Oleh : Muhammad Mamun Salman, M.Pd.I

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏

Advertisements

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI

MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.

ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.

LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8

TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.

Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

Uud dasar negara republik indonesia

DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia

SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323

Lembaga Legislatif Indonesia

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA

Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?

KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga

Ketanegaraan Indonesia

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH

POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLTRANAS) STIE LAMPUNG TIMUR 2012

SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA

HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP

Sistem Pemerintahan Indonesia

BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara

ANALISIS DAN IDENTIFIKASI KOMPETENSI DASAR PKN KELAS IV YANG TERMASUK INTELEKTUAL SKILLS, PARTISIPAN SKILLS, DAN CIVIC DISPOSITION Disusun Oleh: Wahyuningrum.

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

KELAS X SMA KD: Mensistesiskan kewenangan lembagaa-lembaga Negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun Devi Aryani, S.Pd.

POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA

Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.

HUKUM TATA NEGARA.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)

Hukum Administrasi Negara

Kekuasaan Presiden (di Indonesia)

DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS )

Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4

SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH

PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.

KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)

BPK DISUSUN OLEH : MUH DANI MUH HAIDIR MUH HISYAM MUH KIKY

Ketanegaraan Indonesia

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim

BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara

Komponen Sistem Hukum di Indonesia

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Transcript presentasi:

Oleh : Muhammad Mamun Salman, M.Pd.I

TATAP MUKA 1

KD & INDIKATOR BELAJAR

MATERI PEMBELAJARAN

PETA KONSEP

MENGAMATI

MENANYA 1. 2. 3. 4. 5.

MATERI PELAJARAN Negara-pemerintahan-struktur politik/sistem politik Pengertian sistem politik

Pengertian sistem politik

4 CIRI SISTEM POLITIK

MATERI PELAJARAN Negara-pemerintahan-struktur politik/sistem politik STRUKTUR POLITIK NEGARA: SUPRASTRUKTUR: yaitu, MESIN POLITIK RESMI DAN PENGGERAK POLITIK FORMAL NEGARA (legislatif – ekskutif –yudikatif –eksaminatif). Jenisnya di Indonesia adalah sbb : MPR DPR DPD Presiden/Wk.Presiden MA MK KY BPK INFRASTRUKTUR : yaitu, KELOMPOK KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DALAM MASYARAKAT YANG TURUT AKTIF DALAM POLITIK . Jenis adalah sebbagai berikut ; Partai Politik Kelompok kepentingan/interests group (LSM, Serikat Dagang, Serikat Buruh, NGO) Kelompok penekan / pressure groups (demonstrasi, mogok makan dll) Media Komunikasi Politik (koran, majalah, tv, medsos,radio, internet dll)

TUGAS KELOMPOK KELOMPOK GANJIL (1,3,5 DAN 7) KELOMPOK GENAP (2,4,6) MENGANALISIS PERMASALAHAN SUPRASTRUKTUR POLITIK INDONESIA Pertanyaan : Sebutkan permasalahan dalam suprastruktur politik di Indonesia? KELOMPOK GENAP (2,4,6) MENGANALISIS PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR POLITIK INDONESIA Pertanyaan: Sebutkan permasalahan dalam Infrarastruktur politik di Indonesia?

TATAP MUKA 2

INDIKATOR PENCAPAIAN

LEMBAGA NEGARA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) Dzulkifli Hasan/Ketua MPR

PRESIDEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Bambang Soesatyo/ Ketua DPR

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara/ Ketua BPK

MAHKAMAH AGUNG (MA) Hatta Ali/ Ketua MA

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) Arief Hidayat/ Ketua MA

Aidul Fitriciada Azhari/ KOMISI YUDISIAL (KY) Aidul Fitriciada Azhari/ KETUA KY

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) Oesman Sapta Odang/ KETUA DPD

TATAP MUKA 3

INDIKATOR PENCAPAIAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN GOOD GOVERNANCE Pengertian Good Governance : adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.

Tiga unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat sinergis :

KARAKTERISTIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT LAODE IDA

Good governance dalam struktur pemerintahan mencakup :

Implementasi Good Governance

TATAP MUKA 4

INDIKATOR PENCAPAIAN

URGENSI PARTISIPASI POLITIK

PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK

PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK

PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK

blog Blog : mmsalman.wordpress.com Email : salman.mamun14@gmail.com