Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

ANALISIS BEBAN KERJA DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PNS TAHUN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Kebijakan Perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PENYUSUNAN PETA JABATAN
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
Bimbingan Teknis E-Formasi 3.0
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Implementasi Penataan
Perencanaan dan Pengadaan ASN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
PERENCANAAN PENGADAAN CPNS
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
Audit Kearsipan Internal
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PUSRENPEGFOR BKN (GANTI)
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
PENYUSUNAN PETA JABATAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Materi Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Dokumen Usul Formasi Tahun 2018 yang Disampaikan ke BKN Jenis Dokumen Jumlah Instansi Usul formasi tahun 2018 10 Peta jabatan 3 Pelaksanaan Redistribusi PNS 1 ANJAB - ABK Jumlah Instansi Daerah Wilayah Jawa Tengah = 36 Instansi

Jumlah Usul Formasi Tahun 2018 No Instansi Jumlah Usul Formasi Per Jenis Jabatan Keterangan Guru Kesehatan Teknis Jumlah Total 3.860 1.681 1.812 10.224 1 Kab. Blora 476 161 4 641 2 Kab. Brebes 758 253 61 1.072 3 Kab. Cilacap 110 200 190 500 Kab. Kendal 155 59 367 581 5 Kab. Pati 1.739 691 137 2.567 6 Kab. Pekalongan - 1.286 Tidak dirinci per jenis jabatan 7 Kab. Pemalang 232 120 39 391 8 Kota Magelang 210 26 434 670 9 Kota Pekalongan 1.585 10 Kota Salatiga 180 171 580 931

Data e-Formasi KEMENPAN RB untuk Wilayah Jawa Tengah Keadaan 5 Februari 2018 Keterangan: Jabatan Manajerial terdiri dari JPT, Administrator, dan Pengawas. JF Lainnya merupakan Jabatan Fungsional selain Guru, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan. Bukan Jabatan adalah jabatan-jabatan yang nomenklaturnya tidak termasuk ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Permenpan No. 25 Tahun 2016. Total: Bezetting = 287.195 Kebutuhan = 446.417 Usul = 92.223

Data BUP Wilayah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 Berdasarkan Data Kedeputian SINKA BKN

Rincian Data BUP Tahun 2018 – 2022 (1) Berdasarkan Data Kedeputian SINKA BKN Total BUP 10,022 2,249 3,462 1,752 2,429 2,788 3,066 3,617 1,981 2,533 2,164 2,498

Rincian Data BUP Tahun 2018 – 2022 (2) Berdasarkan Data Kedeputian SINKA BKN Total BUP 2,983 2,287 3,898 2,052 2,794 3,242 1,906 2,355 2,001 2,722 1,776 2,269

Rincian Data BUP Tahun 2018 – 2022 (3) Berdasarkan Data Kedeputian SINKA BKN Total BUP 2,901 2,434 2,727 1,679 3,164 1,891 827 773 743 3,482 1,930 909

Terima Kasih

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Dibandingkan dengan Total Belanja Sumber: Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rata-rata Rasio Tahun 2017 42,03% Rasio Tahun 2017 yang Tertinggi 52,31% (Kab. Karanganyar) Rasio Tahun 2017 > 50% 2 Instansi (Kab. Karanganyar dan Kab. Pemalang)