HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
Advertisements

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Kegiatan Statistik Kehutanan
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
PAPARAN AUDIENSI Pemerintah Provinsi Jawa Barat Disampaikan pada
JAKARTA, 4 MEI 2013 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN. D A S A R 1.
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PENATAAN RUANG & PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
Draft Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
DISAJIKAN TANGGAL 14 APRIL 2010 PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB NASIONAL PROV RIAU BULAN : FEBRUARI 2010.
KEGIATAN SEKTOR KEHUTANAN DLM RANGKA PENGURANGAN EMISI KARBON PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, MARET 2012.
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Direktur Pengembangan PLP
HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Oleh : Baba Barus Dyah Retno Panuju Diar Shiddiq
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Transparency International Indonesia
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
Lesson Learned 2015.
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Hutan Desa (HD).
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB NASIONAL PROV RIAU BULAN : APRIL 2010
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
Rekapitulasi Data ISPU
Rekapitulasi Data ISPU
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
Materi : Tahapan Pelaksanaan Dan Pasca Konstruksi
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
REKLAMASI HUTAN dan rehabilitasi das
UPAYA KOORDINASI PUSAT-DAERAH DALAM PENGELOLAAN DATA STATISTIK
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Transcript presentasi:

HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA RIAU

KRONOLOGIS UPAYA PENYELESAIAN PERDA RTRWP RIAU  Tanggal November 2015 pertemuan di Bukit Tinggi Sumatera Barat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Sekretaris Kabinet, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau (Sekda Provinsi; Dinas Kehutanan Provinsi), Pemerintah Kabupaten-Kota seluruh Provinsi Riau (difasilitasi Kementerian ATR)  Mencari solusi alternatif percepatan penetapan Perda RTRWP Riau.  Mengupayakan agar permukiman, fasum-fasos, perkantoran, lahan garap masyarakat dan kawasan strategis yang masih di dalam kawasan hutan dapat dikeluarkan (diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan).  Tanggal November 2015 pertemuan di Riau antara Kabupaten-Kota Provinsi Riau, Kementerian ATR, BPKH Wilayah XIX Riau (difasilitasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air Provinsi Riau)  Entry data permukiman/perkantoran, fasum-fasos, lahan garap masyarakat, dan kawasan strategis.  Tanggal 10 – 11 Desember 2015 Koordinasi teknis Penyelesaian RTRWP Riau antara Kementerian ATR, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan SDA Provinsi Riau, Kementerian LHK (difasilitasi Ditjen PKTL Kementerian LHK)  verifikasi data Permukiman, perkantoran, fasum-fasos, lahan garap masyarakat, dan kawasan strategis yang masih dalam kawasan hutan.  Tanggal 14 Januari 2016 Audiensi antara Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian PKTL dan Pemerintah Provinsi Riau (Sekda Provinsi Riau; Dinas Kehutanan Provinsi Riau) (difasilitasi Ditjen PKTL Kementerian LHK)  Dalam rangka proses percepatan Perda akan menggunakan mekanisme holding zone untuk permukiman/perkantoran; lahan garap masyarakat, fasum-fasos; kawasan strategis; bagian DPCLS yang masih berproses di DPR RI. Pasca Perda proses pelepasan permukiman; perkantoran akan dilaksanakan dengan mekanisme TORA.  Tanggal 4 Februari 2016 RDP dengan DPD RI di Jakarta dihadiri Kementerian LHK, Bappenas, Kementerian ATR, Kemenko Bidang Perekonomian dan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota serta DPRD Riau (difasilitasi DPD RI)  Disepakati akan mengeluarkan fasum dan fasos, permukiman, kantor pemerintahan, sarana pertahanan, kepentingan strategis.  Tanggal 22 Februari 2016 pertemuan di Jakarta antara PEMDA Riau dan Ditjen PKTL bersama Eselon I terkait lingkup Kementerian LHK (difasilitasi Dirjen PKTL)  Pemda Provinsi Riau memaparkan data-data olahan, dan disepakati untuk dilakukan pencermatan terhadap data yang telah dipaparkan oleh Provinsi Riau dengan dikombinasikan dengan data yang berasal dari Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian KLH.  Tanggal Februari 2016 pertemuan teknis di bogor antara PEMDA Riau dan Ditjen PKTL untuk pencermatan data (difasilitasi Dirjen PKTL)  Disepakati akan mengeluarkan fasum dan fasos, permukiman, kantor pemerintahan, sarana pertahanan, kepentingan strategis.

