PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Bismillahirrohmaanirrohiem
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PENGELOLAAN KURIKULUM
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
Program Keahlian Ganda (PKG)
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOTK Dinas Pendidikan 2013.
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penerapan SI di DITPSMK (Direktorat Pembinaan SMK)
PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SEKOLAH/MADRASAH
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PEMANGKU KEPENTINGAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
KOMPETENSI TENAGA ADMINTRASI SEKOLAH DISAJIKAN DRS. H. NGADIMIN SALEH, M.Si TIM PENGEMBANG KURIKULUM DISDIK KALSEL.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SEKOLAH/MADRASAH Master Trainer:
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat DI JAWA BARAT Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI JAWA BARAT KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PROGRAM PRIORITAS “SEMUA ANAK BISA SEKOLAH” Visi RPJPD 2005-2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS Pembangunan Ruang Kelas Baru; Pembelian Lahan/Tanah Unit Sekolah Baru; Pembangunan Unit Sekolah Baru Negeri; Pemberian Bantuan BPMU SMA/SMK/SLB Swasta dan MA; Penyelenggaraan SMA Terbuka dan PJJ SMK; Pemberian Beasiswa; Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS; Pemanfaatan PIP. Visi RPJMD 2013-2018 JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA Misi Pertama RPJMD 2013-2018 MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING IKU GUBERNUR PENINGKATAN MUTU, DAYA SAING, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN Indeks Pendidikan 2016 61.39 Poin Pemenuhan Sarana Prasarana satuan pendidikan; Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Peningkatan Kesejahteraan, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru; Pengembangan Karakter Peserta Didik; Pelaksanaan Kurikulum Nasional; Penguatan Peran Organisasi Profesi GTK; Fasilitasi Program Link and Match SMK. Gerakan Literasi Sekolah, Sekolah Ramah Anak IKU DINAS RLS 2016 7.95 Tahun AMH 2016 98.78 % PENINGKATAN MANAJEMEN TATA KELOLA PENDIDIKAN APK SD : 106.18 % SMP : 100.93 % SM : 81.25 % (Sumber data : Kemdikbud, 2017) Penyelenggaraan UN dan USBN; Pelaksanaan PPDB Online; Fasilitasi Akreditasi Sekolah /Madrasah di Provinsi Jawa Barat; Peningkatan peran Komite Sekolah; Dukungan regulasi untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat; Regulasi Kelembagaan Dinas Pendidikan;

SOTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 2018 KEPALA DINAS Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (KOOR. PENGAWAS, PENGAWAS, GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN) SEKRETARIS H. FIRMAN ADAM, S.Pd.,M.M.Pd. KASUBAG PERENCANAAN & LAPORAN HENDRA KUSUMA SUMANTRI S.Si., MT KASUBAG KEUANGAN & ASET MUMUH S.,S.Pd.,M.Si KASUBAG KEPEGUM H. MULYANA, S.Pd, M.M., KABID PKLK Dr. H. DADANG RAHMAN MUNANDAR, S.Pd., M.Pd. KABID PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dr. H. DODIN RUSMIN NURYADIN, M.Si. KABID PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Ir. H. YESA SARWEDI HAMI SENO, M.Pd. KABID GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Drs. H. KARYONO, M.Si. KASI KESEJAHTERAAN ENDANG S., S.E., M.MPd. UPTD DAN CABDIN KASI PENGEMBANGAN KARIR Dra EHA SOLIHAT M.Hum KASI PENGELOLAAN Drs. AANG KARYANA, M.Pd. Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri (MKKS SMA, K3S SMK, MKKS SLB, Kepala Sekolah, Kasubbag TU) 813 SMAN SMKN SLBN

SOTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

SOTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

KEPALA DINAS SOTK UPTD/BALAI DAN CABDIN PADA DISDIK PROV. JAWA BARAT KASI PENGAWASAN PENDIDIKAN KASI PELAYANAN PENDIDIKAN KASUBAG TATA USAHA KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I-XIII KASI PELAYANAN DAN PROMOSI KASI PENGEMBANGAN PRODUKSI KASUBAG TATA USAHA KA. BALAI TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Lampiran UU No.23 Tahun 2014) NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. MANAJEMEN PENDIDIKAN PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH. PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR. PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. 2. KURIKULUM PENETAPAN KURIKULUM NASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS. PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 3. AKREDITASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI, PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. -- 4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENGENDALIAN FORMASI PENDIDIK, PEMINDAHAN PENDIDIK, DAN PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH PROVINSI. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA. 5. PERIZINAN PENDIDIKAN PENERBITAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ASING. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. 6. BAHASA DAN SASTRA PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA. PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI. SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Tata Usaha Tugas Pokok Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, aset, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Fungsi pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pergub Jawa Barat No.70 Tahun 2017

Dimensi Kompetensi Kasubag TU KEPRIBADIAN TEKNIS Integritas/Ahlak Mulia Teliti Disiplin Etos Kerja Kreatif dan inovatif Pengendalian diri Percaya diri Tanggung jawab Fleksibel Adm. Kepegawaian Adm. Kurikulum Adm. Keuangan Adm Layanan Khusus Adm. Sarpras/Aset Kehumasan Penerapan TIK Persuratan Adm. Kesiswaan DIMENSI KOMPETENSI KASUBAG TU SOSIAL MANAJERIAL Kerjasama Layanan prima Berorganisasi Komunikasi efektif Membangun hubungan Kerja Mendukung Pengelolaan SNP Menciptakan iklim kerja kondusif Menyusun proker dan laporan Mengoptimalkan SDM Mengorganisasi staf Membina staf Pengembangan staf Mengelola konflik Mengambil keputusan Menyusun laporan