Perekonomian Indonesia SISTEM EKONOMI BernadethY.P.S, M.Si

SISTEM Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

SISTEM Suatu organisasi besar yg menjalin berbagai subyek (atau obyek) serta kelembagaan dlm suatu tatanan tertentu Suatu organisasi yg mengatur serta menjalin hub ek antarmanusia & seperangkat kelembagaan* dlm suatu tatatan kehidupan Perangkat kelembagaan: lbg ek (formal/informal) cara kerja norma peraturan/hukum dsb-nya

PENGERTIAN SISTEM EKONOMI Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan Manusia sebagai subjek, barang ekonomi sebagai objek, seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi Kelembagaan mencakup lembaga- lembaga ekonomi, cara kerja, hukum dan peraturan, kaidah dan norma, kebiasaan, perilaku, etika masyarakat

SISTEM EKONOMI Bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan: apa (What) barang & jasa yg akan dihasilkan; Bagaimana (How) menghasilkannya; dan Untuk siapa (for whom) barang tersebut dihasilkan.

Elemen-elemen dalam Sistem Ekonomi * Unit-unit ekonomi seperti: rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. * Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait. * Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT).

PEMBEDAAN SE SUATU NEG DPT DILIHAT DARI SISTEM PEMILIKAN SBR DAYA DERAJAT KOMPETISI & PENERIMAAN IMBALAN ATAS KERJA PERAN PEMERINTAH DLM MENGATUR, MENGARAHKAN & MERENCANAKAN PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. ideologi/falsafah hidup bangsa, 2. sifat dan jati diri bangsa, serta 3. struktur ekonomi.

PERBANDINGAN SISTEM-SISTEM EKONOMI Berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset: sistem ekonomi kapitalis. sistem ekonomi sosialis. sistem ekonomi campuran.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis (Kapitalisme) Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba Adanya persaingan bebas dalam perekonomian Motif ek. terutama utk kepentingan individual/diri sendiri (self interest) Peran negara minimal Contoh: USA, Jepang, Inggris, Prancis

Kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis Setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju Produksi barang/jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar (kebutuhan masyarakat)

Keburukan Sistem Ekonomi Kapitalis Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat Menimbulkan penindasan (Eksploitasi) terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan

SISTEM EKONOMI SOSIALIS Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur, Rusia. ASUMSI : kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: a) Hak milik individu tidak diakui b) Seluruh sumber daya dikuasai negara c) Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggungjawab pemerintah d) Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah e) Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat f) Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS Kelebihan sistem ekonomi sosialis: a) Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian b) Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat c) Pemerintah mengatur distribusi d) Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan e) Pelaksanaan pembangunan lebih cepat f) Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata

Kelemahan sistem ekonomi sosialis: a) Hak milik individu tidak diakui b) Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha c) Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang d) Jalur birokrasi panjang

Sistem ekonomi Sosialis terbagi menjadi 2, yaitu Sosialisme – Marxisme (Liberal) Sistem ini diperkenalkan oleh Karl Max yaitu tentang perkembangan ekonomi dari tahap terendah hingga tertinggi. Sosialisme – Komunisme Diperkenalkan oleh Lenin dan dilanjutkan oleh Stalin yaitu tentang proses evolusi sosial yang cepat dengan melakukan tindakan-tindakan yang konkret yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat yang ideal.

KOMUNISME vs MARXISME Pokok masalah Komunis Sosialisme Liberal Hak Milik alat produksi (tahap awal) Nasionalisme scr menyeluruh tanpa ganti rugi Bertahap dan diberi ganti rugi Distribusi/konsumsi Diatur oleh negara Ada kebebasan bagi WN Alat produksi Dimiliki & diatur oleh neg Swasta kehilangan hak milik atas alat2 prod Neg memiliki industri ttt (monopoli) Ada izin bg swasta memiliki alat prod Penguasa (Politik) Gol minoritas (elite partai) Demokrasi/hak suara Pembaruan sosial Dg jalan kekerasan /revolusi Secara bertahap (evolusi) : kapitalis  sosialis Tanas

Sistem Ekonomi Sosialis yg termodifikasi ke Sistem Ekonomi Indonesia Lihat Penjelasan Pasal 33 : Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masy. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun usaha yg sesuai utk itu adalah koperasi.

