Dra. Wuryaningsih Dwi Lestari, MM Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta BAB 4 SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH BAB 4 SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

 Memahami berbagai alternatif skema operasional bank syariah yang dapat digunakan dalam hal penghimpunan, penyaluran dan penyediaan jasa layanan keuangan lain kepada nasabah.  Dapat mengembangkan penalarannya dengan memilih skema yang ada secara tepat untuk berbagai jenis transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah MateriMateri

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (UU no 21 th 2008) Bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Definisi

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Definisi

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Definisi

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah (UU no 21 th 2008) Definisi

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Syariah (uu no 21/2008)

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian azas operasional bank syariah

perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3 UU no 21 th 2008) Tujuan Bank Syariah

SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH BANK SYARIAH Sebagai pengelola dana /penerima dana titipan Sebagai pemilik dana/penjual/ pemberi sewa Sebagai penyedia jasa keuangan Nasaba h pemilik dan penitip dana  Nasabah mitra, penge- lola investasi, pembeli, penyewa  Instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan 1. Pnghimpunan dana 5. Penydiaan jasa 3. Menerima pendapatan Bagi hasil, margin, fee 4. menyalurkan pendapatan Bagi hasil / bonus Jasa adminstrasi tabungan, ATM, transfer, kliring, Letter of Credit, Bank Garansi, transaksi valuta asing dsb. 2.Penyaluran dana

FUNGSI BANK SYARIAH MANAGER INVESTASI Penghimpunan dana : Prinsip wadiah Prinsip mudharabah INVESTOR Penyaluran dana Prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna dsb) Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah) Prinsip sewa (ijarah) JASA LAYANAN Produk jasa Wakalah, Kafalah, Sharf, Qardh Hawalah, Rahn dsb SOSIAL Dana kebajikan Penghimpunan dan penyaluran Qardhul Hasan Penghimpunan dan penyaluran ZIS TAMWIL MAAL Fungsi Aplikasi produk

Produk dan jasa Bank Syariah PenghimpunanPenyaluran Jasa keuangan Prinsip wadiah Giro Tabungan Prinsip mudharabah Deposito Tabungan Prinsip jual beli Murabahah Istishna Salam Prinsip bagi hasil Mudharabah Musyarakah Wakalah (kliring,tr ansfer) Kafalah (BG) Hiwalah (AP) Rahn Qardh Sharf Prinsip Sewa Ijarah IMBT

Penghimpunan dana Prinsip wadiah Wadiah yad amanah Wadiah yad dhamanah Prinsip Mudharabah Mudharabah mutlaqah (Investasi Tidak Terikat / Unrectricted Investment) Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat / Restricted Investment)

Prinsip wadiah Akad titipan pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang Berdasarkan jenisnya : Wadiah yad amanah (tangan amanah) Wadiah yad dhamanah (tangan penanggung= menggunakan harta dan menjamin kembali scr utuh) Aplikasi dalam perbankan => giro dan tabungan

Prinsip Mudharabah Akad antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan => dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib Mudharabah mutlaqah (Investasi Tidak Terikat / Unrestricted Invesment) Aplikasi dalam perbankan => deposito, tabungan Mudharabah Muqayyadah ( Investasi Terikat / Restricted Invesment

Penyaluran dana Prinsip bagi hasilPembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Prinsip jual beliMurabahah Istishna, Istishna Paralel Salam, Salam Paralel UjrohIjarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik

Prinsip Bagi Hasil - Mudharabah Mudharabah (bank sebagai shahibul maal) Akad antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan => dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad Prinsip pembagian hasil usaha => revenue sharing atau Profit Sharing

Skema Mudharabah Shahibul maalMudharib Kemitraan usaha 70% 100% 30% Laba Rugi 0% 100% modal Skill mengelola usaha Pengambalian modal oleh mudharib BANK

Prinsip Bagi Hasil - Musyarakah Musyarakah Akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif Diaplikasikan => pembiayaan proyek

Skema Musyarakah Shahibul maal 1 Shahibul mal 2 Kemitraan usaha 60% 70% 40% Laba Rugi 30% 70 % syirkah Mengembalikan modal bank Mitra Menerima pengembalian modal dari mitra

Prinsip jual beli - Murabahah Murabahah Akad jual beli antara bank dengan nasabah Bank membeli barang (yang diperlukan nasabah) dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakti Aplikasi => dapat diterapkan untuk barang konsumsi maupun produksi

Prinsip jual beli – Salam Salam Akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) Spesifikasi (jenis, macam ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh Apabila bank bertindak sebagai pembeli, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang => salam Paralel Diaplikasikan => produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya

Prinsip jual beli – Istishna Istishna Akad jual beli (mashnu’) antara pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (shani) Spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, cicilan dan dibelakang) Apabila bank bertindak sebagai shani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang => Istishna Paralel Diaplikasikan => manufaktur, industri kecil – menengah dan konstruksi

Prinsip Sewa – Ijarah & IMBT Ijarah Akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir

Jasa perbankan Rahn Akad penyerahan barang / harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang Rahnu bisa sebagai pelengkap (akad atas collateral) dan bisa sebagai produk sendiri (jasa gadai syari’ah) Wakalah Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa

Jasa perbankan Kafalah Akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful) Sering digunakan untuk transaksi sejenis Bank Garansi Sharf Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya

Jasa perbankan Hawalah (anjak piutang) Akad perpindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal ‘alaih) dari nasabah lain (muhal) Muhil minta muhal ‘alaih untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli Pada saat piutang jatuh tempo => muhal akan membayar ke muhal ‘alaih Muhal ‘alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan

Produk penyaluran dana NoNo Produk Prinsip syariah 1 Pembiayaan modal kerjaMudharabah, Musyarakah 2 Pembiayaan proyekMudharabah, musyarakah 3 Pengadaan barang investasi (jual beli barang) Murabahah 4 Produksi agribisnis / sejenisSalam, salam paralel 5 Manufactur, kontruksiIstishna, Istishna Paralel 6 PenyertaanMusyarakah 7 Leter of Credit - Ekspor (pembiayaan ekspor) Mudharabah, musyarakah, murabahah (Al-Ba’I) 8 LC - ImporMurabahah, Salam / Istishna dan Murabahah, Mudharabah 9 Surat berharga (Obligasi)Mudharabah, Ijarah

Produk jasa perbankan NoNo ProdukPrinsip syariah 1Dana Talangan dan Talangan HajiQardh 2Anjak piutangHiwalah 3Transfer, inkaso, kliringWakalah 4Pinjaman sosialQardhul Hasan 5Safe depositWadi’ah Amanah, Ijarah (sewa) 6Penukaran valas (bank notes)Sharf 7Gadai (jaminan)Rahn 8Pay rollUjrah, wakalah 9Bank garansiKafalah

Fungsi Sosial Penyaluran Dana Zakat Penyaluran dana kebajikan Qardhul hasan Santunan kebajikan Pengeluaran sosial lainnya

Larangan Bagi BUS & UUS 1. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; 3. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS 4. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan Bagi BPRS 1. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2. menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 3. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; 4. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; 5. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan 6. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tentang kegiatan BPRS.

Larangan Bagi BPRS 5. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan 6. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU th 2008 tentang kegiatan BPRS.

Sekian Terima Kasih Wassalamu’alaikum wr wb