PENANGANAN KAWASAN KUMUH UNTUK PEMBANGUNAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN SEMARANG, 28 MEI 2018 PROF. DR IR NANY YULIASTUTI MSP UNIVERSITAS DIPONEGORO

Latar belakang AGENDA HABITAT: Masalah permukiman merupakan masalah multidimensi (UN HABITAT, 2015) Masalah Sosial budaya, ekonomi dan lingkungan adalah dimensi yang tidak dapat dihindari dan selalu saling mempengaruhi dalam rangka pembangunan permukiman berkelanjutan Pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan sama kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan: permukiman yang layak, kesehatan, pendidikan, kehidupan produktif serta kesempatan mengembangkan sosial budaya serta pengembangan ekonomi Salah satu agenda penting dalam pembangunan perkotaan adalah bagaimana menjamin perencanaan ruang sebagai sarana untuk mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. 

Permukiman kumuh kota Menjawab isu kota tentang penurunan kualitas lingkungan dan menurunkan tingkat kejahatan di perkotaan Meningkatkan kualitas kehidupan. Peningkatan permukiman kumuh meningkatkan kualitas kehidupan komunitas dan kota secara keseluruhan dengan memberikan kejelasan status wargakota, peningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keamanan dan kepastian tinggal. Meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat miskin dengan keterlibatan masyarakat merupakan cara paling efektif karena dapat dilakukan dalam skala besar dengan biaya rendah.

Program pemerintah Penanganan permukiman kumuh telah dimulai sejak tahun 1969 melalui Program Perbaikan Kampung (Kampoeng Improvement Program/KIP) dan berakhir tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Perumahan Berbasis pada Kelompok (P2BPK) sepanjang periode 1989-2000. Pada saat bersamaan juga dilaksanakan KIP Komprehensif (1998-2002) yang telah mengadopsi aspek modal manusia dan modal sosial. Program sejenis juga dilaksanakan dengan menambahkan aspek modal ekonomi yaitu Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada tahun 1999, dan Community-Based Initiatives for Housing and Local Development (COBILD) (2000-2003). Pada tahun 2004 diluncurkan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) yang mengadopsi aspek fisik, sosial, manusia dan ekonomi, dan Kegiatan Urban Renewal yang fokus pada aspek fisik berupa pembangunan rumah susun, peremajaan kawasan dan penataan lingkungan. Kegiatan terbaru yang dicanangkan oleh presiden pada tahun 2011 adalah program Pro Rakyat Klaster IV yang berfokus pada penataan kawasan kumuh.

KOTA TANPA KUMUH Manusia sebagai makhluk sosial Bagaimana menghargai sosok masyarakat sebagai subyek pembangunan Rumah adalah suatu hunian dengan aktivitas social-ekonomi nya Kemiskinan karena minimnya pendidikan, tidak memiliki modal usaha (hanya menjadi pekerja informal), tidak mampu menjangkau hunian yang layak huni

Kualitas lingkungan Melihat terjadinya penurunan kualitas hunian dan lingkungan yang terjadi di beberapa tentunya akan berdampak pada penurunan QoL (Quality of Life)/ kualitas hidup penghuni. Hal ini disebabkan karena pada umumnya kualitas hunian dan kualitas lingkungan merukapan hal yang menentukan QoL dan well-being (Flynn, Berry, & Heintz, 2002). Selain itu, permasalahan yang terjadi di negara berkembang adalah kurang adanya penilaian keberlanjutan (konsekuensi jangka panjang) yang dilakukan sebagai upaya evaluasi program perumahan secara menyeluruh, sehingga menyebabkan beberapa kesalahan dalam pembangunan perumahan rakyat diulang kembali (Ibem & Azuh, 2011). QoL dapat mengatasi kualitas lingkungan seperti kualitas lingkungan hunian, udara, air, dan lingkungan sekitar atau aspek manusia seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan status kepemilikan (Pacione, 2003)

Program ‘kotaku’ Program KOTAKU merupakan transformasi dari program sebelumnya P2KP 2006 dan PNPM 2007-2015. Meningkatkan kualitas pemukiman sarana infrastruktur di masyarakat, meliputi seluruh sektor dari air minum, sanitasi dan pemukiman kumuh, bisa terkoordinasi, sehingga program bisa berjalan dengan baik, Adapun manfaat dan target dari program ini adalah akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh semakin meningkat, antara lain: drainase; air bersih/ minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Hijau/ Publik. Dengan program ini luas kawasan kumuh diharapkan terus berkurang.

Tujuan program kotaku Secara umum, tujuan Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pijakan Program KOTAKU ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Dimana program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping.

Sasaran program kotaku Kotaku adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 –2019 ini. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha, melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Diharapkan masyarakat penerima manfaat program dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku warga akan mempengaruhi mutu kehidupan mereka, sedangkan untuk mengubah perilaku juga bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu Kotaku harus mampu memberikan solusi untuk mengentaskan mereka dari kehidupan yang kumuh.

