Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PENILAIAN DAN PENGELOLAAN AWAL PENDERITA GAWAT DARURAT
Perencanaan dan Keuangan
PERANAN ICT DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT
SPGDT SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
Pertolongan Pertama.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
Kewajiban Rumah Sakit 11. Rumah sakit wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut.
TANGGAP DARURAT BENCANA PALANG MERAH INDONESIA
AKREDITASI RUMAH SAKIT bidang ADMINISTRASI & MANAJEMEN
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
PERANAN ICT DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
Manajemen Disaster PERAWATAN KORBAN DI LAPANGAN
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PASIEN SAFTY Winarni, S. Kep., Ns. MKM.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN SDM KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Elemen Sistem Manajemen Bencana
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
SHIP PARTNER.
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Tim Penanggulangan GaDar dan Bencana
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Proses Manajemen Bencana
Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT Kemenkes RI )
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT Kemenkes RI )
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
PERANAN ICT DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
KEBIJAKAN OBAT  .
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
MANAJEMEN PENANGANAN KORBAN BENCANA MASSAL. PRINSIP PENANGANAN PENANGANAN BENCANA PERLU PEMAHAMAN TENTANG TAHAPAN PADA SIKLUS PENANGANAN BENCANA TAHAP.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM NASIONAL ( PROGNAS )
PROGRAM NASIONAL.
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN KESEHATAN PMI
Dasar-dasar Pertolongan Pertama
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
Oleh : Faik Agiwahyuanto
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Puskesmas Binangun Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
SISTEM PENAGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DAN PENANGANAN KORBAN MASAL.
National Nosocomial Infection Control (Policy & Manajemen)
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PATIENT SAFETY Emmelia Astika Fitri Damayanti, Ns., M.Kep.
SISTEM PENAGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DAN PENANGANAN KORBAN MASAL.
Transcript presentasi:

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Manajemen Gadar Medik Dalam Bencana dan Sehari-hari Syaiful Saanin. BSB Dinkes Prop. Sumbar

Pendahuluan Yankes Gadar : HAM & Kewajiban ⇑ kualitas yankes : Tanggung-jawab Pemerintah & masyarakat Banas Penanggulangan Bencana dan Badan PB Daerah Tk. I & II SPGDT S&B : pra RS-RS-Antar RS

Gerakan Safe Community Gerakan agar tercipta masyarakat yang merasa hidup sehat, aman dan sejahtera dimanapun mereka berada yang melibatkan peran aktif himpunan profesi maupun masyarakat (Deklarasi Makassar 2000).

Perilaku & lingkungan : mempersiapkan, mencegah Aspek Gerakan SC Care Cure KS Non Kes Kes Perilaku & lingkungan : mempersiapkan, mencegah mitigasi yanKes Gadar : Respons cepat

Visi Gerakan SC Terbentuknya gerakan yang mampu melindungi masyarakat dalam keadaan darurat sehari-hari dan bencana, maupun atas dampak akibat terjadinya bencana. Terciptanya perilaku masyarakat dan lingkungan untuk situasi sehat dan aman.

Misi Gerakan SC 1. Menciptakan gerakan di masyarakat 2. Mendorong k/s lintas sektor-program 3. Membuat standar nasional 4. Mengusahakan dana dalam pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama dalam keadaan darurat. 5. Menata sistem pendukung pelayanan diseluruh unit pelayanan kesehatan

Nilai Dasar Gerakan SC Pencegahan, Penyiagaan, Mitigasi Care Sharing Equity SC Networking Partnership

Maksud Gerakan SC Memberikan pedoman baku bagi seluruh daerah dalam melaksanakan gerakan SC agar tercipta masyarakat sehat, aman dan sejahtera.

