PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
ALUR PROSES IZIN 6 hr 4 hr 12 hr 30hr 5 hr 3 hr Pemohon
REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
PERJALANAN PTT 2011  Revisi Kepmenkes 508/2007 Lama penugasan:
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Sektor Sosial Menu Utama.
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
Seminar Keperawatan STIKES WHS
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Up Date Terbaru Peraturan
IKATAN BIDAN INDONESIA CABANG KABUPATEN BANTUL
ALUR PENERBITAN STRTTK
STANDAR PROFESI TTK.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
KODE ETIK DAN UU KESEHATAN
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
Profil dan Informasi Peluang Kerja DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)- online
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
TATA & CARA PROSES PERIJINAN PRAKTIK BIDAN & PERAWAT
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
Mtki.kemkes.go.id. mtki.kemkes.go.id Bagi pemohon yang pertama kali melakukan registrasi awal, klik “saya belum memiliki PIN”
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Presented by: Cempaka Paramita,
Dinas Kesehatan kab jember DINAS KESEHATAN KAB JEMBER
PENGAJUAN DAN PERPANJANGAN STR BIDAN
Pengertian surat Surat adalah informasi tertulis yang dapat di gunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang di buat dengan pensyaratan tertentu.  Macam-macam.
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 1. Bidan adalah seorang perempuan yg lulus dari pendidkan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
PRODI D III KEBIDANAN Hanny Desmiati legislasi dalam praktek kebidanan.
Pemanfaatan HFIS dalam Menunjang Informasi SDM
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Batas-batas Kewenangan Profesional
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PROFESI POINTER PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PROFESI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR SDMKes BLITAR,16 Maret 2017

SATU SURAT TANDA REGISTRASI BERLAKU UNTUK SATU ORANG TENAGA KESEHATAN. BILA MEMILIKI DUA STR HARUS MEMILIH SATU YANG SESUAI DENGAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

STR YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA SUPAYA DILAPORKAN KE KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR MINIMAL 6 BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS

UNTUK TENAGA KESEHATAN PNS, NAMA SIK ATAU SIP, PRAKTIK MANDIRI HARUS SESUAI DENGAN NAMA YANG TERCANTUM DI STR DAN REKOM DARI DIREKTUR/ATASAN LANGSUNG

MASA BERLAKU REKOM TIDAK BOLEH TERLALU LAMA, PERLU KESEPAKATAN

ORGANISASI PROFESI HARUS MEMVERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DENGAN MENGGUNAKAN CEKLIS KELENGKAPAN BERKAS KETEGASAN DARI OP UNTUK MENOLAK BILA BERKAS BELUM LENGKAP

TANDA TANGAN DAN CAP OP JANGAN SCAN

PERGANTIAN APOTEKER HARUS DILENGKAPI DENGAN TANDA TRIMA OBAT DARI APOTEKER LAMA KE APOTEKER BARU

KTP TENAGA KESEHATAN DILUAR BLITAR RAYA PERLU DIBERI SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KANTOR DESA/KELURAHAN SETEMPAT  MASIH PERLU ?? UNTUK DOKTER PRAKTIK PRIBADI  WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI UNTUK YANG BER KTP DI LUAR BLITAR  MASIH PERLU ??

PEMASANGAN PAPAN NAMA PRAKTEK - DOKTER DAN DOKTER GIGI PERMENKES 2052/2011 PSL 26 - APOTEKER PERMENKES 31/ 2016 PSL - BIDAN PERMENKES 1464 / 2010 DI LAMPIRANNYA - PERAWAT UNDANG-UNDANG 38/ 2014 PSL 21

BIAYA PENGURUSAN PERIZINAN = Rp. 0,-

TERIMA KASIH