 12 Negara: Jepang, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Timor Leste, Filipina & Vietnam Keanggotaan: Country Partners dan Non-Country Partners Mengimplentasikan SDS-SEA yang turunkan melalui ICM

PEMSEA Network Local Government (PNLG) PNLG tergolong dalam Non-Country Partners. Anggota yang bukan merupakan negara akan tetapi eksistensinya ada di suatu negara spt Pemda, NGO’s, dll PNLG memiliki visi dan misi yang sama sesuai dengan SDS-SEA dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui ICM PNLG di Indonesia terdapat di tiga Provinsi: Jakarta, Bali dan Kab.Sukabumi

PNLG Kab. Sukabumi Bergabung sejak tahun 2003 ditandai dengan MOA antara PEMSEA dan Kab. Sukabumi Bertujuan untuk implementasi ICM dalam pengelolaan pesisir terpadu Membentuk Komite-komite khusus untuk pelaksanaan ICM dengan menunjuk BLH sebagai koordinator ICM

Kondisi Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu Dari 1.305 Ha kawasan terumbu karang hanya sekitar 22,8 Ha yang masih tergolong kategori bagus Tutupan karang kurang dari 10% Kondisi Kerusakan Terumbu Karang di Kawasan Pesisir Palabuhanratu telah berstatus buruk berdasarkan Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

PETA ZONASI

Pelaksanaan ICM di Palabuhanratu ICM di kab. Sukabumi pada awalnya diterapkan di 4 kecamatan: Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok Baru di tahun 2009 ICM mulai diterapkan di sembilan kecamatan lain walaupun belum semua yakni di Ciracap (terumbu karang) dan Ujung Genteng (penangkaran penyu).

Keterhubungan Ekosistem Terumbu Karang dengan Ekosistem Lain Ekosistem Laut Ekosistem Pesisir

Pelaksanaan ICM untuk pengendalian kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu PMO: Publikasi, Sosialisasi, Penelitian Dinas Kebersihan dan Pertamanan: Pemisahan jenis-jenis sampah/Green Style Dinas Pariwisata: Promosi Pariwisata Dinas Kelautan dan Perikanan: Zonasi Laut, pengelolaan pasar ikan Manjemen Sumber daya air: Konservasi air, rekonstruksi sistem saluran air di Palabuhanratu

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mejalankan program ICM dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu Kab.Sukabumi: Komunikasi, Koordinasi, Komitmen, SDM, Pembiayaan, Keadaan Masyarakat Pesisir PEMSEA: Efektifitas dan Efisisensi kinerja dengan keterbatasan kesekretariatan Organisasi PEMSEA yang berada di Filipina

Hasil Pelaksanaan ICM dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang d Palabuhanratu Dari tahun 2003 hingga 2010 perkembangan program ICM di Palabuhanratu memperoleh hasil bahwa lingkungan pesisir Palabuhanratu mulai tertata dengan baik hal ini dibuktikan dengan proyek pengembangan yang dilakukan berbagai sektor instansi pemerintahan Kab.Sukabumi sebagai upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu walaupun kerusakan yang terjadi masih belum memperoleh efek perubahan yang signifikan

Evaluasi Peranan PEMSEA melalui Program ICM dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu Pengontrolan dalam sebuah organisasi . PEMSEA sebagai organisasi internasional hanya melakukan pengontrolan secara periodik dalam rentang waktu tiga tahun sekali berdasarkan laporan negara anggota tentang perkembangan implementasi ICM di negara masing-masing. PEMSEA adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki mekanisme non-intervention, berjalan sesuai kesepakatan yang ada yakni kepedulian bersama terhadap masalah lingkungan pesisir dan laut. tidak ada unsur punishment ketika salah satu negara anggota tidak melaporkan perkembangan implementasi ICM di negaranya dalam forum internasional atau secara mandiri langsung kepada PEMSEA. Laporan periodik cukup dilakukan berdasarkan kesadaran para anggotanya. Organisasi internasional ini murni dijalankan atas kesadaran dan inisiatif dari para anggotanya untuk sama-sama membangun lingkungan pesisir dan laut berdasarkan konsep SDS-SEA.

Kesimpulan PEMSEA menjalankan perannya sebagai arena, dimana PEMSEA merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama dalam mengimplementasikan program Integrated Coastal Management (ICM) dengan pertemuan rutinnya, EAS Congress yang diselenggarakan tiga tahun sekali sebagai momentum tiap anggota melaporkan implementasi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ICM yang dilaksanakan di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang telah melibatkan banyak sektor di lingkungan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi diantaranya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sukabumi) Pelaksanaan ICM dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang dilakukan melalui aktivitas pengembangan proyek oleh berbagai sektor di Kabupaten Sukabumi. Hipotesis terbukti, dilihat dari hasil-hasil yang telah dicapai.

“Save our seas, Save our future!” TERIMA KASIH ^_^ Rizki Rakhmawati 44308011 Ujian Sidang Sarjana Ilmu Hubungan Internasional