PENDIDIKAN TINGGI DAN LAYANAN LITAPDIMAS (Penelitian, Publikasi Ilmiah, & Pengabdian kepada Masyarakat) SUWENDI Kepala Subdit Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI

BAGIAN KESATU PERGURUAN TINGGI

Misi PERGURUAN TINGGI 4 Pilar PT Pengembangan keilmuan, sains dan teknologi Menginternalisasi moderatisme agama Meneguhkan ideologi dan identitas kebangsaan Mentransformasi dan mendampingi masyarakat 4 Pilar PT Keilmuan Keagamaan Keindonesiaan Kemasyarakatan

Pendekatan Perluasan akses yang merata Peningkatan mutu yang terstandar Peningkatan relevansi dan daya saing Tata kelola yang baik

Perguruan Tinggi Keagamaan Pendidikan Tinggi Universitas Institut Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Keagamaan Pendidikan agama pada perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Agama Kemenristek-Dikti Kemendagri Kemenkes Kemenhub Kemenkeu Kepolisian Dll

Data PTKI 702 PTKIN: 58 PTKIS: 644 775.517 Lembaga Mahasiswa Dosen 31.055 PTKIN: 12.492 Lk: 8.237 Pr: 4.255 PTKIS: 18.563 Lk: 14.603 Pr: 3.960

Data PTU 3.276 PTN: 122 PTS: 3.154 Lembaga Mahasiswa 5.350.947 Lk: 2.463.475 Pr: 2.887.472 Prodi Agama: 170.370 orang Dosen 282.411 Lk: 160.247 Pr: 122.164 PNS: 241.159 DPK: 9.111 Tidak tetap: 33.452

Pai pada ptu Direktorat PAI Direktorat PTKI Mata Kuliah Program Studi Fakultas Direktorat PTKI

4 (Empat) Isu Besar PTKI Destinasi Pendidikan Islam Dunia 1 Mainstreaming Moderasi Islam 2 Integrasi Keilmuan 3 Tafaqquh Fiddin 4

BAGIAN KEDUA Layanan Litapdimas

Fenomena Medsos Produk Halal Pengembangan Ekonomi Umat Industri Umrah Wakaf Produktif Pemanfaatan dana Zakat Kualitas Madrasah Vokasional Gejala Ideologi Trans Nasional Pemanfaatan IT dan Tata Kelola Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10 Tema Penelitian Prioritas Kementerian Agama RI: Target Capaian Isu: Moderatisme Islam, Integrasi Keilmuan, Isu-isu strategis lainnya Ketergunaan Hasil Penelitian, Publikasi, dan Penelitian Publikasi Ilmiah Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PTKI Transparansi proses pelaksanaan penelitian

Kebijakan Litapdimasn Akses Transparansi Mutu Jejaring Dampak Terdokumentasi 1 Kebijakan Litapdimasn Input Proses Output 2 3 4 5 6

DAMPAK LITAPDIMAS Dunia internasional Kemasyarakatan Kelembagaan Keilmuan Kelembagaan Kemasyarakatan Dunia internasional

Layanan on-line litapdimas.kemenag.go.id moraref.kemenag.go.id Istiqra.kemenag.go.id

BANTUAN PENELITIAN & PENGABDIAN Penelitian Kolaboratif Internasional Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Terapan Research Fellowship Dalam Negeri dan Sabbatical Leave Research Fellowships Luar Negeri dan Sabbatical Leave Desiminasi Hasil Riset Berstandar Internasional Bantuan International Disseminaton for Islamic Scholarly Works (IDISchoW) Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Bantuan Penelitian Sosial Kritis Bantuan Penelitian di PTKI Bantuan Ekspose/Short Course Metodologi Riset Berstandar Internasional; Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Dosen PTKI Dalam Negeri Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis pada PTKI Bantuan Short Course

1. Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Terapan: Penelitian Kolaboratif Internasional Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset

Research Fellowship Dalam Negeri dan Sabbatical Leave 2. Bantuan International Disseminaton for Islamic Scholarly Works (IDISchoW) Research Fellowship Dalam Negeri dan Sabbatical Leave Research Fellowships Luar Negeri dan Sabbatical Leave Desiminasi Hasil Riset Berstandar Internasional

3. Bantuan Penelitian di PTKI Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Bantuan Penelitian Sosial Kritis

4. Bantuan Short Course: Bantuan Ekspose/Short Course Metodologi Riset Berstandar Internasional; Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Dosen PTKI Dalam Negeri Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis pada PTKI

Kunjungi: Litapdimas.kemenag.go.id Pendis.kemenag.go.id

Politik Keuangan Pendidikan BAGIAN KETIGA Politik Keuangan Pendidikan

RINGKASAN JUMLAH LEMBAGA & PESERTA DIDIK No. Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Peserta Didik Ket. Lk. Pr. Total 1. RA/BA 27.999 627.059 604.042 1.231.101 PAUD 2. MIN 1.686 240.693 233.716 474.409 3.565.875 Pendidikan Dasar 3. MIS 22.874 1.605.584 1.485.882 3.091.466 4. MTsN 1.437 349.466 397.027 746.493 3.160.685 5. MTsS 15.497 1.232.540 1.181.652 2.414.192 6. MAN 763 154.883 260.191 415.074 1.294.776 Menengah 7. MAS 7.080 401.863 477.839 879.702 8. PTKIN 55 182.316 276.297 458.613 775.517 Tinggi 9. PTKIS 644 141.367 175.537 316.904 10. Pontren 28.194 2.134.796 2.155.830 4.290.626 Non-Formal 11. Diniyah 84.966 3.067.338 3.302.044 6.369.382 12. LPQ 135.130 3.678.913 3.957.213 7.636.126 Jumlah 326.325 13.816.818 14.507.270 28.324.088 STATISTIK PENDIDIKAN ISLAM 2015/2016

