Sistem Kesehatan dan Reformasi Sektor Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Berbasis Kinerja
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kebijakan Kesehatan.
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pokok Bahasan 3. STRATEGI &PROGRAM
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Strategi dan Program 5 tahunan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kebijakan Kesehatan.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
Lembaga Negara yang Independen
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
SESI 04: PROSES PERENCANAAN
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PERAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PERTEMUAN 10
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
PARADIGMA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
Analisis Kebijakan Kesehatan
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

Sistem Kesehatan dan Reformasi Sektor Kesehatan

Isi Bagian 1: Sistem Kesehatan Pendekatan Risiko Penentu Kebijakan: Berbagai Level, Lintas Sektoral Reformasi Sektor Kesehatan

Bagian 1 Sistem Kesehatan

Health System menurut WHO [1] ‘’Health system adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan.

Apa cakupannya?’ + Formal Health services Pelayanan kesehatan Oleh tenaga medik –profesional Pengobat tradisional Pengobatan Alternatif Penggunaan obat dengan resep atau tanpa resep Mencakup pula: Promosi Kesehatan Pencegahan Penyakit + Berbagai kegiatan memperkuat kesehatan seperti: Keselamatan di jalan raya, lingkungan hidup, pendidikan khusus kesehatan dan berbagai hal lainnya

SKD Pendekatan Sistemik: Dilakukan dengan 2 cara: (1) identifikasi komponen pembentuk sistem; dan (2) menganalisis interconnection, saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu.

Regulasi Pembiayaan Pelayanan Pusat Propinsi Kab/Kota Pemerintah/Dinas Kesehatan/Dinas lainnya Lembaga Swasta Masyarakat Pusat Propinsi Kab/Kota Pembiayaan   Pelayanan Regulasi Comunity Empowerment Sumber Daya Obat dan Alkes

Berbagai Peran Pemerintah di sistem kesehatan kesehatan

Berbagai fungsi dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000) Regulasi/stewardship Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan kesehatan Pengembangan SDM dan sumber daya lain

masyarakat Pemerintah Usaha Sebagai pemberi dana dan pelaksana. Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana. Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta Sebagai pelaksana.

Tinjauan Membingungkan Peran berbagai lembaga pemerintah di sektor kesehatan berdasar PP 25 tahun 2000 Membingungkan Terutama hubungan antar lembaga pemerintah: Pusat --- Propinsi --- Kabupaten

Status Kesehatan Masyarakat Kebijakan Desentralisasi Bagaimana Kinerja sistem manajemennya ? Status Kesehatan Masyarakat Lembaga Pelayanan Kesehatan Pemerintah Input L. Swasta Faktor-faktor lain

Variasi Sistem Kesehatan Daerah

Proyeksi Keadaan Ekonomi Setempat Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi Pemda Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4

The Projected Economic Map of Indonesia Strong Provincial Government, Strong Community Economy Strong Provincial Government, Weak Community Economy Weak Provincial Government, Strong Community Economy Weak Provincial Government Weak Community Economy

Peran Pemerintah di daerah mungkin berbeda-beda Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4

1 2 3 4 Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Peran Regulasi oleh Pemerintah Daerah semakin menonjol di daerah di mana banyak lembaga pelayanan kesehatan swasta Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4

1 2 3 4 Siapa Pemberi Dana? Pemda? Pemerintah Pusat? Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 Pemerintah Pusat?

Peran Pemerintah Pusat Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4

Indikator Sistem Kesehatan SASARAN Status Kesehatan Perlindungan Resiko Kepuasan Publik Banyak tergantung sektor lainnya

Banyak Pihak yang mempengaruhi sektor Kesehatan Pemerintah Masyarakat Lembaga Usaha milik Pemerintah dan Swasta Sehat Sakit

Pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota: Dinas Kesehatan, DInas PU, Dinas Pendidikan dll Polisi

Masyarakat PKK LSM Ikatan Profesi Karang Taruna, ..

Kelompok Usaha Pelayanan Kesehatan Pendidikan Lingkungan …. … .

Peran Lintas Sektoral dan Bappeda Dasar Hukum yang dipergunakan adalah UU No. 25 Tahun 2004, RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. PP mengenai Musrenbang yang dikeluarkan pada tahun 2008

Workshop: Identifikasi peran berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan kesehatan; Apa peran Bappeda dalam keputusan sektor kesehatan berbasis pada PP mengenai Musrenbang tahun 2008?

