Oleh : Iyang Yustika Asep Supriatna Restu Indra Permana Siti Aisyah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tentang Keuangan Negara
BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
Pembiayaan Pembangunan
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
APBN& APBD Created by : ADETIA WARDANI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
Penganggaran Sektor Publik
Oleh: ERISKA NOVITASARI
BANK INDONESIA.
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
APBN APBD &.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OTONOMI DAERAH.
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
BANK INDONESIA.
Pembiayaan Pembangunan
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
Pertemuan ketiga APBN.
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
PEMERINTAH DAERAH.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
S E L A M A T D A T A N G.
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
Selvia Nurindah Sari JP081280
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
APBN DAN APBD.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
A P B N.
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Oleh : Iyang Yustika Asep Supriatna Restu Indra Permana Siti Aisyah PERBANDINGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI PAPUA (INDONESIA) DAN SKOTLANDIA   Oleh : Iyang Yustika Asep Supriatna Restu Indra Permana Siti Aisyah Fuad Hasan

KEWENANGAN PAPUA BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa kewenangan di sektor lain sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang ini adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi: Kebijakan tentang perencanaan nasional            Pengendalian pembangunan nasional secara makro        Dana perimbangan keuangan                             Sistem administrasi negara Lembaga perekonomian negara                          Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi Konservasi dan standarisasi nasional                                

PARLEMEN SKOTLANDIA Parlemen ini juga memungkinkan proporsi anggota perempuan mencapai 40% dari seluruh anggota  dibandingkan dengan 15% di Parlemen Kerajaan Inggris Raya.  Parlemen Skotlandia mempunyai struktur satu kamar yang berarti bahwa parlemen ini adalah lembaga legislatif tunggal. Otonomi khusus mirip dengan sistem dua kamar dengan DPR dan MPR sama-sama memiliki kewenangan membuat Peraturan daerah khusus.

KEUANGAN Di  Skotlandia ada 6 prinsip yang mendasari pengaturan keuangan daerah otonom sebagai berikut: Skotlandia akan terus memperoleh alokasi yang wajar dari pembelanjaan publik Kerajaan Inggris Raya. Anggaran Skotlandia ditentukan dengan cara yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Skotlandia memiliki kebebasan maksimum untuk menentukan prioritas pembelanjaannya sendiri. Skotlandia memiliki kekuasaan terbatas untuk mengubah besarnya pajak. Pajak penghasilan dapat dinaikkan atau diturunkan hanya dengan 3%. Kerajaan Inggris Raya dapat mempertahankan pengawasan atas pembelanjaan publik dan pinjaman publik sesuai dengan batas yang diijinkan Kerajaan Inggris Raya. Susunan pembiayaan harus menjamin kesinambungan, kestabilan, dan perencanaan jangka panjang.

Undang-undang Skotlandia 1998 menjamin pengawasan keuangan dan penggunaan keuangan dengan membuat ketentuan sebagai berikut: Menteri-menteri Skotlandia harus menyiapkan laporan atas semua kegiatan mereka.  Laporan kegiatan itu harus dipublikasikan Laporan kegiatan  dan laporan keuangan harus disampaikan kepada Parlemen Skotlandia. Pembentukan ‘Pemeriksa Publik’ yaitu orang yang mandiri, tidak dikendalikan oleh Pemerintah Skotlandia atau Parlemen untuk melakukan pemeriksaan keuangan laporan tersebut. Dia memeriksa laporan mengenai keabsahan pembayaran yang dibuat dan juga kehematan, keefisienan, dan keefektifan penggunaan sumber-sumber keuangan oleh Pemerintah Skotlandia. Parlemen Skotlandia harus mempertimbangkan semua catatan dan laporan yang disampaikan oleh Pemeriksa Publik.

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH SKOTLANDIA DAN PEMERINTAH PUSAT Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Pemerintah-pemerintah otonomi di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara menyetujui ‘Memo Kesepahaman’ yang menetapkan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan antara kedua pihak. Maksud di belakang Memo Kesepahaman ini adalah untuk menjamin tidak terjadi ‘kejutan-kejutan.’ Prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara berbagai tingkat Pemerintah di Kerajaan Inggris Raya adalah sebagai berikut: Komunikasi yang lancar. Pertukaran informasi dan penelitian Menyelesaikan pertentangan yang muncul antara pemerintah melalui dialog. Kerja bersama Kerahasiaan dalam pengaturan ini. Menjadi penghubung dalam masalah Uni Eropa dan internasional

KESIMPULAN Dari pembahasan diatas, perbandingan keuangan pusat dan daerah antara papua (Indonesia) dan Skotlandia. Hampir memiliki kriteria pelimpahan yang hampir sama dengan menggunakan sistem Desentralisasi  Adapun perbedaanya di indonesia lebih mengacu kepada undang–undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang–undang 33 tahun 2004 tentang keuangan pusat dan daerah. Sedangkan di negara skotlandia lebih mengacu kepada parlemen skotlandia yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat (Kerajaan Inggris Raya) untuk di kelola oleh pemerintah otonom yang disini pemerintah otonom adalah parlemen Skonlandia untuk menggunakan uang tersebut.

Sekian dari kelompok kami… Terima kasih……..