Penanganan dan Pencegahan Ada dua aktivitas besar dalam Program Kotaku, yaitu penanganan dan pencegahan. Penanganan meliputi upaya menangani dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh yang ada. Pada tahun 2016, penanganan diawali dengan: pemetaan swadaya untuk profil kumuh dan perencanaan partisipatif penanganan kumuh. Sedangkan tahun 2017-2021: Pelaksanaan kegiatan PLPBK untuk investasi infrastruktur penanganan kumuh di 2.594 kelurahan/desa, investasi infrastruktur penanganan kumuh di 100 kota/kabupaten, serta kegiatan pengelolaan untuk mencegah menjadi kumuh kembali. Pencegahan kumuh dilakukan agar tidak tumbuh lagi permukiman kumuh di daerah yang sama. sedangkan pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan kolaborasi di 156 kota/kabupaten, serta pengembangan kapasitas sustainable livelihood di 8.473 kelurahan/desa.

strategi program Untuk dapat mengembangkan dan mensinergikan program eks PNPM Mandiri Perkotakaan dan program KOTAKU, di perlukan strategi yang berupa tindakan : 1). Sosialisasi program secara intensif; 2). Mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakat untuk berpartisipasi terhadap program; 3). Memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara intensif tentang manfaat program; 4). Melakukan penataan organisasi kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan dan menguatkan kelembagaan yang sudah ada; 5). Menumbuhkan kepercayaan kemanfaatan program; dan 6). Membuat jaring pengikat kerjasama antar masyarakat.

tantangan Artinya untuk mengkolaborasikan program eks PNPM Mandiri Perkotaan dengan program Kotaku diperlukan adanya pemahaman program kepada para penerima manfaat (masyarakat) untuk kemudian mensinergikan eks program PNPM Mandiri Perkotaan kedalam program Kotaku. Keberadaan KSM (pada eks program PNPM Mandiri Perkotaan) tetap dijaga keberlanjutannya, Dalam kegiatannya ditambah dengan kegiatan baru yang mendukung program Kotaku, yaitu yang mengarah pada kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan program harus dilaksanakan secara intensif, dalam arti para pemangku kepentingan, terutama pemerintah perlu lebih intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat

best-practice Kawasan kumuh Di Surabaya, program KIP berhasil dikembangkan menjadi KIP Komprehensif yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan Tri-Daya (sosial, ekonomi dan fisik lingkungan) dan mengupayakan ijin bangunan dan sertifikasi tanah. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengorganisasian Dewan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan koperasi untuk kredit mikro dan dana bergulir. Program KIP Surabaya berhasil mendapat penghargaaan The Aga Khan Award for Architecture (1986), the UNEP Award (1990), the Habitat Award (1991). Program KIP Surabaya banyak ditiru oleh kota dan negara lain, seperti Pekalongan, Solo dan Thailand. Bahkan program di Thailand menjadi lebih besar dan berhasil.

Best practice Di Surabaya, program KIP berhasil dikembangkan menjadi KIP Komprehensif yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan Tri-Daya (sosial, ekonomi dan fisik lingkungan) dan mengupayakan ijin bangunan dan sertifikasi tanah. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk organisasi Dewan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan koperasi untuk kredit mikro dan dana bergulir. Program KIP Surabaya berhasil mendapat penghargaaan The Aga Khan Award for Architecture (1986), the UNEP Award (1990), the Habitat Award (1991). Program ini banyak ditiru oleh kota dan negara lain, seperti Pekalongan, Solo dan Thailand. Bahkan program ini di Thailand menjadi lebih besar dan berhasil.

Best practice Community Organizations Development Institute (CODI) adalah organisasi publik independen yang dibentuk pemerintah Thailand pada tahun 2000 dengan menggabungkan Urban Community Development Office (UDCO) dan Rural Development Fund (RDF). CODI justru belajar dari program KIP Indonesia dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat Thailand. Program Baan Mankong, yang berarti ‘secure housing’ atau perumahan aman, diluncurkan pada tahun 2003. Program ini menempatkan komunitas dan jaringannya sebagai pusat dari proses pengembangan solusi yang komprehensif untuk masalah tanah dan perumahan di kota-kota Thailand. Sistem perencanaan konvensional yang top-down digantikan dengan pengelolaan program berbasis masyarakat, di mana masyarakat menjadi pelaksana kegiatan yang mereka rencanakan dan prakarsai, dengan dukungan dari sistem jaringan komunitas, LSM, akademisi dan institusi pendidikan.

Kesimpulan PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Peran manajer kota sebagai kunci Meningkatkan kualitas masyarakat, dengan mengubah perilaku masyarakat Pembangunan permukiman berbasis komunitas Perbaikan Kampung ala KIP sebagai solusi Eksistensi pemerintah: memperhatikan, mengatur dan memfasilitasi Diperlukan penyediaan lahan untuk permukiman layak huni. Data dan kesepakatan indikator terkait permukiman kumuh sangat diperlukan

rekomendasi Sosialisasi program secara intensif; Mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakat untuk berpartisipasi terhadap program; Memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara intensif tentang manfaat program; Melakukan penataan organisasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan dan menguatkan kelembagaan yang sudah ada; BKM atau LKM, dilakukan penguatan dan pemberdayaan dengan fokus pada masyarakat miskin (no one left behind) . Membuat jaring pengikat kerjasama antar masyarakat. Hasil-hasil kegiatan program KOTAKU selama ini masih ‘miskin publikasi’, untuk itu diharapkan agar produk program perlu diinformasikan secara luas.

terimakasih