Pusat Propinsi Kab/Kota Pemerintah/Dinas Kesehatan/Dinas lainnya Lembaga Swasta Masyarakat Pusat Propinsi Kab/Kota  

Reformasi sektor Kesehatan Marc J. Roberts Professor of Political Economy and Health Policy Harvard School of Public Health Video Conference November 17, 2008

Komponen Pendekatan Bagaimana cara berpikir ttg Sistem Kesehatan Siklus Reformasi Kesehatan Tujuan Sistem Kesehatan Ultimate Goals Intermediate Goals Nilai Etika dalam Penetapan Prioritas Diagnosis Masalah secara eksplisit Tombol Kendali Reformasi Sektor Kesehatan

Premis Dasar Sistem Kesehatan adalah alat untuk mencapai tujuan: Menentukan masalah kinerja apa yg menjadi fokus utk diatasi seharusnya didasarkan pada konsekuensi yang kita anggap penting Memperbaiki aspek-aspek sistem kesehatan yg merupakan penyebab kinerja buruk adalah cara utk menghasilkan kinerja yg lebih baik, bukan merupakan tujuan itu sendiri. Penyebab kinerja buruk yg perlu diatasi hanya dapat diidentifikasi melalui perjalanan diagnosis yg berawal dari identifikasi masalah kinerja. Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Alur Sederhana Diagram Sistem Kesehatan Hasil dan konsekuensi Masukan Keluaran Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Komponen dari Diagram Alur (I) Masukan Personil Bangunan Obat Persediaan Komponen sistem kesehatan RS Klinik Dana asuransi Program vaksinasi Kewenangan regulasi Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Komponen dari Diagram Alur (I) Keluaran Bedah Vaksinasi Pemeriksaan Pengobatan Hasil dan Konsekuensi Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Memilih Prioritas –Apa yg kita anggap penting? Dimensi kinerja apa yg paling penting: secara politis, sosial atau etika Ukuran atau aspek apa dari tujuan yg umum tsb yg menjadi perhatian kita? Kelompok mana yg memiliki kinerja buruk dan pada dimensi atau ukuran yg mana? Kegagalan mana yg paling penting untuk ditindaklanjuti? Flagship Course: Washington DC, October 17, 2006, Session 3

Menggunakan Tolok Ukur dlm kelayakan akses Dapatkah kita kembali ke situasi masa lalu? (“Historic benchmarking”) Dapatkan kita berkinerja sama dengan negara yg mirip dgn kita? (“External benchmarking”) Apakah kita bisa baik di semua bidang, sama baiknya seperti kita sudah baik di beberapa bidang tertentu? (“Internal benchmarking”) Dapatkah kita mencapai standar internasional? (“Ideal benchmarking”) Flagship Course: Washington DC, October 17, 2006, Session 3

Biaya selalu menjadi bagian dari masalah Tidak ada negara yg memiliki sumberdaya yg “cukup” Biaya mencerminkan beban sektor kesehatan terhadap sumberdaya negara Biaya dapat mendorong kemauan utk reformasi, apabila beban yg ditanggungnya terlalu berat Biaya dapat menjadi hambatan jangka pendek, tetapi dapat dirubah dalam jangka panjang Lebih banyak uang dapat membantu, tetapi belum tentu hal tsb perlu atau pun memadai Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Cost-Performance Trade-Off 6 B 5 4 7 3 A 2 8 1 9 Cost Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Pilihan Cost-Performance pada Point A Sistem tidak effisien Biaya perlu diturunkan, bahkan jika kinerja menjadi korban Biaya minimum utk kinerja saat ini Meningkatkan kinerja dengan biaya yg lebih rendah Memaksimalkan kinerja dgn biaya saat ini Meningkatkan kinerja, bahkan jika biaya melambung Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Pilihan Cost-performance lain Sistem efisien—pada Point B Biaya meningkat, kinerja meningkat Biaya turun, kinerja turun Pilihan irasional Biaya meningkat, tanpa perubahan kinerja Biaya meningkat, kinerja menurun Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Variasi sikap politis terhadap biaya Departemen Kesehatan menganggap kita berada di Point A Tidak ingin mengakui inefisiensi Ingin uang lebih banyak Departemen Keuangan menganggap kita berada di Point B Tidak percaya bahwa sistem tidak efisien Ingin hemat uang Secara politis, efisiensi merupakan bukti kinerja yg lebih baik Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

Biaya apa yg penting? Pemerintah melihat biaya anggaran Ahli ekonomi memasukkan seluruh biaya terhadap masyarakat: moneter dan non moneter Beban biaya pasien yg mengakses pelayanan “gratis” di sektor publik sangat besar: suap, persediaan, transportasi, pemasukan, dll. Flagship course: Washington DC, October 17, 2006, Session 1

The Health Reform Cycle IDENTIFY THE PROBLEM MONOTOR AND DIAGNOSE THE EVALUATE CAUSES IMPLEMENT DEVELOP A PLAN GET POLITICAL APPROVAL

Memahami Siklus Reformasi Siklus tsb adalah gambaran apa yg seharusnya terjadi di dunia yg ideal. Proses reformasi yg sesungguhnya biasanya dimulai dari solusi, bukan dari akar masalah Analisis yg sistematis jarang dilakukan “Bagi seseorang yg memegang palu, segala sesuatu terlihat seperti paku”

The five control knobs for health-sector reform (Roberts et al, 2004)

Latihan Analisis Situasi Reformasi Kesehatan di Indonesia Bagaimana kita memulai reformasi? Reformasi di level pusat, propinsi, atau daerah? Reformasi di bidang tertentu? Misal KIA. Bagaimana konteks desentralisasi?