KELOMPOK 1 : AHMAD HAMIDI M. ISLAH Kajian Kelayakan Proyek

Pengertian Studi kelayakan merupakan suatu kajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan. Dalam hal ini, kelayakan dari suatu proyek konstruksi sebagai bagian dari investasi. Studi kelayakan mempunyai sifat yang menyeluruh dan harus dapat menyuguhkan hasil analisis secara kuantitatif tentang manfaat yang akan diperoleh.

Maksud dan Tujuan Untuk mengukur tingkat kemampuan dari suatu badan usaha dalam melaksanakan pengerjaan proyek kedepannya. Mencari solusi atas adanya kelemahan-kelamahan badan usaha dalam melaksanakan proyek. Menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan usha.

Aspek Kelayakan Proyek 1. Kelayakan teknis Efektif berarti proyek dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tapi, seringkali ketercapaian tujuan tidak selalu dapat dilacak hanya karena keberadaan proyek tersebut, sering banyak faktor yang lain ikut mempengaruhi. ketercukupan: proyek mungkin tidak dapat mencukupi hal-hal yang menjadi tujuan atau tidak cukup mengatasi permasalahan. Misal: proyek tidak dapat membiayai secara penuh semua kegiatan yang diperlukan, jadi harus dipilih kegiatan-kegiatan utamanya saja (yang taktis).

2. Kelayakan ekonomi dan finansial Tiga konsep yang sering dijumpai dalam kelayakan ekonomi, yaitu: Kriteria yang terlihat dan yang tidak terlihat, Dapat atau tidak dapat diukur secara moneter, Langsung atau tak langsung diukur dengan analisis biaya- keuntunga (cost benefit analysis).

3. Kelayakan Politis Program atau proyek yang dibiayai dengan dana pemerintah merupakan kebijakan publik yang harus layak secara politis (dalam arti didukung oleh pihak eksekutif, lagislatif maupun masyarakat luas pembayar pajak). Dalam kelayakan ini, perlu dicermati pengaruh proyek yang diusulkan terhadap kekuatan-kekuatan politik. Keuntungan apa saja yang didapat masing-masing kelompok politik tersebut ? Kajian politik juga berkaitan dengan keyakinan dan motivasi tiap pemeran politik.

4. Kelayakan Administratif Kelayakan administratif berkaitan dengan: kewenangan (authority), komitmen kelembagaan (institutional commitment), kemampuan (capability), dan dukungan organisasional (organizational support ). Kewenangan (authority) untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, menjadikannya suatu program atau proyek, sering merupakan kriteria yang kritis.

Kerjasama Pemerintah Swasta Kemitraan Pemerintah Swasta disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Public Private Partnership atau disingkat PPP atau P3 adalah bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.

Kerangka Hukum Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013.