Sebab itu cabang-cabang produksi yg penting bagi negara & yg menguasai hajat hidup org banyak harus dikuasai oleh negara. Kalo tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan org seorang yg berkuasa & rakyat banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yg tidak menguasai hajat hidup org banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi & air & kekayaan alam yg terkandung dlm bumi adl pokok2 kemakmuran rakyat. Sebab itu hrs dikuasai oleh negara & dipergunakan utk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

Sistem Ekonomi Campuran SEC adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis (Tambunan, 2011) karena saat ini tidak ada ada negara yang menerapkan SEK atau SES secara murni (100%) kecuali di Korea Utara, tetapi lebih bersifat campuran dengan berbagai variasi kadar dominasinya.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran : Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasta Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran Kebebasan berusaha Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas Lebih mementingkan umum dari pada pribadi Beban pemerintah berat dari pada beban swasta Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Merkantilisme ala VOC (1600-1800) Monopoli negara ala sistem Tanam Paksa (1830-1870) Sistem ekonomi kapitalis liberal (1870-1945 Petani dan rakyat kecil menjadi penyumbang paling besar bagi kesuksesan penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda dan rakyatnya menjadi kaya sedangkan Hindia Belanda dan rakyatnya tetap jadi “kuli” dan hidup miskin Eksploitasi, liberalisme, imperialisme terhadap rakyat Indonesia, menjadi penyebab utama kemiskinan

1945 -1966 : Perekonomian bangsa menghadapi tantangan dan ujian berat termasuk rongrongan politik dari dalam dan luar 1959 penolakan paham kapitalisme-liberalisme secara konstitusional dan kembali ke UUD 45, tetapi sistem ekonomi nasional berkembang menjadi sistem etatistik (serba negara) yang mematikan daya kreasi masyarakat, sehingga 1959-1966 sistem yang berlaku adalah ekonmomi komando Sistem ekonomi komando berakhir pada tahun 1966 dengan hiperinflasi sampai 650% 1963 Soekarno mencanangkan Dekon (Dewan Ekonomi yang intinya ingin mengoreksi ekonomi menjadi sistem ekonomi pasar, tapi gagal karena partai politik menafsirkannya secara sendiri-sendiri

1966-1969 : Ekonomi Orde Baru secara radikal membalikkan arah perjalanan sistem ekonomi Indonesia Paradigma pembangunan mengarah pada penerapan demokrasi ekonomi dan politik ekonomi diarahkan pada upaya dan cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Percetakan uang dibatasi, anggaran belanja pemerintah berimbang, sistem ekonomi pasar bebas mulai berjalan normal, pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian REPELITA

1969-1974 : REPELITA I 1974-1979 : REPELITA II 1979-1984 : REPELITA III 1984-1989 : REPELITA IV 1989-1994 : REPELITA V Posisi Indonesia meningkat dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpendapatan menengah dan ekonomi tumbuh rata-rata 7% per tahun selama 25 tahun

Paradigma pembangunan Indonesia saat itu diwadahi dalam konsep TRILOGI PEMBANGUNAN, tiga prasyarat yang terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung : Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan Pemerataan pembangunan Stabilitas politik selama 25 tahun telah memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan, namun memunculkan ketidakmerataan dan ketidakadilan serius Sering terjadi ketidaksejajaran antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial

maka 25 TAHUN I (1945-1969) TAHAP PEMBANGUNAN BANGSA (NATION BULDING) Berdasarkan pengalaman sejarah dalam dua kali 25 tahun berdirinya bangsa ini, 25 TAHUN I (1945-1969) TAHAP PEMBANGUNAN BANGSA (NATION BULDING) 25 TAHUN II (1969-1994) TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI maka 25 TAHUN III (1994-2019) mestinya akan menjadi TAHAPAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pergeseran dari tahap pembangunan ekonomi ke tahap pembangunan manusia, diharapkan merupakan pergeseran paradigma pembangunan dari penekanan pada pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan melalui pemerataan (growth via equity) Pertumbuhan melalui pemerataan (growth via equity); keberpihakan pada kepentingan masyarakat miskin dan lemah, sehingga mereka memperoleh peluang untuk berusaha secara produktif Membantu pertumbuhan ekonomi nasional

Terkait dengan sistem ekonomi, EMIL SALIM mengatakan, perekonomian Indonesia sejak akhir masa penjajahan bergerak seperti pendulum dari kiri ke kanan dan sebaliknya Paling kiri berarti pemerintah sepenuhnya berperan (masa ekonomi komando), paling kanan berarti sistem ekonomi liberal yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre berpendapat ada tiga mazhab yang bersaing mengendalikan perekonomian Indonesia, yaitu : Kaum teknokrat (ekonom) yang berpaham pasar bebas dan berada di tiga “pusat kekuasaan”, Depkeu, BAPPENAS, dan BI Kaum intervensionis yang menginginkan peran besar dari negara dalam pembangunan Kaum nasionalis pola lama yang ingin selalu berpegang teguh pada ideologi bangsa-negara (pasal 33 UUD 45)

Pada kenyataannya tidak persis demikian, karena sering terjadi penyeberangan dari satu kelompok pemikiran ke kelompok lainnya khususnya dalam mengambil kebijakan ekonomi tertentu Bahkan pada REPELITA VI (awal PJP II), GBHN 1993 berbeda dengan GBHN sebelumnya dan lebih menekankan pemerataan pembangunan serta berorientasi pada ekonomi rakyat sebagai salah satu strategi mengurangi ketimpangan rkonomi dan kesenjangan sosial

REPELITA VI juga memunculkan bab baru yaitu mengenai Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan serta bab mengenai Peningkatan Kualaitas SDM REPELITA VI juga menegaskan kebijakan dalam bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan usaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan tarafkesejahteraan rakyat Walaupun paradigma pembangunan ekonomi nasional tetap Trilogi Pembangunan, tetapi mulai REPELITA VI (awal PJP II), pemerataan telah dijadikan sebagai prioritas utama

Terlepas dari berganti-gantinya praktek sistem ekonomi Indonesia, sesuai dengan makna yang terkandung dalam UUD 1945, maka normatif  landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme);  Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi);  Persatuan Indonesia  (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi);  Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta  Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi kita adalah Sistem Ekonomi Pancasila yaitu Ekonomi Kerakyatan yang berarti bahwa seluruh rakyat, atau setiap warga negara diperbolehkan ikut serta dalam proses produksi dan distribusi. Rakyat diperbolehkan memiliki modal yang menjadi hak milik pribadinya, yang boleh dipadukan dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk membuat barang dan jasa, yang dijual kepada para konsumen dengan memperoleh laba. Bentuk hukum dari organisasinya boleh apa saja seperti perusaan perseorangan, persekutuan perorangan, firma, firma komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama

Ekonomi pancasila adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya pancasila di Indonesia. Jadi pancasila adalah khas Indonesia, maka ekonomi pancasila pun merupakan ciri khas Indonesia Pada tataran filosofis ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai-nilai-Pancasila. Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena:

Berlandas pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak. Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi Pancasila tidak dikenal “economic animal”, yang satu memangsa yang lain. Ekonomi Pancasila berakar di bumi Indonesia. Meskipun ekonomi dunia sudah menyatu, pasar sudah menjadi global, namun selama masih ada bangsa dan negara Indonesia, maka ekonomi Indonesia tetap diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik dari para pelakunya meskipun kegiatannya sudah mengglobal.

