PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Pendidikan Tinggi di Indonesia
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
PENGELOLAAN KURIKULUM
KURIKULUM DALAM KONTEKS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
HARAPAN MAHASISWA TERHADAP LAPANGAN PEKERJAAN PANJI BAHARI NOOR ROMADHON.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
Peranan pendidikan Fungsi Pendidikan Tujuan Pendidikan
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
STANDARISASI PENDIDIKAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
TEACHING FACTORY DI SMK BI
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Konsep Teaching Factory
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
Pendidikan Sebagai Suatu Sistem
PRAKTIK KERJA LAPANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KTSP KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG PENELITIAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
SEMINAR PROFOSAL PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 MAKASSAR Muh.Kasim NIM : PP
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
OLEH : M. Ubaidillah Jumiati M. Makruf Imro’atul Azizah
Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tu­gas, hak, serta kewajiban tenaga kependidik­an. Tahapan.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
DASAR-DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEJURUAN PENDIDIKAN KEJURUAN Abd. Malik Rauf
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Standar Nasional Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
PSIKOLOGI PENDIDIKAN Secara Etimologis psikologi berasal dari kata Yunani “psyche” yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan “logos” atau ilmu. = ilmu yang.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK (PERBAIKAN)
PEDOMAN PEMINATAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Pendidikan Karakter di SMP
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI PP 19/2005 TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN VOKASI SISTEM GANDA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDEKATAN, MODEL, STRATEGI & METODE PEMBELAJARAN.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG

BAB I PENDAHULUAN  Rasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dikembangkannya profil lulusan SMK adalah untuk:  beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur  memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan  menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan  memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja pada pihak lain atau berwirausaha  berkontribusi dalam pembangunan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global.

Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.... Tahun 2017 tentang Standar Komptensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.... Tahun 2017 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.... Tahun 2017 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.... Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.  Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.  Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

Tujuan PKL  Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik  Menanamkan etos kerja yang tinggi  Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan.  mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan Model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan Du/Di yang memadukan secara sistematis dan sistemik.

Manfaat PKL Manfaat bagi peserta didik  Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah.  Menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja langsung (real) dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.  Menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menamkan etos kerja yang tinggi.  Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari.  Mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan/ arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja.

Manfaat bagi sekolah  Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan Du/Di  Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL.  Mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL.  Meningkatkan kualitas lulusan.

Manfaat bagi dunia kerja  Du/Di lebih dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk.  Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan Du/Di.  Du/Didapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL.  Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.  Meningkatkan citra positif Du/Dikarena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan sekaligus sebagai implementasi dari Inpres No 9 Tahun 2016.

Sasaran Pengguna  Pemerintah Daerah  Direktorat Pembinaan SMK  Dinas pendidikan provinsi  Sekolah Menengah Kejuruan  Du/Di

Ruang Lingkup PKL  Tahap I: Pengamatan. Peserta didik mengamati kinerja dari suatu kegiatan di tempat PKL kemudian merencanakan mengartikulasikannya dalam suatu kegiatan nyata/riil.  Tahap II: Meniru tindakan (approximating). Peserta didik meniru tindakan yang dilakukan oleh staf Du/Di/ pembimbing industri. Peserta didik mencoba melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh ahli dan membandingkannya

 Tahap III: Kerja dalam bantuan dan pengawasan. Peserta didik mulai bekerja secara lebih rinci dibawah pengawasan dan bantuan pembimbing industri. Mereka bekerja sesuai dengan standar tempat kerja. Kemampuan peserta didik meningkat melalui bantuan ahli atau pembimbing industri.  Tahap IV: Bekerja Mandiri (Self-directed Learning). Peserta didik hanya minta bantuan jika diperlukan. Peserta didik mencoba tindakan nyata di dunia kerja Du/Di, namun tetap membatasi dirinya untuk lingkup tindakan di lapangan yang dipahami. Peserta didik melakukan tugas yang sebenarnya dan hanya mencari bantuan bila diperlukan dari ahli.

 Tahap V: Aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik melakukan aktualisasi dan eksplorasi dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Dalam tahap ini peserta didik memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula dan hal lain yang digunakan di Du/Di.

BAB II KONSEP DAN POLA PRAKTIK KERJA LAPANGAN  faktor penyebab ketidakselarasan pendidikan di SMK dengan kebutuhan Du/Di sebagai berikut:  Kemampuan beberapa pengajar di sekolah dalam hard skill dan soft skill belum sesuai standar industri.  Pembelajaran beberapa kompetensi masih bersifat simulasi dan bersifat tradisonal yang belum menggunakan standar dunia kerja.  Kurangnya sarana dan prasarana, terutama fasilitas peralatan praktik dari jenis dan jumlah.  Belum dilakukannya sinkronisasi dan validasi kurikulum di sekolah dengan standar dunia kerja. Hal ini menyebabkan pendidikan formal belum sepenuhnya memberikan bekal bagi lulusannya untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian.

 Terdapat kesenjangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di SMK dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Du/Di.  Minimnya pengetahuan peserta didik terhadap dunia kerja sesungguhnya.  Banyak pencari kerja yang tidak mengetahui layanan bimbingan karir  Kurangnya upaya penanaman jiwa kewirausahaan bagi peserta didik.  Rendahnya soft skill sebagian peserta didik SMK khususnya motivasi, komunikasi, kemandirian, kerja keras dan kepercayaan diri yang menjadi penyebab tidak bisa dan biasa menghadapi tantangan yang ada dalam dunia kerja.

Melalui PKL peserta didik diharapkan dapat:  merasakan langsung pembelajaran praktik di dunia kerja  memperoleh pengalaman etos kerja  mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya  mengetahui proses kinerja yang terdapat di perusahaan (produk, tenaga kerja, kedisiplinan dan keselamatan kerja)

 membandingkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dengan pelaksanaan magang di industri  memperoleh pengetahuan terkini dari tempat praktik kerja industri  mengaplikasikan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah di tempat praktik kerja lapangan  memiliki soft skill yang lebih baik dalam hal motivasi, komunikasi, kemandirian, kerja keras dan kepercayaan diri

Pola Penyelenggaraan PKL  Pola harian ( hari efektif). 5 hari x 4 minggu x 6 bulan (120 hari) 5 hari x 4 minggu x 10 bulan (200 hari).  Pola mingguan (24-40 minggu). 4 minggu x 6 bulan (24 minggu) 4 minggu x 10 bulan (40 minggu).  Pola bulanan (6-10 bulan). Penyelenggaraan PKL pola bulanan ini dilakukan dengan cara mendistribusikan 6-10 bulan siswa mengikuti PKL ke dalam bulan efektif pembelajaran.

Contoh PKL pola harian 120 hari

Contoh pola PKL mingguan (24-40 minggu)

Contoh pola PKL bulanan (6-10 bulan)