RINGKASAN JUMLAH PENDIDIK No. Lembaga Jenis Kelamin Kualifikasi Pendidikan Total Lk. Pr. < S1 S1 ≥ S2 1. RA/BA 6.369 111.827 55.026 62.445 725 118.196 2. MIN 10.753 22.829 4.154 28.363 1.065 33.582 3. MIS 101.512 134.366 56.681 175.529 3.668 235.878 4. MTsN 20.103 29.286 1.667 43.890 3.832 49.389 5. MTsS 115.138 101.257 39.005 170.713 6.677 216.395 6. MAN 13.640 17.109 503 26.143 4.103 30.749 7. MAS 52.305 40.409 11.384 76.086 5.244 92.714 8. PTKIN 8.237 4.255 274 9.720 2.498 12.492 9. PTKIS 14.603 3.960 1.783 15.772 1.008 18.563 10. Pontren 226.483 128.458 217.066 124.013 13.862 354.941 11. Diniyah 265.591 223.857 356.873 127.561 5.014 489.448 12. LPQ 328.570 364.525 511.350 161.138 20.607 693.095 Jumlah 1.163.304 1.182.138 1.255.766 1.021.373 68.303 2.345.442 STATISTIK PENDIDIKAN ISLAM 2015/2016

Belanja Negara APBN-P 2015 Rp. 1.994,89 T Anggaran Pendidikan (2015) Anggaran Pendidikan (20.46%) Rp. 408,09 T Belanja Negara APBN-P 2015 Rp. 1.994,89 T Kemenag hanya 12,1% dari Anggaran Pendidikan (62,5%) (Rp. Milyar) Belanja Transfer Daerah 254.895,5 1. Anggaran Pendidikan dalam DBH 1.337,7 2. DAK Pendidikan 10.041,3 3. Anggaran Pendidikan dalam DAU 134.970,3 4. Dana Tambahan Penghasilan PNSD 1.096,0 5. Tunjangan Profesi Guru 70.252,7 6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4.234,7 7. Dana Insentif Daerah 1.664,5 8. Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) 31.298,3 (37,5%) (Rp. Milyar) Belanja Pemerintah Pusat 153.199,5 1. Kementerian Dikbud 53.278,5 2. Kementerian Ristek dan Dikti 41.507,7 3. Kementerian Agama 49.409,9 (Pendidikan Islam 46.398,9) 4. K/L Lainnya 9.003,4 Sumber: Kemendikbud – Rapat Terbatas, 25 Februari 2015 Raker Menag dengan Komisi VIII DPR RI, 11 Februari 2015 24

Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2017 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) Rp.2,5 T atau 0,6% dari Anggaran Pendidikan Total Belanja Negara Rp.2.080,5 T Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp.39,8 T atau 9,6% dari Anggaran Pendidikan Kemenag hanya 12,1% dari Anggaran Pendidikan ANGGARAN PENDIDIKAN Rp.416,1 T APBN 2017 Kementerian Agama Rp.50,4 T atau 12,1% dari Anggaran Pendidikan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Rp.38,7 T atau 9,3% dari Anggaran Pendidikan Kemenristek-Dikti 9,3% dari Anggaran Pendidikan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian KUKM Kementerian Kominfo Kementerian Desa Perpustakaan Nasional RI Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Badan Tenaga Nuklir Nasional Transfer Daerah Rp.268,4 T atau 64,5% dari Anggaran Pendidikan 17 K/L lainnya Rp.12,8 T atau 3,1% dari Anggaran Pendidikan Kementerian Pariwisata Kementerian Pertahanan Kementerian KLHK Kementerian KKP Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa (Rp.Triliun) % a DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 148,1 35,6 b DAK Pendidikan Fisik 8,1 2,0 c Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah 1,4 0,3 d Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah 55,6 13,4 e Bantuan Operasional Sekolah 45,1 10,8 f Bantuan Operasional Pendidikan PAUD 3,6 0,9 g Tunjangan Khusus (Untuk Guru PNS di daerah Khusus) 1,7 0,4 h Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 4,8 1,2 i Dana Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja 0,1 0,0 BA/BUN Rp.3,4 T atau 0,8% dari Anggaran Pendidikan 25

Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Postur Anggaran Ditjen Pendidikan Islam (2017) PAI : Rp 5,356 T Pontren : Rp 875 M Madrasah : Rp 21,685 T Diktis : Rp 4,662 T Sekretariat : Rp 14,387 T Rp 46,968 T Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Rp.38,7 T atau 9,3% dari Anggaran Pendidikan 26

Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2018

Terima Kasih

Aris Sunandar (UNIRA Malang) Ada dana yang disiapkan tapi tidak memenuhi persyaratan belum memenuhi syarat contoh Toefl 500,apakah bisa diusahakan dengan Toefl400? Apakah program symposium mahasiswa di luar negeri bisa masuk di pos mana? Apakah disertasi bisa di publikasikan?

M.Ainun Naim(Alqodiri) Belum diverifikasi akun Litapmas Kenapa tidak bisa ikut penelitian yang sudah dapat beasiswa? Sudah dapat LOA Sudan

Nur Laila(STAI Attanwir) Pengelompokan penelitian Kalau mengajukan pengabdian menuju ke mana? Pembatasan program 5000 doctor?

Amang (Yudharta) Ada kesulitan upload dokumen Nominasi pengabdian masyarakat sudah diumumkan, terkendala efisiensi anggaran apakah harus upload ulang? Apakah simlitapdimas bisa terintegrasi dengan(Forlapdikti) ristek dikti