Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
PERENCANAAN DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN
PEMERIKSAAN MENAJEMEN
Audit Produksi dan Operasi
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Nilai dan rekomendasi sakip
BAB IV PERENCANAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Langkah-Langkah Audit Manajemen
Penganggaran Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REVIEW HASIL praktik PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
Tanggapan terhadap Renstra DPR-RI
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
Audit Produksi dan Operasi
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT
GRAND DESIGN PERPUSTAKAAN
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Disajikan oleh. KOMAR HIDAYAT
Transcript presentasi:

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik Pelaporan kinerja yang Berkualitas Fokus pada hal-hal yang penting

dipercaya (1) hal-hal yang penting di ketahui ; Tiga hal Kriteria pelaporan yg dipercaya a. Mengetahui apa yang di anggap penting oleh Pimpinan yaitu; (1) hal-hal yang penting di ketahui ; (2) apa yang dapat di lakukan dengan laporan kinerja tersebut; (3) bagaimana menggunakan lapora tersebut. b. Memuat informasi tentang tujuan pelaporan kinerja dan komitmen-komitmennya pada pencapaian hasil.(Focus pada tujuan pokok dankomitmen pencapaian hasil) . c. Memuat informasi yang di nilai penting oleh lembaga/organisasi sector public dari aspek kinerja. Candi Kidal

Pelaporan kinerja harus memuat: a. Kerangka informasi mengenai hal-hal yang sedang dilakukan organisasi sector public dan apa yang telah dicapai. b. Penghargaan kesuksesan dan budaya belajar secara berkelanjutan untuk melakukan perbaikan: c. Diskusi public, partisipasi kebijakan public, dan proses pengalokasian sumber daya, membantu menajemen sector bublik untuk mengetahui apa dan bagaimana mengkomu nikasikan program yang dicoba untuk dilakukan d. Membangun pemahaman public atas pelaporan kinerja yang dibuat. Kepercayaan public perlu dimunculkan atas arah kebijakan dan harapan yang akan diraih.

Dua factor pembandingan yang dapat dipertimbangkan Lapoan Kinerja, yaitu: a. Hasil kegiatan sebelumnya Penyajian informasi pembandingan yang telah dihasilkan dalam periode sebalumnya, akan dapat membantu analisis tujuan jangka panjang, seperti, konsistensi dan stabilitas kinerja yang dilaporkan. b. Hasil kegiatan dari Organisasi Sejenis Penyusunan pelaporan kerja dapat membandingkan kinerjanya dengan organisasi sejenis yang dapat dianggap terbaik di bidangnya (proses benbmarking),

Fungsi Pelaporan Kinerja Organisasi sektor public menghadapi beberapa persaingan peningkatan hasil dan penyediaan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Pertama, kekurangan kompetensi yang sebenarnya, kedua, sulit mengukur, mengkomunikasikan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program pelayanan public, Ketiga, Organisasi sektor public membatasi substansi pelayanan untuk mencapai hasil yang lebih optimum.

Format laporan hrs dpt mengkomodasi informasi penting : 1. Membandingkan hasil aktual dengan target pada priade lalu dan saat ini. 2. Menunjukan kinerja dua priode pelaporan dengan basis pengukuran kinerja yang berterima umum. 3. Membandingkan hasil aktual dan target pada periode lalu dan saat ini. 4. Memperlihatkan data hasil untuk satu indikator oleh unit organisasi dan kesulitan beban kerja. 5. Mmemperlihatkan tanggapan tunggal dari survei pengunaan layanan.

Isi ringkasan/ saran Pelaporan: 1. Informasi dapat menjadi kualitatif, atau kombinasi dari keduanya 2. Penjelasan tentang nilai kinerja yang tidak diharapkan 3. Penjelasan factor internal dan eksternal, di mana factor internal mempengaruhi hasil. 4. Ringkasan hal-hal penting membantu pemakaian laporan dalam mencapai hal yang sesuai dengan kepentingannya 5. Laporan harus diindentifikasi sebagai laporan hasil 6. Informasi di dalam laporan kinerja haris jelas, langsung, dan ringkas

ANALISIS INFORMASI LAPORAN KINERJA 1. Bagaimana laporan kinerja dapat membantu Analisa data dari system pengukuran kinerja yang baik dapat membantu organisasi: a) Mengidentifikasi kondisi pelaksanaan program yang mendorong perbaikan program b) Membantu pengembangan dan peningkatan strategi pelayanan c) Menyediakan petunjuk permasalahan dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan hasil d) Membantu penilaian tidndakan perbaikan yang telah dilakukan

PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA Mengukur kinerja dari bagian atau wilayah yang menjadi perhatian. b. Memperoleh informasi tentang kinerja dari bagian lain atau aturan yang diterapkan. c. Membandingkan kinerja para wakil bagian, d. Mengidentifikasi perbedaan kinerja dan alasan perbedaannya. e. Belajar dari perbedaan mengapa kinerja dapat ditingkatkan, f. Menerapkan apa yang telah dipelajari.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: 29TAHUN 2010 OUTLINE LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Bab III Akuntabilitas Kinerja..... Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Lampiran-lampiran

Terima Kasih