KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
Advertisements

manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.
Otonomi Daerah.
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Pemanfaatan SIAK berkaitan dengan Card Reader KTP-El
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
M. K : Seminar Manajemen Pemasaran Dosen : Johannes Simatupang Topik : Pemulihan Layanan Publik Judul : Pelayanan Pembuatan KTP di Kota Jambi.
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENATAUSAHAAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Oleh Moh. Ikrar Udin, S.Kom TEMANGGUNG, 26 AGUSTUS 2014.
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
TEKNIK PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL
Wajib Daftar Perusahaan
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
Pemanfaatan Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data Kependudukan
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK V5)
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMSEL
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
DAN PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 2013 TTG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006
Wajib Daftar Perusahaan
S E L A M A T D A T A N G.
KOPERASI.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
KOPERASI Sejarah R Aria Wiriaatmadja & E Sieburg
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
Try Zuliyanti Nurul Khoiriyah
BESUK KIAMAT Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian.
PERPAJAKAN.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten purbalingga
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
-Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KORUPSI.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
PROGRAM DAN INOVASI PELAYANAN ADMINDUK DI KAB SUMEDANG
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK DEPARTEMEN DALAM NEGERI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK Oleh: IR. I GEDE SURATHA, MMA Sekretasis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. SURABAYA, 13 MARET 2018

SISTEMATIKA Pengantar Kondisi Umum Kebijakan dan Strategi Gerakan Ind Sadar Adminduk (#GISA) Penutup

A. Pengantar

UNSUR NEGARA Rakyat Wilayah Pemerintah yang berdaulat Pengakuan dari negara lain

TAHUKAH KITA ?

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Adminduk Yang Membahagiakan Rakyatnya Penyelenggaraan Adminduk Yang Membahagiakan Rakyatnya

B. Kondisi Umum Cakupan Pencatatan Kelahiran dan Kematian; Wajib KTP-el masih belum seluruhnya merekam data dirinya; Kesadaran Masyarakat ttg Arti Penting Dokumen Kpddk; Peraturan Perundang-Undangan; Pembiayaan yang masih belum memadai utamanya untuk hal-hal yang bersifat strategis/amanat undang-undang. B. Kondisi Umum

C. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Mewujudkan dokumen dan data kependudukan yang berkualitas melalui penataan dan penertiban dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Adminduk serta Pendayagunaan Hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan

Strategi Penataan dan penertiban penyelenggaraan Dafduk; Penataan dan penertiban Capil; Penataan dan penertiban Pengelolaan SIAK; Penataan dan penertiban Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan Pembinaan Aparatur Dukcapil menuju kemandirian dalam pengelolaan SAK

Hal Baru Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif Perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili KTP el berlaku seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data) Pelayanan adminduk tidak dipungut biaya/gratis Pejabat dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri Data Kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintahan bersumber dari Kemdagri Rekam dan cetak KTP el di luar domisili Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran Penerapan Buku Pokok Pemakaman pada setiap makam Pengurusan KTP-el dan Akta Kelahiran Tanpa Pengantar RT, RW, Kel/Desa Penerapan Kartu Identitas Penduduk untuk Semua Usia Pelayanan Terintegrasi (3 in 1; 4 in 1; 5 in 1) Pencanangan #GISA (Gerakan Ind Sadar Adminduk)

INOVASI DAERAH ?

Gerakan Ind Sadar Adminduk #GISA UU 24/2013 Gerakan Ind Sadar Adminduk #GISA

PEMANFAATAN DATA ?

E. Penutup

SATUKAN KEKUATAN SELAMATKAN BANGSA