Rationing Health Care Hidsal Jamil

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Oleh: Khofifah Indar Parawansa Disampaikan pada: Diskusi Panel Mengenai Kesiapan Menghadapi Pelaksanaan UU BPJS Batam, 27 Juni 2012.
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Road Map PT ASABRI (Persero)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
RDPU penyusunan ruu BPJS
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
LAKSANAKAN JAMINAN SOSIAL
Cara Pendaftaran BPJS Kesehatan
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
Transformasi BPJS.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN CABANG BATAM
Arafa Rizka Syaputra( ) Hidsal Jamil( ) Padel Aji Pamungkas( )
Sosialisasi Program Taspen Layanan Klim Otomatis RoadMap Taspen
Andi Dharmawan Divisi Regional V
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PERTEMUAN KE-6 Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
Tax Planning PPH Pasal 21/26
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
STRATEGI INTEGRASI JAMKESDA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Bagus Kurniawan ( ) Firnanda Adhi N. ( )
Sistem Jaminan Sosial Nasional Adalah HAK RAKYAT DR. Dr
SJSN.
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
Kalau Gotong Royong, Semua Tertolong
Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
Peran perilaku ekonomi dalam sistem perekonomian
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
FORUM KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR “Kerja Bersama Mencapai Cakupan Semesta Tahun 2019” Dr. Dyah Miryanti, AAAK.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Sistem Jaminan Sosial Nasional
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Dana pensiun UU no. 11 tahun 1992: Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
BENTUK2 PERUSAHAAN DAN POTENSI BISNIS [bagian.2]
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
MATERI SOSIALISASI KETASPENAN
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Jaminan Kesehatan Nasional
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Rationing Health Care Hidsal Jamil 135020100111028 Arafa Rizka Syaputra 135020107111031 Padel Aji Pamungkas 135020100111042

Rationing health care: Evidance from Indonesia

Background of BPJS Kesehatan 2013 2014-2019 (Universal Coverage) Badan Hukum PERSERO Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI, Perintis Kemerdekaan dan Veteran Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA (UU SJSN & UU BPJS) Sumber: Website BPJS Kesehatan (http://bpjs-kesehatan.go.id)

BPJS, Nowadays Sumber: Kompas.com, Di akses pada tanggal 29 Oktober 2015 http://health.kompas.com/read/2015/10/17/140000423/BPJS.Kesehatan.Bermasalah

BPJS, Nowadays (cont’d)

Constructing Alternative Policy Integrasi data antara peserta yang tergolong Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI. Kerjasama pendanaan dengan pihak asuransi swasta di intensifkan ( e.g subisidi silang) Law Enforcement yang tegas bagi perusahaan atau unit usaha yang tidak mengikutsertakan pekerjanya (e.g sanksi bagi pengemplang pajak) agar universal coverage dapat terealisasi Keanggotaan sebaiknya bersifat self-assesment n

TERIMA KASIH