4. Sila keempat dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi. 5. Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, seluruh upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Jadi dengan kata lain, sistem ekonomi kita sesungguhnya adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam : Pasal 33, sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi Pasal 27 dan pasal 34 yaitu sebagai pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam semua aspek kehidupan yang secara lebih rinci ditujukan untuk (i) mengembangkan koperasi, (ii) mengembangkan BUMN, (iii) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (iv) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan (v) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan: sistem ekonomi yang demokratis yang didasarkan atas asas kekeluargaan dan disusun sebagai usaha bersama dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat Kerakyatan dalam konteks ekonomi kerakyatan sama dengan makna kerakyatan yang tercantum dalam butir ke-4 Pancasila yaitu demokrasi, jadi ekonomi kerakyatan berarti sama dengan demokrasi ekonomi Ekonomi kerakyatan memiliki komitmen untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda ekonomi, sehingga peran masyarakat bukan hanya pada berproduksi dan menikmati hasil produksi, tetapi juga mengawasi jalannya produksi dan distribusi

Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sehingga cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sebab kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh ke tangan pribadi-pribadi yang mungkin saja rakyat banyak yang miskin akan tertindas atau dirugikan Negara bukanlah berarti pemerintah, tetapi negara secara keseluruhan termasuk rakyat Penguasaan oleh negara berarti dikelola sesuai kehendak dan kemauan rakyat yang dapat saja dilakukan oleh perusahaan swasta, pemerintah, atau komponen masyarakat lainnya, asalkan didasarkan atas pertimbangan kemakmuran rakyat secara keseluruhan

Ciri Ekonomi Kerakyatan Mengutamakan aspek pemerataan dan keadilan Didasari atas asas kebersamaan, saling mendukung, kerjasama, dan kemitraan Berpihak kepada rakyat banyak Memberdayakan dan melibatkan rakyat, (iv) dilandasi oleh kekuatan rakyat Subsisten dan teknologi seadanya Dijalani oleh rakyat dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidupnya Lebih menekankan pada aspek ekonomi produksi rakyat Mengacu kepada lima azas Pancasila dan sejalan dengan UUD 1945

Perekonomian Indonesia yang berdasarkan kerakyatan dan demokrasi adalah perekonomian yang : menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan usaha bersama berkeadilan ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat lebih mengutamakan kemitraan daripada persaingan walaupun muncul persaingan, haruslah persaingan sehat, bukan persaingan yang saling mematikan

BAGAIMANAKAH SISTEM EKONOMI YANG BAIK ?

KRITERIA SISTEM EKONOMI YANG BAIK 1. Daya tahan dan Daya Adaptasi (adjustment and adaptation capabilities) sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang mampu menghadapi ketidakpastian jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Unjuk Prestasi (Performance) Sistem ekonomi dikatakan baik jika menghasilkan : - Kemakmuran - Pertumbuhan - Produktivitas - Pemberdayaan - Terpeliharanya lingkup hidup

KEMAKMURAN Suatu negara dikatakan makmur jika output perkapitanya sangat besar. Menurut standar PBB : negara dikatakan makmur jika pendapatan perkapitanya sudah melebihi US$ 8.000.

PERTUMBUHAN Tingkat Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak boleh mempertinggi tingkat inflasi. Sebab jika tingkat pertumbuhan tinggi dan tingkat inflasi juga naik maka pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PRODUKTIVITAS Ukuran tingkat produktifitas yang umumnya dipakai adalah Output/input. Jika angka output meningkat maka perekonomian makin produktif.

PEMBERDAYAAN Apa yang dimaksud dengan Pemberdayaan ? “ Pemberdayaan adalah Suatu proses atau upaya yang menciptakan kondisi dimana masyarakat/para pelaku ekonomi dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan bakat, kemampuan dan keinginan mereka.”

TERPELIHARANYA LINGKUNGAN HIDUP Sistem ekonomi harus memperhatikan dimensi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Menurut David Ricardo berpendapat manusia cenderung menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan kemajuan ekonomi.