Evaluasi dan Rencana Kerja

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR NoKOMPONEN KEGIATANSASARAN DAN KEGIATAN DUKUNGAN PIHAK TERKAIT WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PROVINSIKAB/KOTA 1TNI (KODAM.
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
RENCANA OPERASIONAL 2015 SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Amanat Presiden RI pada tanggal 29 September 2015 dan
STRATEGI PENINGKATAN COVERADE PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD OLEH BIDAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
DI KALIMANTAN TENGAH Disampaikan pada:
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
EVALUASI PROGRAM KKB TAHUN 2012 DAN STRATEGI OPERASIONAL
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

Evaluasi dan Rencana Kerja Tim Koordinasi Program KKBPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

Tim Koordinasi Program KKBPK Provinsi Jawa Tengah perubahan nomenklatur Program KB-KS menjadi Program KKBPK dan perubahan struktur organisasi 2008 2017 Tim Koordinasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Jawa Tengah Tim Koordinasi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS) di Provinsi Jawa Tengah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 476/70 thn 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 476/115/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Jawa Tengah Sekretariat Tim Koordinasi Program KKBPK di Provinsi Jawa Tengah Keputusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Koordinasi Program KKBPK di Provinsi Jawa Tengah Nomor 476/0017128 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Program KKBPK di Provinsi Jawa Tengah

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Program KKBPK Provinsi Jawa Tengah Penasehat : Gubernur Jawa Tengah Pengarah : Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Sekretaris I : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Sekretaris II : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Ketua Muslimat NU Jawa Tengah, Ketua Aisyah Jawa Tengah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jawa Tengah, Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah, Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, Peneliti pada Pusat Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Semarang, Pimpinan Redaksi Harian Wawasan.

Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Koordinasi Program KKBPK Provinsi Jawa Tengah Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah Ketua : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wakil Ketua : Kepala Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Anggota : Kabag Permas KB Biro Kesra, Sekretaris Perwakilan BKKBN, Kasubag Dalduk KB Biro Kesra, Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN, Kabid KB & Kespro Perwakilan BKKBN, Kabid KSPK Perwakilan BKKBN, Kabid Adpin Perwakilan BKKBN, Kabid Latbang Perwakilan BKKBN, Kabid Dalduk & KS Dinas P3AKB, Kabid KB, Advokasi KIE Dinas P3AKB

Evaluasi Tim Koordinasi Program KB-KS (2008-2017)

Rakerda Program KB-KS Peningkatan Akses Pelayanan KB melalui Penyiapan Provider Klinik Peran TNI Dalam Percepatan Revitalisasi Program KB Nasional di Jateng Peningkatan Akses Pelayanan KB melalui Penyiapan Provider Klinik Peran TNI Dalam Percepatan Revitalisasi Program KB Nasional di Jateng 2011 2014 Reward pencapaian KKP Tahun 2011 Kab/Kota Terbaik Prov. Jateng Penandatanganan MoU BKKBN Provinsi Jateng dengan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Seluruh Indonesia (PERSI) Kebijakan Program KB dan Kesehatan Reproduksi dalam Mendukung Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDs Operasional Program Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2015 2012 Penghargaan: Penggerak Akseptor MOP Terbanyak 2012  Penggerak Akseptor Terbanyak Pelayanan Serentak MOP, IUD, Implant dlm rangka KG PKK KB Kesehatan 2013

Wonosobo, 25 Februari 2016 Deklarasi Ayo Ikut KB

Evaluasi Tim Koordinasi KKBPK Provinsi Jawa Tengah (2017-sekarang)

Hasil Rakor Tim KKBPK Prov dan Kab/ Kota se-Jateng Tahun 2017 Peserta Kegiatan sejumlah 125 orang terdiri dari: OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Instansi Vertikal Provinsi Jawa Tengah, Mitra KKBPK Provinsi Jawa Tengah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda, Kepala Bagian Kesra dan Kepala OPD KB Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Materi dan Narasumber: Optimalisasi Tim Koordinasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Kabid Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah Strategi Komunikasi dan Informasi Untuk Meningkatkan Kepesertaan KB di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Strategi Advokasi dan KIE untuk Peningkatan Capaian KB di Jawa Tengah, yang akan disampaikan oleh Koordinator Provinsi Program Pilihanku Jawa Tengah. Hasil dan Rekomendasi: Tim Koordinasi Program KKBPK perlu dibentuk dan dioptimalkan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas Program KKBPK. Perlunya advokasi secara terus menerus kepada pengampu kebijakan untuk meningkatkan komitmen dukungan pelaksanaan program KKBPK. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara masif dan inovatif sesuai dengan latar belakang masyarakat. Pengembangan Kampung KB harus melibatkan lintas sektor sehingga diperlukan strategi: Pembentukan Pokja Kampung KB secara berjenjang yang beranggotakan lintas sektor. Mengangkat isu strategis penanggulangan kemiskinan sebagai isu yang mengikat semua sektor bukan hanya KKBPK. Penajaman sasaran prioritas pembentukan Kampung KB didaerah-daerah merah/ angka kemiskinan yang tinggi. Tindak lanjut : SE Gubernur Jawa Tengah

Surat Edaran Optimalisasi Program KKBPK

Penguatan Kebijakan Pengembangan Kampung KB Pergub Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah Pokja Kampung KB Provinsi Jawa Tengah SK Gub Jawa Tengah Nomor 476/44 Tahun 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah

KEBIJAKAN PROGRAM KKBPK Rencana Kerja 2018 Rakor Tim Koordinasi Program KKBPK Provinsi dan Kab/ Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018 ( 7 Maret 2018) Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah, Penajaman sasaran pencanangan Kampung KB di 538 Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018. KEBIJAKAN PROGRAM KKBPK Mendukung pencapaian target, Pemecahan Masalah, Mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting Evaluasi dan Penilaian Kampung KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. ( Februari sd April 2018) Penentuan Indikator Perkembangan Kampung KB Rakor Pengembangan Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. ( April/ Mei 2018) Rakor Penguatan Kebijakan Pengendalian Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. (Agustus/ September 2018)

Sekian Terima Kasih