PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Ketetapan Fiktif Negatif
PRAPERADILAN.
Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat
4/7/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
HUKUM ACARA (pasal 54) Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan.
MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Perihal Upaya-upaya Hukum
UPAYA HUKUM.
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
ACARA BIASA.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Proses Administratif.
ISTIMEWA ACARA M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan
Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
UPAYA HUKUM.
PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
Proses Persidangan Pidana Pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh: Eka Priambodo, SH., MH. Advokat ekapriambodo.blogspot.com 07/06/2016hak cipta
Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
“Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SITA JAMINAN.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Materi 13.
UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
UPAYA HUKUM.
Kunjungan Pengadilan Pajak
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK MELALUI PENGADILAN TUN
SILABI HUKUM ACARA PERDATA
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
PENGERTIAN SITA JAMINAN
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)

ALUR PERKARA (URUT-URUTAN PROSES) PERKARA TUN part 1 Gugatan Pasal 56 UU Peratun Penelitian Administratif Pasal 59 UU Peratun Dismissal Proses Pasal 62 (1) UU Peratun Tidak Diterima Terima Hakim Tunggal Pasal 99 (1) UU Peratun Acara Cepat Pasal 99 UU Peratun Majelis Hakim Pasal 68 (1) UU Peratun Acara Biasa Pasal 63 UU Peratun Pemeriksaan Persiapan Pasal 63 UU Peratun Perlawanan Pasal 62 (3) UU Peratun Kabul Pasal 62 (15) UU Peratun Persidangan Pasal 70 (1) UU No.5/1986 Tolak Berkekuatan Hukum Tetap Lanjutan (Jawab menjawab)

ALUR PERKARA (URUT-URUTAN PROSES) PERKARA TUN part 2 Jawab menjawab Pembuktian Pasal 100 UU Peratun Kesimpulan Pasal 56 UU Peratun Putusan Pasal 109 (1) UU Peratun Berkekuatan Hukum Tetap Banding Pasal 122 (1) UU Peratun Pasal 45A UU No. 5/2004 Kasasi Pasal 131 UU Peratun Pasal 29 UU No. 14/1985 Eksekusi Pasal 115 dan 116 UU Peratun Peninjauan Kembali Pasal 132 (1) UU Peratun Pasal 77 UU No. 5/2004