Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
E-KATALOG E-PURCHASING.
Kontrak Lump Sum (Pasal 51 Perpres 54 Tahun 2010)
Penghapusan Piutang Negara
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG/JASA
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Kontrak Kontrak adalah :
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
KONSOLIDASI PENGADAAN
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TAX COLLECTION Penagihan Pajak.
PENGENDALIAN KONTRAK.
PENGADAAN BARANG/JASA
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
ASPEK HUKUM KONTRAK DAN PERMASALAH HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
MITIGASI HUKUM PENGADAAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP INOVASI KONTRAK Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

Latar Belakang Banyak hambatan dalam pelaksanaan kontrak Belum adanya inovasi dalam penggunaa jenis-jenis kontrak

Tujuan Memperkenalkan inovasi kontrak untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Inovasi-Inovasi Kontrak Kontrak Payung Kontrak Bersyarat Kontrak Pengadaan Bersama Kontrak Supply by owner Kontrak Tahun Jamak / Multi Years Kontrak Performance Base Kontrak Design Build Kontrak Konsolidasi Kontrak Itemize Kontrak Layanan Dsb.

Topik Pembahasan Kontrak Payung Kontrak Bersyarat Kontrak Pengadaan Bersama Kontrak Supply by owner Kontrak Tahun Jamak / Multi Years

1 Kontrak Payung Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat 3: Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. Penjelasan: Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian. Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

Kontrak Payung Draft Perpres terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kontrak Payung (Indefinite Delivery Contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa : kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya (delivery) pada saat kontrak ditandatangani; kontrak harga satuan untuk barang/jasa yang volume dan/atau waktu pengirimannya (delivery) sudah dapat ditentukan dan lebih efektif serta efisien apabila dilaksanakan untuk periode waktu tertentu lebih dari 1 (satu) tahun.

Jenis Kontrak Payung Kontrak Payung Catalog Kontrak Payung Non Catalog.

STRUKTUR KONTRAK PAYUNG Layer 1 Layer 2 Kontrak Pembelian

Kontrak Payung Berdasarkan Waktu Kurang waktu 1 tahun Contoh: Kontrak payung bahan makan, kontrak penayangan pengumuman di surat kabar Lebih dari 1 tahun Building management, catering, sewa hotel untuk haji

Kontrak Payung Kurang dari 1 Tahun Lelang Kontrak payung Kontrak kontrak 2017 Jan-Mei Jun-Juli Jul-Des

Kontrak Payung Lebih dari 1 Tahun 2017 2018 2019 2020 Lelang Kontrak payung kontrak

Yang Berkontrak Payung Merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I. Pejabat K/L/D/I : PA/KPA PPK PPK yang disepakati oleh beberapa PPK

Batasan Kontrak Payung Jangka waktu kontrak payung disesuaikan dengan jenis pekerjaannya (berdasarkan analisa efisinsi, contoh: umur ekonomis barang sekitar 3 tahun) Apa yang bisa berubah: Harga (bila melebihi dari 1 tahun) Tambah kurang pekerjaan

Penggunaan Kontrak Payung Tidak dibatasi masa jabatan kepala daerah karena : Kontrak payung hanya mengikat harga satuan sehingga belum ada komitmen yang mengikat terkait volume yang harus dibayarkan Siapa pun kepala daerahnya akan ada pekerjaan rutin

HPS Kontrak Payung HPS dibuat satuan layanan, satuan barang HPS dibuat untuk 1 tahun Penyesuaian harga disesuaikan dengan pekerjaan Memperhatikan beberapa peraturan seperti UMR, mengikuti ketentuan yang berlaku (yang kemungkinan tiap tahun naik) Bisa dimunculkan management fee

Penilaian Kinerja Kontrak Payung Agar dibuat penilaian dalam periode tertentu, misal setiap 6 bulan Bila tidak memenuhi penilaian/ada keluhan dapat berakibat adanya teguran 1, teguran 2, dan pemutusan kontrak / kontrak tidak dilanjutkan pemutusan kontrak Setelah diberi peringatan tersebut dapat diputus kontraknya dengan dilakukan penunjukan langsung untuk waktu tahun berkenaan atau sampai dengan kontrak payung selesai (mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas)

Lelang Kontrak Payung RUP hanya menyebut kontrak tahunan, RUP untuk tahun berikutnya ditulis diketerangan terkait paket tersebut sudah dikontrak payungkan (diisi di deskripsi RUP) Dapat menggunakan LELANG CEPAT dalam hal pekerjaannya standar dan tersedia penyedia dalam aplikasi SIKAP

Manfaat Kontrak Payung Kepastian usaha bagi penyedia Ketersediaan pelayanan Mengurangi proses lelang yang berulang Efisiensi biaya proses dan hasil pengadaan Konsolidasi waktu kontrak

2 Kontrak Bersyarat Terdapat klausul tanda tangan kontrak belum menimbulkan hak dan kewajiban (tanggal tanda tangan kontrak) Kontrak belum efektif jika syarat tidak terpenuhi Bekerja setelah kontrak efektif (tanggal efektif kontrak) Bersifat bisa beberapa tahun anggaran

Contoh Kontrak Bersyarat Kontrak Lawyer Kontrak jasa keuangan

Manfaat Kontrak Bersyarat Mempecepat proses pengadaan Menjamin terlaksananya pekerjaan Mempermudah administrasi

3 Kontrak Pengadaan Bersama Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak. (Pasal 53 ayat 2)

Proses kontrak pengadaan bersama didahului dengan proses pemilihan barang/jasa bersama. Salah satu bentuk konsolidasi pengadaan.

Manfaat Kontrak Bersama Efisiensi biaya proses dan hasil Keseragaman harga antar PPK untuk barang/jasa yang sama

4 Kontrak Supply By Owner Kontrak Supply By Owner adalah pemecahan kontrak bedasarkan jenis/lingkup pekerjaan.

Proses kontrak supply by owner diawali dengan pemecahan paket pengadaan sesuai jenis/lingkup pekerjaan.

Contoh Supply by Owner Supply By Owner Konvensional Kontrak Konsultan Perencana Kontrak Konsultan MK Kontrak Pembelian bahan Kontrak Sewa Alat Kontrak Konstruksi Kontrak konsultan perencana Kontrak konsultan pengawas Kontrak konstruksi

Manfaat Kontrak Supply By Owner Efisiensi biaya hasil lelang Lebih meningkatkan kompetisi Mencegah terjadi persengkongkolan horizontal Memberikan peluang besar bagi usaha kecil

5 Kontrak Multiyears Merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp 10.000.000.000; Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilainya kontraknya sampai dengan Rp 10.000.000.000 bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan, perintis laut/udara, makanan dan pbat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.

Lelang Kontrak tahun jamak Kontrak Multi Years 2017 2018 2019 2020 Lelang Kontrak tahun jamak Kontrak Multi Years

Kontrak Multi Years Tidak Boleh Dadakan Kontrak Multi Years sudah dinyatakan sejak pengusulan anggaran, sehingga bukan suatu yang tiba-tiba dinyatakan dalam pelaksanaan pelelangan atau pelaksanaan kontrak Multi Years harus ada justifikasi teknis dari instansi yang kompeten Disarankan merupakan satu kesatuan pekerjaan atau untuk menjamin pemenuhan kepastian kebutuhan

Perencanaan Penyerapan Kontrak Multi Years Sesuai rencana prestasi pekerjaan Sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahun jamak yang dibiayai dari rupiah murni dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya, tetapi tidak menambah pagu anggaran tahun berikutnya (PP 45 Tahun 2013 Pasal 163 huruf b)

Aturan Terkait Multi Years Perpres 54 Tahun 2010 dengan perubahannya Permenkeu Nomor 238/PMK.02/2015 Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dengan perubahannya

Penyesuaian Harga Multi Years Diberi atau tidak diberi harus dinyatakan dalam draft kontrak Hanya untuk harga satuan Porsi harga satuan untuk kontrak gabungan

Kontrak Bersyarat Kontrak yang berlaku dengan persyaratan tertentu Contoh: Kontrak yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan apabila kondisi tertentu yang ditetapkan dalam kontrak terpenuhi

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 08128138569 Setya.b.a@gmail.com