OLEH IR. H. ISMUNANDAR, M.T BUPATI KUTAI TIMUR TANTANGAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR OLEH IR. H. ISMUNANDAR, M.T BUPATI KUTAI TIMUR

LATAR BELAKANG

Dalam proses Reformasi Birokrasi, peran pemerintah dan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai hubungan tak terpisahkan. Kompetensi abdi negara sebagai bagian penting dari kerangka Reformasi Birokrasi sangat menentukan.

Masalah – Masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi yang gemuk Peraturan perundang-undangan overlapping SDM aparatur Tidak kompeten tumpang tindih kewenangan Pelayanan publik masih buruk Pola pikir Rule-Based Budaya kinerja belum terbangun

Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi

NAWACITA 1. ….. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. …..

RPJMN 2015-2019 SASARAN REFORMASI BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN PELAYANAN PUBLIK

8 AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG INGIN DICAPAI Organisasi Tatalaksana Sumberdaya manusia aparatur Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Budaya Kerja Aparatur Hasil Yang Ingin Dicapai Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai keutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dngan integritas dan kinerja yang tinggi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan struktur organisasi pemerintah Penataan jumlah dan distribusi PNS Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka Peningkatan profesionalisme PNS Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegritas Peningkatan pelayanan publik Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan efisiensi belanja Aparatur

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

VISI Terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

MISI Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan Agribisnis dan Agroindustri Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

RPJMD 2016-2021 SASARAN REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik Tujuan peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1 : Terwujudnya aparatur pemerintahan yang professional Strategi 1 : Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pemerintahan Kebijakan 1 : Fasilitasi peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan secara berkelanjutan Kebijakan 2 : Penerapan analisis jabatan dan beban kerja Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Strategi 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kebijakan 1 : Penyempurnaan pedoman tata kelola berbasis hasil kajian/telaah Kebijakan 2 : Pengembangan E- government Sasaran 3 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas Strategi 3 : Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik Kebijakan 1 : Fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu Kebijakan 2 : Modernisasi pelayanan publik

Penataan struktur organisasi pemerintah Penataan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Penataan jumlah dan distribusi PNS Perumusan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja Perhitungan Kebutuhan Jumlah PNS dan Peta Redistribusi PNS melalui e-Formasi

Finalisasi Anjab ABK

Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilakukan Assesment Test pada tahun 2017

Assesment Pejabat Struktural eselon III dan IV

Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Peningkatan profesionalisme PNS Pengiriman PNS untuk mengikuti Program Tugas Belajar maupun ijin Belajar Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklatpim Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional

Diklatpim IV di Badan Diklat Prov. Kaltim

Diklat Prajabatan

Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegritas Pengelolaan Anggaran dengan menggunakan aplikasi e-budgetting Pengelolaan Sistem Kepegawaian dengan sistem SAPK Pengelolaan sistem Pendidikan dengan aplikasi digital learning (e-learning) Perhitungan kebutuhan PNS dengan aplikasi e-Formasi

Launching Digital Learning

PENGELOLAAN BOSNAS / BOSDA BERBASIS IT

MoU dgn Kementrian Kominfo dalam rangka Smart city

Peningkatan pelayanan publik Pengelolaan sistem perijinan dengan menerapkan sistem Pelayanan Satu Pintu melalui pelimpahan kewenangan perijinan dari OPD kepada DPMPTSP Peningkatan sistem Pelayanan Kesehatan dengan membentuk dan menetapkan UPTD Puskesmas untuk memberikan layanan rawat inap 24 jam serta Pembentukan Rumah Sakit Pratama yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi RSUD

Pembentukan satgas (satuan tugas) perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Pelayanan Perpustakaan Keliling

Peresmian PLTU Tanjung Bara

MoU KPC dan PLN – Penjualan sisa listrik produk KPC

Program Listrik hingga ke pedalaman

PDAM Sangatta

IPA KABO

Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur Pembuatan sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN )

COFFEE MORNING

Sejak tahun 2015 Kab. Kutai Timur mendapat predikat WTP dari BPK

Menpan RB memberikan penghargaan AKIP

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan TK2D

Peningkatan efisiensi belanja Aparatur Sistem aplikasi dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah (Sinergitas dengan SKPD dalam meningkatkan PAD – SI Gede PAD)

CAPAIAN- CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KUTAI TIMUR

4 Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan wajib pelayanan dasar Urusan wajib bukan pelayanan dasar Urusan pilihan Urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rata- rata capaian keuangan dan fisik masing-masing sebesar 80,81% dan 96,61%. Terdapat 15 urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik masing - masing sebesar 86,62% dan 95,25%. Terdapat 5 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik masing-masing sebesar 74,61% dan 97,94%. Terdapat 6 urusan pemerintahan dan fungsi penunjang dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik masing-masing sebesar 82,31% dan 100%.

PENGHARGAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017

Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Tingkat Nasional Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Anugrah PAUD Tingkat Nasional 2017 PERPAMSI Award 2017 dari Tingkat Nasional Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia ( PERPAMSI ) Rekor Muri Katagori Tarian Masal Melayu dari tingkat Nasional Musium Rekor Indonesia 2017 Penghargaan Anugrah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi Tahun 2017 dari tingkat Nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pembina K3 Terbaik dari tingkat Provinsi Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Terbaik I Dari Tingkat Provinsi Terbaik II Bidang Industri dan Gerakan Pramuka Dari tingkat Provinsi dalam rangka HUT Kaltim ke- 61 Terbaik III Bidang Kehutanan Dari tingkat Provinsi dalam rangka HUT Kaltim ke- 61 Panji Bidang Perkebunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang dari tingkat Provinsi Penghargaan Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri atas capaian Akta Kelahiran Kutim 97,95% yang melebihi target nasional 85%. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pengelolaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Piagam penghargaan opini WTP tahun 2016 diserahkan Perwakilan BPK RI Kalimantan Timur. Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2016 dengan Predikat Nilai B. Penghargaan RKPD terbaik II se Kaltim Tahun 2018

Penghargaan WTN oleh Kementerian Perhubungan

Penghargaan APN

ANUGRAH PERPAMSI AWARD 2017

ANUGRAH PAUD 2017

Rekor Muri Katagori Tarian Masal Melayu dari tingkat Nasional

Anugrah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi

Penghargaan LAKIP

Menpan RB memberikan penghargaan AKIP

Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018 dari Gubernur Kaltim

TANTANGAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rendahnya kompetensi ASN (PNS dan TK2D) Tuntutan Teknologi yang berbasis online (E-system) Tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi

UPAYA MENGATASI TANTANGAN Peningkatan kompetensi ASN melalui program pendidikan dan pelatihan Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga kediklatan

MoU dengan Universitas Mulawarman

MoU dengan Universitas Trisakti

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan Good Governance menuju birokrasi berkelas dunia diperlukan transformasi birokrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN secara komprehensif dan berkesinambungan. Tiga Hal utama dalam proses transformasi dan Pengelolaan SDM ASN adalah : Pertama,  rule based bureaucracy melalui pembenahan/perbaikan Administrasi Kepegawaian;  Kedua,  performance based bureaucracy melalui pembenahan/perbaikan Manajemen SDM ASN; Ketiga,  dynamic governance melalui pengembangan potensi human capital -yang pada gilirannya akan menciptakan  birokrasi  Indonesia  yang  bersih,  bebas korupsi,  kompeten  dan melayani.

TERIMA KASIH