Tujuan Gerakan SC 1. Mengikutsertakan masyarakat dalam gerakan SC menata perilaku/lingkungan 2. Menerapkan SPGDT 3. Membangkitkan respons masyarakat melalui pusat pelayanan (al. PSC) dan potensi penyiagaan fasilitas & peran 4. Mempercepat response time untuk menghindari kematian dan kecacadan

Sasaran GSC, tercapai: 1. Peningkatan kesadaran, kemampuan dan kepedulian dalam kewaspadaan dini kegadaran. 2. Terlaksananya koordinasi lintas sektor terkait: terbentuknya PSC. 3. Terwujudnya subsistem komunikasi dan transportasi.

Ketentuan Organisasi SC 1. Melibatkan multi disiplin dan multi profesi. 2. Unsur Pimpinan/wakil, sekretaris, bendahara dan anggota. 3. Minimal melibatkan unsur kamtib & SAR. Kemudian unsur keselamatan & kesehatan kerja karyawan dan humas.

Pengelolaan GSC 1. Ada struktur, uraian tugas, kewenangan dan mekanisme kerja dengan unit lain. 2. Ada unit kerja terkait. 3. Ada produk hukum : dasar. 4. Ada petunjuk dan informasi untuk jamin kemudahan dan kelancaran dalam memberikan pelayanan di masyarakat. 5. Ada PSC sebagai unit respons cepat.

Staf dan pimpinan GSC 1. Gerakan SC diselenggarakan oleh seluruh komponen, kepala daerah menetapkan organisasi ini dengan SK. 2. Organisasi dimaksud adalah PSC yang dibangun disetiap daerah. 3. Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang ditetapkan sesuai kebutuhan.

Fasilitas GSC 1. Fasilitas harus dapat menjamin efektifitas pelayanan selama 24 jam. 2. Sarana dan prasarana, peralatan dan obat sesuai dengan standard 3. Adanya subsistem pendukung baik komunikasi, transportasi termasuk ambulans dan keselamatan kerja.

Kebijakan-Prosedur GSC 1. Tertulis agar dapat dievaluasi dan disempurnakan. 2. Ditetapkan kebijakan pra RS, RS dan rujukan, termasuk Hospital disaster plan 3. Ditetapkan ada PSC ditiap daerah dengan memperhatikan keselamatan kerja dan kegadaran sehari-hari.

SPGDT Sistem koordinasi berbagai unit kerja (multi sektor), didukung berbagai kegiatan profesi (multi disiplin dan multi profesi) untuk selenggarakan pelayanan terpadu penderita gadar, keadaan bencana maupun sehari-hari.

Perlunya sistem Untuk mengurangi dan menyelamatkan korban gadar bencana/sehari-hari, diperlukan penanganan yang jelas (efektif, efisien dan terstruktur) yang mengatur hal-hal yang terkait dengan kesiagaan dan penanggulangan gadar bencana/sehari-hari. cara

Tujuan SPGDT 1. Didapatkan kesamaan pola pikir / persepsi tentang SPGDT-B/S. 2. Diperoleh kesamaan pola tindak dalam penanganan kasus gadar dalam keadaan bencana maupun sehari-hari.

SPGDT Sehari-hari Pra RS PSC. Didirikan masyarakat. Pengorganisasian dibawah Pemda. BSB. Unit khusus pra RS. Pengorganisasian dijajaran kesehatan. Ambulans. Koordinasi dengan memanfaatkan ambulans semua fihak. Komunikasi. Koordinasi jejaring informasi. Pelatihan awam hingga dokter.

3. 4.Komunikasi. - 5. Pendanaan SPGDT Sehari-hari. Time Saving is Life Saving  Response Time << Merujuk The Right Patient to The Right Place in The Right Time A. Pencegahan : Promotion Protection Preventive B. Penanggulangan : Multi disiplin/multi profesi/multi sektor. 1. SDM: Awam Umum, Awam Khusus Medis/paramedis. Masarakat yang Aman dan Sejahtera (Safe Community) Pra RS RS Petugas Intra RS Intra RS Ambulans Antar RS 4.Komunikasi. - 5. Pendanaan 2. Puskesmas RS tipe C RS tipe B/A 3.

