ASPEK BISNIS BIDANG TI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Aspek bisnis di bidang TI
Advertisements

Dasar pengetahuan dalam berkomunikasi bisnis.  Pejabat pembuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
Studi Kelayakan Bisnis
Oleh: M. Ihsanuddin Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-LK Departemen Keuangan, Republik Indonesia Jakarta, 24 Oktober 2009.
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
CARA MENDIRIKAN USAHA   Hasil penenlitian lapangan, ada 5 (lima) sebab atau orang merintis usaha : (Kasmir,2006). 1. Faktor keluarga 2. Kesengajaan 3.
Aspek Perijinan dalam Kewirausahaan
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
SUMBER-SUMBER PERMODALAN USAHA
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Pengantar Studi Kelayakan Bisnis
Bentuk Kepemilikan Bisnis, Etika Bisnis, dan Tanggung Jawab Sosial
Kredit usaha/ permodalan
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
13. Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Kewirausahaan “Mendirikan Usaha”
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
MENGANALISA ASPEK-ASPEK
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
CARA MENDIRIKAN USAHA.
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
Aspek Hukum.
Prosedur Pendirian Bisnis di Bidang Teknologi Informasi
HUKUM KETENAGAKERJAAN
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
Lecture Note : Ir. M. Yamin Siregar, MM
BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN USAHA
ASPEK YURIDIS STUDI KELAYAKAN BISNIS Chapter 2
PENILAIAN KELAYAKAN USAHA
STUDI KELAYAKAN MEDIA Aspek hukum dan legalitas formal
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
MEMAHAMI BERBAGAI KONTRAK KERJA
Studi Kelayakan Bisnis
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA
Cara Mendirikan Usaha.
Presented by: Cempaka Paramita,
Bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan bisnis
PERBEDAAN PERUSAHAAN, FIRMA, CV, PT, BUMN DAN KOPERASI
General Affair (Izin Usaha)
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Badan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha Ekstraktif Agraris Manufaktur
PERSEROAN TERBATAS OLEH : Marsya Adelia Rosyid D ( )
Pengampu : Rindang Diannita, S.KM
Go Public Perseroan Terbatas
Presented by : Kelompok 12
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
STUDI KELAYAKAN USAHA/BISNIS
CARA MENDIRIKAN USAHA.
Bagian 3. Cara Mendirikan Usaha
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Cara Mendirikan Usaha Kuliah V Jumat, 21 September 2018.
AKUNTANSI BIAYA I. Pendahuluan.
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Pendirian Bisnis di Bidang Teknologi Informasi
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Transcript presentasi:

ASPEK BISNIS BIDANG TI

Definisi Badan Usaha Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan

Proses Pendirian Badan Usaha Mengadakan rapat khusus pemegang saham Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan) Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing) Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept. kehakiman)

Dokumen Yang Diperlukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bukti diri Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Industri Izin Domisili Izin Gangguan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin dari Departemen Teknis

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam bisnis Akuntansi Pemasaran MANAJEMEN Keuangan Sistem Informasi

Definisi Kontrak Kerja Suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan Isi kontrak kerja yaitu : hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terikat hubungan kerja, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan

Sistem Kontrak Kerja Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karyawannya biasa disebut dengan karyawan kontrak. Lamanya kontrak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Masa kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 2 tahun Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karyawan dengan kontrak ini disebut dengan karyawan permanent (tetap). Perjanjian kerja yang dibuat bersifat tetap. Pada kontrak kerja ini, karyawan bisa langsung menjadi tetap/permanent atau melalui masa percobaan kerja (probation) untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus masa percobaan, karyawan tersebut baru bisa menjadi karyawan tetap.

Sistem Kontrak Kerja Untuk kontrak kerja melalui outsourcing, anda akan mengikuti hak dan kewajiban perusahaan outsourcing, walaupun nantinya anda akan disalurkan ke perusahaan yang menjadi klien perusahaan outsourcing, sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tidak langsung dengan tempat anda ditugaskan untuk bekerja. Sedangkan untuk kontrak kerja langsung dengan perusahaan, anda mengikuti hak dan kewajiban perusahaan tersebut.

Definisi Kontak Bisnis seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis

Definisi Pakta Integritas suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai tranparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta

Tujuan Pakta Integritas Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan jasa, Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing

Manfaat Pakta Integritas bagi Institusi/lembaga

Kontrak Kerja Proyek TI

Kontrak Kerja Proyek TI

Kontrak Kerja Proyek TI

Kontrak Kerja Proyek TI

Kontrak Kerja Proyek TI

Kontrak Kerja Proyek TI

Pertanyaan ? ............

Selesai Terima Kasih