PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009   Disampaikan Pada Workshop Akselerasi Program Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Pasca Gempa Padang, 6 Mei 2010 1

KEJADIAN GEMPA BUMI SUMATERA BARAT Rabu, 30 September 2009 GEMPA BUMI I : Waktu : Pk.17:18:0 9 wib Kekuatan : 7,9 SR Kedalaman : 71 km Lokasi : 0,84 LS – 9 9 ,65 BT 57,5 km Barat Daya Kota Pariaman 79 km Barat Laut Kota Padang Pariaman Padang GEMPA BUMI II : Waktu : Pk.17:38:5 2 wib Kekuatan : 6,2 SR Kedalaman : 110 km Lokasi : 0,72 LS – 9 9 ,9 4 BT 23 km Barat Daya Kota Pariaman 52,5 km Barat Laut Kota Padang

DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA GEMPA

DAMPAK BENCANA GEMPA Korban meninggal 1.195 jiwa, luka berat 619 jiwa, luka ringan 1.179 jiwa. Kerusakan pada sentra bisnis dengan tenaga kerja yang kena dampak: Kerusakan UMKM (7994 unit) dengan tenaga kerja 216.919 jiwa. Kerusakan pasar 88 unit pasar (125 los, 382 kios) dengan 889 tenaga kerja Rusak berat Pasar raya dengan jangkauan layanan sampai propinsi Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara Kerusakan 21 hotel dengan jumlah tenaga kerja + 1200 orang yang berdampak pada pengusaha suplier kebutuhan perhotelan.   4

DAMPAK BENCANA GEMPA Pertumbuhan ekonomi turun dari 6,4 % tahun 2008 menjadi 4,2 % tahun 2009. Ekspor turun sebesar 49,3 % pada tahun 2009 (Jan-Des 2009 1.159,54 juta US$) banding tahun 2008 sebesar 2.274, 00 juta us$ Kerusakan infrastruktur (jalan nasional 11368 m, provinsi 3847 m, kab/kota 186.438 m dan jembatan nasional 762 m, 280 m, 296m, dermaga 3 unit, terminal pelabuhan 1 unit) Kerusakan perumahan, rusak berat 114.797 unit, rusak sedang 67.198 unit, rusak ringan 67.838 unit (berdasarkan survey BPS, 1 dari 10 rumah dimanfaatkan untuk tempat usaha oleh UKM) Jaringan pipa PDAM 66.137m, jaringan distribusi 29,784 m 6. Kerusakan pertanian (irigasi teknis 7963 m/unit, non teknis 13.534 m/unit, irigasi sederhana 12.538 m/unit kolam ikan 570 unit, 129 unit keramba, kandang ternak, perkebunan)   5

KERUSAKAN DAN KERUGIAN BERDASARKAN SEKTOR/SUB SEKTOR DAN KEPEMILIKAN Rp. Milyar Sektor/Sub Sektor Dampak Bencana Kepemilikan Kerusakan Kerugian Total Swasta Public PELAYANAN SOSIAL 17,133,5 507,6 17,636.2 633.9 892.3 Perumahan 15,649.4 297,6 15,947.0 0.0 Pendidikan 593.8 25.0 618.8 103.5 485.1 Kesehatan 569.1 175,2 744,3 223.0 388.4 Budaya dan Agama 304.2 3.1 307.2 300.5 6.7 Fasilitas untuk orang miskin 17.1 1.8 18.9 6.9 12.0 SEKTOR PRODUKTIF 811,6 1,335,5 2,147.2 1,942.9 349.8 Pertanian 56.1 279.1 228.8 50.3 Industri 10.9 114.8 125.6 Perdagangan 673,7 621,5 1,295.2 64.4 233.8 Pariwisata 71.0 376.3 447.3 429.8 17.4 INFRASTRUKTUR 744,4 114,4 858,8 15,893.2 473.8 Tranportasi & Perhubungan 327.6 28.8 356,4 52.3 295.0 Energi 46.3 6.0 Air dan Sanitasi 370.5 79.6 450,1 430.9 132.5 LINTAS SEKTOR 679,4 246,1 925,5 674.6 Fasilitas Pemerintah 610.8 14.8 625,6 674.4 Lingkungan Hidup 0.6 1.1 1,7 0.2 Keuangan & Perbankan 68,0 230,2 298,2 19,369.0 2,198.7 21,567.7 18,470.0 2,396.5

Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebutuhan Rekonstruksi (Rp. Juta) Sektor Kebutuhan Rekonstruksi Infrastruktur 3.832.177,80 Perumahan 3.278.242,60 Transportasi 411.192,20 Air & Sanitasi 83.888,28 SDA 58.854,72 Sosial 1,268.176,75 Pendidikan 627.603,39 Kesehatan 329.794.00 Agama 294.967,08 Lembaga Sosial 15.811,56 Sektor Produktif 189.433.43 Pertanian 15.861,88 Perternakan 5.904,00 Perikanan 6.112,55 Perindustrian 125.600,00 Perdagangan 2.277,00 Pariwisata 33.678.00 Lintas Sektor 1.093.662,75 Fasilitas Pemerintah 918.178,00 Lingkungan Hidup 169.625,00 Pengurangan Risiko Bencana 33.650.00 Total 6,417.1

STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR EKO PODUKTIF 1. Prioritas pemulihan awal adalah memberikan bantuan berupa stimulan bagi usaha mikro/kecil yang terdampak bencana untuk memulihkan mata pencaharian. 2. Selanjutnya memberikan bantuan sesuai sasaran untuk membantu UKM, termasuk permodalan bagi usaha yang layak namun belum bankable. 3. Khususnya bagi debitur yang terdampak bencana, diperlukan kebijakan restrukturisasi pinjaman dan bantuan untuk memulai usaha. 4. Bagi usaha mikro/kecil di daerah perumahan, bantuan disampaikan bersamaan atau segera setelah pembangunan rumah. 5. Pembangunan kembali prasarana dan sarana perdagangan, pariwisata, lembaga keuangan/perbankan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan potensi risiko bencana dan standar konstruksi bangunan sipil sesuai peraturan yang berlaku. 6. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana dimaksud memperhatikan rencana tata ruang. 7. Penyediaan fasilitas perdagangan sementara bagi pasar milik pemerintah pada lokasi yang strategis untuk selama waktu pemulihan. 8. Bagi pembangunan sektor pertanian dilakukan untuk perbaikan irigasi, bantuan bibit padi 9. Pemerintah mendorong penggunaan skim asuransi untuk perlindungan bangunan terhadap risiko bencana alam.

KERANGKA PENTAHAPAN DAN RUANG LINGKUP REHAB REKON TRIWULAN IV 2009 1. Penyediaan tempat sementara bagi prasarana ekonomi milik pemerintah 2. Stimulan awal ekonomi bagi usaha mikro/kecil di daerah perumahan kota dan perdesaan untuk pembangkitan mata pencaharian REHAB REKON 2010 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana ekonomi milik pemerintah 2. Penyediaan skim bantuan permodalan usaha kecil/menengah REHAB REKON 2011 Pemulihan seluruh prasarana dan sarana ekonomi produktif untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata, industri dan perdagangan

PROGRAM PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF Pertanian Revitalisasi  produktivitas lahan pertanian Perikanan Perbaikan dan pembangunan TPI  Perbaikan dan pembangunan pangkalan pendaratan ikan  Perbaikan dan pembangunan balai benih ikan Revitalisasi tambak ikan  Penyediaan TPI sementara serta fasilitas penyimpanan  Penyediaan pangkalan pendaratan ikan sementara  Penyediaan peralatan nelayan dan peningkatan usaha perikanan Bantuan penyediaan benih   Perternakan Rehabilitasi usaha peternakan kecil/menengah 

Industri dan UKM Rehabilitasi dan pemulihan kapasitas produksi  industry dan menengah  Bantuan revitalisasi peralatan produksi bagi industry kecil dan mikro Penyediaan skema bantuan permodalan bagi  industry kecil dan mikro  Penyediaan peralatan pembongkaran dan dan pembersihan puing  Rehabiilitasi dan rekonstruksi pasar milik pemerintah   Penyediaan tempat sementara serta sarana air bersih  dan  sanitasi Penyediaan skema bantuan permodalan bagi  usaha perdagangan kecil  Pariwisata Penyediaan peralatan pembongkaran dan pembersihan puing  Perbaikan dan pembangunan gedung 

KEBUTUHAN PER KEMENTRIAN / LEMBAGA No. KEMENTERIAN/ LEMBAGA NILAI KEBUTUHAN DANA 2009 NILAI KEBUTUHAN DANA 2010 NILAI KEBUTUHAN DANA 2011 Total (Rp. JT) 1. BNPB 134.344,64 435.000,00 2.397.717,05 2.986.463,98 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 93.225,28 15.000,00 823.349,33 931.574,61 3. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 0,00 2.250,00 4. KEMENTERIAN KESEHATAN 22.767.,22 506.177,00 151.587,80 680.532,02 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN 279.360,00 686.404,63 965.764,63 6. KEMENTERIAN SOSIAL 24.455,00 7. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.163,50 7.235,10 8. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 33.678,00 10. KEMENTRIAN KEHUTANAN   0,00 98,125.00 11. KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 16,500.00 12. KEMENTRIAN DALAM NEGERI 50.000,00 771.096,02 821,096.02 13. KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM 5,831.00

Lanjutan … NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA NILAI KEBUTUHAN DANA 2009 NILAI KEBUTUHAN DANA 2010 NILAI KEBUTUHAN DANA 2011 Total (Rp. Jt) 14 KEMENTRIAN AGAMA   0,00 738,970.50 15 KEMENTRIAN TRANSMIGRASI 648.20 148,731.84 16 KEMENTRIAN PERTANIAN 29,439.25 191,805.75 17 KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN 1,943.58 125,600.00 18 KEMENTRIAN PERDAGANGAN 10,000.00 267,000.00 19 KEMENTRIAN KEUANGAN 0,00 160,027.00 20 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40,000.00 21 KEJAKSAAN AGUNG 15,000.00 22 KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM 30,000.00 23 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 24 BADAN PUSAT STATISTIK 20,000.00 25 BPK Perw. Sumbar 26 BPKP 27 MABES POLRI/TNI 20,729.25 TOTAL 313.933.95 1.285.527,00 6.721.898,75 8,421,100.70 Dana tahun 2010 diperoleh dari 4 rekening menteri keuangan, BNPB, Pengalihan Loan DHS II dan Softloan IDB

Terima Kasih