PERUNTUKAN FUNGSI KAWASAN HUTAN TOTAL (Ha) HLHPHPKHPTKSA/KPA 1. Infrastruktur , , , , Fasos/Fasum Permukiman , , , , Pengembangan Permukiman dan Transmigrasi 3, Persawahan , , , Daerah Migas , , Perkebunan Rakyat 13, , , , , , TOTAL14, , , , , , TIM TEKNIS DIMINTA MELAKUKAN PENCERMATAN UNTUK BUTIR 1; 2; 3;4;5;6

NOPERUNTUKANLUAS (HA) 1Infrastruktur Fasum Fasos594 3Permukiman Pengembangan Kota Pekanbaru (2.641 ha) Transmigrasi (lahan garapan transmigrasi ha) 5Sawah Migas1.544 Total Ket: 1. Pencermatan dilaksanakan khusus yang berada pada GAP (lokasi rekom). 2. Peruntukan Perkebunan rakyat tidak dilakukan pencermatan. 3. Kawasan Strategis seluas ± ha belum termasuk di dalam lokasi pencermatan yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN. 4. Belum mempertimbangkan aspek rasionalisasi (pengompakan kawasan).

KET.: FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN SK.878/MENHUT-II/ SEPTEMBER 2014 NO PERUNTUKAN FUNGSI KAWASAN TOTAL (Ha) KSA/KPA HL HPT HP HPK 1 Infrastruktur Fasum Fasos Permukiman Pengembangan Kota Pekanbaru Transmigrasi Sawah Migas Luas (ha)

NO KABUPATEN FUNGSI KAWASAN TOTAL (Ha) KSA/KPA HL HPT HP HPK 1BENGKALIS DUMAI INDRAGIRI HILIR INDRAGIRI HULU KAMPAR KEPULAUAN MERANTI KUANTAN SINGINGI PEKANBARU PELALAWAN ROKAN HILIR ROKAN HULU SIAK Luas (ha)

SEBARAN SEMUA PERUNTUKAN SELUAS ± HA DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014 LOKASI HPK

SEBARAN PERUNTUKAN INFRASTRUKTUR SELUAS ± HA* DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014 LOKASI HA HPK * Luasan termasuk PLTA Tenayan seluas 41 Ha

SEBARAN PERUNTUKAN FASUM_FASOS SELUAS ± 594 HA DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014 LOKASI 594 HA HPK

SEBARAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN SELUAS ± HA DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014 LOKASI HA HPK

LOKASI HA HPK SEBARAN PERUNTUKAN PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU DAN LAHAN TRANSMIGRASI SELUAS ± HA DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014 PENGEMBA NGAN KOTA PEKANBARU (2.642 ha) LAHAN TRANSMIGRASI (4.467 HA)

LOKASI HA HPK SEBARAN PERUNTUKAN SAWAH SELUAS ± HA DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014

LOKASI HA HPK SEBARAN PERUNTUKAN MIGAS SELUAS ± HA DI ATAS KAWASAN HUTAN RIAU BERDASARKAN SK 878/Menhut-II/2014

NOKAWASAN STRATEGISLUAS (HA) KH luar GapKH Gap TimduSudah APL 1Industri Terpadu Tenayan Kota Pekanbaru Kawasan Industri Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis Kawasan Industri Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Kawasan Strategis Pelitung Kota Dumai Sub Total: Lokasi Bukan Kawasan Strategis Industri tetapi dianggap penting 5Cagar Budaya Muara Takus Kabupaten Kampar Total: Keterangan: KH Gap Timdu : lokasi masih kawasan hutan dan dalam rekom Tim Terpadu KH luar Gap : lokasi masih kawasan hutan tetapi tidak dalam rekom Tim Terpadu Sudah APL: lokasi sudah bukan kawasan hutan KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN ATR/BPN (BELUM MASUK DALAM PERHITUNGAN LUAS ± HA)

Kawasan Strategis: Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru overlap HPK seluas ha. Kawasan Strategis: Kawasan Industri Buruk Bakul di Kab. Bengkalis overlap HPK seluas ha dan HPT ha. Kawasan Strategis: Kawasan Industri Kuala Enok di Kab. Inhil overlap HPK seluas ha (masuk GAP:3051 ha) dan HPT ha. (masuk GAP 4 ha) Kawasan Strategis: Kawasan Industri Pelitung di Kota Dumai overlap HPK seluas ha (masuk GAP) dan HPT 57 ha (tidak masuk GAP). PLTA Tenayan seluas 41 Ha terhitung juga dalam Luasan KIT Kota Pekanbaru seluas Ha

TERIMA KASIH