STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Bab 1 Pendahuluan.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Universitas Negeri Semarang
AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KDPPLK Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK bagi para pengguna eksternal.
4.Penulisan draft SAP oleh Kelompok Kerja.
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Akuntansi Sektor Publik
KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Disusun Oleh: Ramina Anjani ( ) Kelas VI Reg 1 A Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains 2018.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 02 Realisasi Anggaran PSAP No. 03 Laporan Arus Kas PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan PSAP No. 06 Akuntansi Investasi PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 08 Akunt Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Pengantar Komite Standar akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP

Lanjutan ... KSAP terdiri dari: 1. Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) 2. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja) Ad. 1. Komite Konsutatif Bertugas memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ad. 2. Komite Kerja Bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

I. Tujuan dan Strategi KSAP KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut

II. Pelaporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut

III. Standar Akuntansi Pemerintahan Kedudukan SAP Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP

B. Ruang Lingkup SAP diterpakan dilingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan

C. Proses Penyiapan SAP Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP Riset terbatas oleh kelompok kerja Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja Pembahasan draf oleh komite kerja Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan Peluncuran draf publikasian SAP Dengar pendapat terbatas dan Dengar pendapat publik Pembahasan tanggapan dan masukkan terhadap draf publikasian Finasilsasi standar

D. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite Konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draf SAP final melalui menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi PP

E. Sosialisasi Awal standar F. Bahasa

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Tujuan Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya Menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP

Ruang Lingkup Kerangka konseptual ini membahas: Tujuan kerangka konseptual Lingkungan akuntansi pemerintahan Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna Entitas pelaporan Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.