Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Renja Perubahan
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
BIRO TATA PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
PENINGKATAN KINERJA TKSK
AKTIFITAS ANGGOTA KELOMPOK BKR
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Pemerintah Kabupaten Buleleng
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018 PEMERINTAH PROVINSI BALI KOORDINASI PELAKSANAAN RAPAT KERJA EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SEMESTER I TAHUN 2018 Ruang Rapat Cempaka Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018

tujuan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester I Tahun 2018 Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan. Mengevaluasi keterkaitan dan sinergitas dan sinkronisasi program-program kegiatan yang ada di Provinsi Bali, yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali Memastikan Tercapainya Tujuan Sasaran Program/Kegiatan baik dari dana yang bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota maupun APBN. Memberikan ruang untuk menangani permasalahan yang ada dalam pelaksanaanya. 1 2 3 4

DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PASAL 276 Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan Daerah kabupaten/kota Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota   3 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI PASAL 3 AYAT 1 Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan. PASAL 5 AYAT (1) HURUF a Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan provinsi; dan rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan. PASAL 5 AYAT (2) HURUF a Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud menghasilkan: kesepakatan prioritas program dan anggaran pembangunan dengan mensinkronkan program sektoral yang dibiayai Pemerintah dan program daerah yang dibiayai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; dan prioritas pembangunan daerah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. 4 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI PEMERINTAH PROVINSI BALI MENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN PEMBANGNAN NASIONAL MEWUJUDKAN SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT DAERAH : KOORDINASI ANTARA K/L (INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH), DENGAN PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA GUBERNUR PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA MENJADI STIMULATOR DAN KATALISATOR PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA 5 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

EVALUASI : INPUT OUTPUT OUTCOME MASUKAN KELUARAN HASIL RENCANA PEMERINTAH PROVINSI BALI EVALUASI : RANGKAIAN KEGIATAN UNTUK MEMBANDINGKAN REALISASI INPUT OUTPUT OUTCOME MASUKAN KELUARAN HASIL RENCANA 6 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur RENCANA SUSUNAN ACARA RAPAT KERJA EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SEMESTER I TAHUN 2018 di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Selasa, 24 Juli 2018 PEMERINTAH PROVINSI BALI NO WAKTU (Wita) ACARA KETERANGAN 1 08.00 – 09.00 Registrasi Peserta Coffee Break Panitia 2 09.00 – 09.05 Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Pembawa Acara dan Derigen 3 09.05 – 09.08 Doa Pembaca Doa 4 09.08 – 09.25 Laporan/Paparan Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali (+ 20 Menit) 5 09.25 – 09.45 Paparan Program Kegiatan Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2018 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali (+ 20 Menit) 6 09.45 – 10.00 Arahan Gubernur Bali Gubernur Bali sekaligus memimpin rapat 7 10.00 – 12.15 Paparan Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota se-Bali Para Bupati/Walikota : Bupati Buleleng Bupati Jembrana Bupati Klungkung Bupati Gianyar Bupati Karangasem Bupati Badung Bupati Bangli Bupati Tabanan Walikota Denpasar (@ + 15 Menit) 8 12.15 – 13.00 ISHOMA 9 13.00 – 14.30 Paparan Program Strategis/ Unggulan Provinsi Bali. Kepala OPD/Instansi Vertikal Provinsi Bali. 10 14.30 – 15.00 11 15.00 – 16.00 Diskusi/Tanggapan Para Peserta 12 16.00 - selesai Penutupan Pembawa Acara 7 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

RENCANA OUTLINE PAPARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI OUTLINE PAPARAN BUPATI/WALIKOTA Gambaran Umum Kondisi Ekonomi Makro Kemiskinan Pengangguran IPM Program Unggulan Strategis Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Bali Capaian Kinerja dan Serapan APBD Kabupaten/Kota Se-Bali Sampai dengan Semester I Tahun 2018 Permasalahan Langkah – Langkah Strategis Dalam Penanggulangan Permasalahan Terkait 8 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

Lanjutan……. PEMERINTAH PROVINSI BALI B. OUTLINE PAPARAN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI Gambaran Umum Capaian Kinerja dan Serapan APBD Provinsi Bali Sampai dengan Semester I Tahun 2018 Permasalahan Langkah – Langkah Strategis Dalam Penanggulangan Permasalahan Terkait 9 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

Lanjutan……. PEMERINTAH PROVINSI BALI C. OUTLINE PAPARAN PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS INSTANSI VERTIKAL Gambaran Umum Capaian Kinerja Sampai dengan Semester I Tahun 2018 Permasalahan Langkah – Langkah Strategis Dalam Penanggulangan Permasalahan Terkait 10 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

CONTOH FORMAT LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN DANA APBD LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA APBD PERIODE : TRIWULAN II TAHUN 2018 PROVINSI : ..................................... ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :............................................. NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI KEUANGAN FISIK KEUANGAN SISA ANGGARAN PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA TARGET REALISASI   11 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

CONTOH FORMAT LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN DANA APBN REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA APBN TRIWULAN I TAHUN 2018 Instansi/Kode Satker: Jenis Kewenangan: PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN PAGU REALISASI PROSENTASE (%) SISA ANGGARAN PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH KET FISIK KEUANGAN TARGET   12 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

CONTOH FORMAT PROGRAM UNGGULAN BALI MANDARA DI PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018 NO PROGRAM UNGGULAN 2013 2014 2015 2016 2017 Sampai dengan Juni 2018 TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)   Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) Bedah Rumah Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun Bali Clean and Green Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Keamanan Bali Mandara Comporate Social Responsibility (CSR) Sarbagita 13 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

OPD YANG MENANGANI PROGRAM UNGGULAN BALI MANDARA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI JKBM DINAS PMD PROVINSI BALI GERBANG SADU DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI SARBAGITA DINAS SOSIAL PROVINSI BALI BEDAH RUMAH & CSR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN & SMK BALI MANDARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI BALI CLEAN & GREEN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI SIMANTRI KESBANGPOL PROV BALI KEAMANAN BALI MANDARA 14 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI

SEKIAN DAN TERIMA KASIH “Om Shanti, Shanti, Shanti Om” PENUTUP PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKIAN DAN TERIMA KASIH “Om Shanti, Shanti, Shanti Om” 15 BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI