Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan Oleh Faik agiwahyuanto, s.kep., m.kes

Apa yg mau dipelajari ??? Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kebijakan publik  basis pendekatan pemangku kepentingan Tahapan analisis pemangku kepentingan Identifikasi kepentingan Menganalisis pengaruh pemangku kepentingan yg terindentifikasi

pengantar Pengembangan kebijakan semakin kompleks Meningkatnya jumlah , variasi, keterlibatan aktor Analisis pemangku kepentingan  agenda taapan pengembangan kebijakan, dgn pertimbangan: Peran, Pengaruh, Posisi para pemangku kepentingan Dapat diketahui nilai2, kepentingan, dukungan, penentangan tercapainya tujuan kebijakan

Pemangku kepentingan (stakeholder) Menurut Nash et all, 2006 Pemangku kepentingan Yaitu orang2 yg memiliki kepentingan & dipengaruhi isu strategis/masalah kebijakan yg berkembang, termasuk pula pihak yg memiliki kekuatan untuk memengaruhi isu/masalah tsb Isu/Masalah yg berkembang : pemangku kebijakan yg punya informasi, sumber daya, keahlian  yg diperlukan untuk rumuskan, implementasikan strategi, pilihan kebijakan. Menurut Buse et all, 2012 Yaitu semua pihak yg berkepentingan & terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan  mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan baik secara langsung/tidak langsung, negatif/positif.

Kelompok pemangku kepentingan  pelaku kebijakan Pelaku kebijakan resmi Agen pemerintah (birokrasi) Presiden & pemimpin negara lainnya (ekskutif, legislatif, yudikatif) Pelaku kebijakan tidak resmi Kelompok kepentingan isu2 tertentu) Partai politik dan WN Individu/Kelompok Individu yg bisa pengaruhi kebijakan (dokter, perawat, apoteker, perwakilan RS)

3 Tujuan utama pelibatan masyarakat dlm pembuatan kebijakan Terbentuk kebijakan publik yg lebih baik Adanya informasi, partisipasi aktif & pasif, hasil konsultasi antara pembuat kebijakan dgn masyrakat/perwakilan, landasan kebijakan akan lebih kuat, tepat sasaran, mengakar. Jadinya masyarakat telah well-informed terhadap kebijakan tsb Terwujud kepercayaan yg lebih besar terhadap Pemerintah Partisipasi aktif masyarakat akan menumbuhkan penerimaan (acceptance) yg lebih besar thdp berbagai kebijakan yg dihasilkan pemerintah. Jadinya hubungan positif masyarakat dan pemerintah Tercipta demokrasi yg kuat Hubungan Pemerintah-Masyarakat yg baik  rasa percaya pada pemerintah dgn smakin transparan & bertanggungjawabnya pemerintah dlm buat kebijakan. Masyarakat jg smakin aktif & bisa mendorong demokrasi lebih kuat dan nyata

Keuntungan gunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan : Dapat menggunakan opini dari pemangku kepentingan yg paling berkuasa  membentuk suatu kebijakan tahap awal Harapannya bisa berikan efek berupa dukungan, input yg nantinya bisa memperbaiki kualitas kebijakan yg dikeluarkan oleh pemerintah Mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yg berkuasa Harapannya bisa membantu untuk memenangkan lebih banyak sumber daya, membuat kemungkinan besar kebijakan akan berhasil Dari komunikasi dgn pemangku kepentingan lebih awal & lebih sering  lebih paham Karena dgn komunikasi yg efektif bisa lebih memahamkan ttg kebijakan yg diberlakukan Antisipasi dini terhadap reaksi yg terjadi pada masyarakat pada saat penerapan kebijakan Karena masyarakat dilibatkan jadi pemerintah tahu dan paham yg akan terjadi sedini mungkin  pemerintah bisa antisipasi segera

Tahapan analisis pemangku kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan No Pemangku Kepentingan Informasi/Keterangan Pemangku Kepentingan Primer Sekunder Gender Pekerjaan Asal Instansi Pendidikan Pengelompokan pemangku kepentingan  Harus bisa memastikan telah punya informasi yg memadai untuk ketahui latar berlakang para pemangku kepentingan. Syarat dalam identifikasi pemangku kepentingan adalah ketersediaan informasi yg lengkap  menentukan keberhasilan analisa pemangku kepentingan

Checklist identifikasi pemangku kepentingan Sudahkah semua pemangku kepentingan primer & sekunder didaftar ? Sudahkah semua pendukung & lawan potensial dalam kebijakan diidentifikasi ? Sudahkah analisa gender digunakan untuk identifikasi tipe yg berbeda pada emangku kepentingan wanita (pada kedua tingkat primer & sekunder) ? Sudahkah pemangku kepentingan primer dibagi pada kelompok pekerjaan, atau pendapatan ? Sudahkah kepentingan kelompok yg lemah (termasuk orang miskin) diidentifikasi ? Apakah ada pemangku kepentingan primer atau sekunder lainnya yang mungkin muncul sebagi hasil dari kebijakan ?

Identifikasi kepentingan No Pemangku Kepentingan Informasi/Keterangan Pemangku Kepentingan Primer Sekunder Harapan/Aspirasi Keuntungan Sumber Daya Anggapan terhadap pihak lain

Checklist untuk menggambarkan kepentingan Penggambaran kepentingan pada pemangku kepentingan sangat sulit dijabarkan karena sifatnya tersembunyi atau kontradiktif dgn tujuan yg dinyatakan secara terbuka oleh organisasi/kelompok yg terlibat. Pertanyaan pada Kepentingan-kepentingan dari pemangku kepentingan : Apa saja harapan pemangku kepentingan dari adanya kebijakan ? Apa keuntungan bagi pemangku kepentingan ? Sumber daya apa yg ingin pemangku kepentingan percayakan (atau tidak) pada kebijakan ? Apa kepentingan lainnya yg dimiliki pemangku kepentingan yg mungkin dapat bertentangan dengan kebijakan ? Bagaimana anggapan satu pemangku kepentingan terhadap pemangku kepentingan lain yg ada dalam daftar ? Informasi pada pemangku kepentingan sekunder harus tersedia dari penilaian kelembagaan Informasi pada pemangku kepentingan primer harus tersedia dari analisis sosial.

Identifikasi pemangku kepentingan

Variabel pengaruh kekuasaan terhadap pemangku kepentingan Di dalam dan antara organisasi formal Hierarki hukum (perintah&kontrol, pemegang anggaran Otoritas kepemimpinan (formal dan informal, karisma, politik) Pengendalian sumber daya strategis untuk kebijakan (misalnya pemasok air & listrik) Kepemilikan pengetahuan khusus (misal: staf pertanian) Negoisasi posisi (kekuatan yg berkaitan dgn pemangku kepentingan pada proyek (kebijakan)) Untuk kepentingan kelompok pemangku kepentingan eksternal & primer Status sosial, ekonomi, politik Tigkat organisasi, konsensus, kepemimpinan dalam kelompok Tingkat kontrol SD strategis yg signifikan pada kebijakan Pengaruh informal melalui suatu hubungan dgn pemangku kepentingan lain Tingkat ketergantungan pada pemangku kepentingan yg lain, menilai pentingnya hal tsb pada kesuksesan kebijakan

Checklist penggambaran asumsi ttg (dan risiko yg berasal dari) pemangku kepentingan Apa peran/reaksi pemangku kepentingan kunci yg harus diasumsikan jika kebijakan sukses? Apakah peran ini masuk akal dan realistis? Apakah ada reaksi negatif, yg dapat diharapkan, memberikan kepentingan bagi pemangku kepentingan? Jika rekasi tsb terjadi  apa dampak yg akan mereka miliki dalam penerapan kebijakan? Bagaimana kemungkinan reaksi negatif ini, apakah merupakan risiko yg besar? Kesimpulannya, asumsi masuk akal yg mana ttg pemangku kepentingan yg mendukung atau mengancam kebijakan?

Contoh penerapan analisa pemangku kepentingan

sekian