Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Deskripsi dan Tujuan DESKRIPSI: Topik ini menjelaskan arti penting PAD dalam perekonomian daerah serta isu-isu terkini berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. TUJUAN: Peserta memahami arti penting PAD dalam perekonomian daerah Peserta memahami nasalah penetapan tarif retribusi daerah

Bahasan Arti Penting PAD dalam Perekonomian Daerah 1

Pengertian Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pengertian Pendapatan Daerah (2) Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pendanaan melalui pemerintah pusat, yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Prinsip Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidakterlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (Closed-List). Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

Materi yang Diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penambahan Jenis Pajak Daerah. Penambahan Jenis Retribusi Daerah. Perluasan Basis Pajak Daerah Perluasan Basis Retribusi Daerah Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah Bagi Hasil Pajak Provinsi Earmarking