SPGDT bencana Pra RS Koordinasi → komando. Efektif & efisien bila dalam koordinasi dan komando Eskalasi dan mobilisasi SDM, fasilitas dll. Simulasi. Menguji protap, juklak, juknis. Pelaporan, monitoring, evaluasi. Dengan sistematika yang ada.

TIM BANTUAN BENCANA Tugas Direkrut / mobilisasi bila ada bencana. Tugas sehari2 : + BSB Tugas Staf UGD & DinKes Staf Dinkes Subtim rapid assessment medik / kesehatan Subtim medik Dr Spes/PPDS I/DM Perawat, Paramedik PMI/Relawan Manajemen pelaksanaan Logistik Komunikasi Informasi Transportasi Subtim kesehatan Surveillance Food, shelter save water / sanitasi Rapid health assessment, Minta bantuan Triage resusitasi, stabilisasi Diagnosa dan terapi definitif Perawatan Dukungan manajemen bencana Surveillance Penyakit / kesehatan Kebutuhan dasar / sanitasi Kebutuhan Diklat : Alat bantu, audio visual Alat bantu : Komunikasi, transportasi Logistik : Obat, alat medik, rumah sakit lapangan BSB : Brigade Siaga Bencana

SPGDT Intra RS 1. Sarana, prasarana, UGD, HCU, ICU, BSB, penunjang. 2.Hospital Disaster Plan, untuk bencana dari dalam dan luar RS. 3. Transportasi intra RS. 4. Pelatihan, simulasi dan koordinasi untuk peningkatan kemampuan. 5. Pembiayaan.

SPGDT Antar RS. 1. Jejaring berdasar kemampuan RS dalam kualitas dan kuantitas. 2. Evakuasi. Antar RS dan dari pra RS . 3. SIM. Untuk menghadapi kompleksitas permasalahan dalam pelayanan & audit. 4. Koordinasi dalam rujukan, diperlukan informasi keadaan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan.

PUBLIC SAFETY CENTER Landasan : time management Implementasi time saving is life and limb saving : quick respons dan ketepatan. (Gratis. Di RS, berlaku sistem pembayaran). Unsur kecepatan : transportasi dan komunikasi. Unsur ketepatan : kemampuan melakukan pertolongan.

PSC (Public Safety Center) Pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam gadar, termasuk yanmed (110, 113, 118) yang dapat dihubungi dalam waktu singkat dan dimanapun berada. Ujung tombak pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan respons cepat pra RS.

Kebijakan Depkes-Pelayanan 1. Pedoman sertifikasi teknologi. 2. Pedoman penerapan, penapisan dan pengembangan teknologi dan etika. 3. Standar akreditasi sarana, prasarana. 4. Standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. 5. Penetapan pedoman pembiayaan.

Kebijakan Depkes - PSC Teknologi & etika Sertifikasi, penerapan, penapisan, pengembangan Sarana, prasarana Akreditasi SDM kesehatan Stdr pendidikan, pendayagunaan Pembiayaan Pedoman

Geomedic mapping Manfaat : Keterpaduan konsep penyusunan pelayanan kesehatan dalam bencana Memudahkan mobilisasi sumberdaya

Tujuan penyusunan map Umum : Gambaran kekuatan sumberdaya dan lokasi potensi bencana Khusus : Identasi kekuatan (preparedness) Potensi bencana & penanggulangan Mengambil langkah sesuai potensi Pedoman pada gadar bencana

Kandungan map Resource map Hazard map Vulnerability map Community & environtmental map

Prinsip mapping Potensi ancaman gadar Penanggulangan potensi saat ini dan yad Simbol seragam Termasuk sarana transport & komunikasi Tentukan koordinator & pusat informasi Tentukan kerjasama perbatasan

SEKIAN ěLearning : http://www.angelfire.com/nc/neurosurgery