Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Kemitraan Adaro dalam Program STBM di Kabupaten Tabalong
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Lokakarya Exit Strategy dan Pembelajaran Waspola Facility
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
Langkah awal membuat isu sanitasi menjadi Visible ( Mudah dilihat )
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Suharsono Adi Broto, ST, MM Kepala Subdit Pengelolaan Air Limbah
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
PERAN KORKOT.
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KABUPATEN PIDIE
STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Posisi, PERAN dan fungsi STUDI EHRA untuk proses PEMUTAKHIRAN SSK (updating ssk) Disampaikan pada Konsultasi Publik Hasil Pembaruan Studi EHRA Kabupaten.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI
B A P P E D A Provinsi Jawa Tengah
Kementerian PPN/ Bappenas
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
Verifikasi atas Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2017
PERSIAPAN MILESTONE 1 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2019
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Workshop Hasil Focus Group Discussion (FGD) 17 September 2018 “Rekomendasi Multipihak atas Dampak RUU Sumber Daya Air Terhadap Penyediaan Air Minum dan.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). MDGs 2015 RPJMN SDGs – 0 – % Akses Air Minum 0% Kawasan Kumuh 100% Akses Sanitasi.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat 15 Mei 2018 Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/BAPPENAS

Capaian dan Target Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (NASIONAL) Sedang dilakukan Background Study RPJMN 2020-2024 untuk keselarasan dengan indikator/target SDGs 2030 SDGs 2030 Posisi saat ini RPJMN 2015-2019 RPJMN 2020-2024 2015 2019 2024 2030 2017 Target 2030 (SDGs) 100% akses sanitasi aman 100% sampah tertangani Sedang dilakukan background study RPJMN --> untuk indikator SDGs 2030 2

BABS 85% LAYAK | 15% DASAR | 0% BABS 100% AMAN Capaian dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL 6 6.2 Akses universal sanitasi layak dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 6.3 Pengurangan air limbah yang tidak diolah Capaian Nasional TARGET 2019 85% LAYAK | 15% DASAR | 0% BABS AKSES LAYAK: 67,54% AKSES DASAR: 9,37% TIDAK ADA AKSES: 23,09% 70 juta jiwa penduduk yang harus dilayani sanitasi layak sampai tahun 2019 27 juta jiwa penduduk harus STOP BABS *) asumsi pertambahan jumlah penduduk tahun 2019 (BPS Riau) UNIVERSAL ACCESS STBM Akses Aman: 7,39% Tersambung SPALD: +2% Apakah akses aman masuk ke dalam akses layak kalo di pie chart ini? Inisiatif FSM (Fecal Sludge Management) TARGET 2030 100% AMAN BABS Indonesia – 10,41% Jaringan Perpipaan (Sewerage) Sumber data: diolah dari Susenas KOR 2017

SFD – Diagram Alur Tinja di Indonesia SFD Indonesia Dari 85% sistem setempat sekitar setengahnya* bermasalah dengan penampungannya: Tidak ditampung (>22,5%) Tidak pernah dikosongkan (15,2%), sehingga terindikasi bocor/tidak aman Tangki septik/pengolahan air limbah sistem setempat harus disedot untuk mencapai akses aman!! Sumber: WSP – WBOJ

Potensi Sumber Pendanaan Pembangunan Sanitasi Dalam mendukung implementasi dan memperoleh potensi pendanaan yang ada, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus mampu melakukan: DAK Sanitasi Rp. 5,43 T (2015-2018) dan terus meningkat sAIIG Rp. 400 Milyar (2012-2017) ZISWAF Saat Ini: Rp. 657 Juta dan terus dikembangkan Dana Desa Rp. 226,9 T (2016-2018) Lainnya: KPBU, PINA dan CSR ADVOKASI KEPADA KEPALA DAERAH -------------------------------------------- INTERNALISASI SSK KE DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KOLABORASI DAN INTEGRASI DENGAN PROGRAM LAINNYA, seperti KOTAKU dan Kesehatan* Micro-credit Sanitasi Potensi: Rp 21 Milyar Hibah Sanitasi Rp. 50 Milyar (2012-2017) HIBAH APBN Air Limbah Setempat Rp. 148 M (SPPH 2017) Dan akan dikembangkan skema nasional-nya *)SE Menteri Kesehatan No. 184 Tahun 2015 (Pendanaan Untuk Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Apa yang Harus Dilakukan Oleh Pemda? (1) Sinergi Perencanaan dan Pendanaan Pemda mengetahui rencana pengembangan pengelolaan air limbah di wilayahnya Pemda melakukan sinergi sumber-sumber pendanaan yang dapat mendukung pembangunan air limbah Dapat dilakukan melalui SSK Koordinasi Melalui Pokja AMPL/Sanitasi Koordinasi program/kegiatan terkait: Perubahan perilaku (Dinkes) dan monitoring kualitas lingkungan (Dinas LH) Melibatkan Satker PSPLP

Ilustrasi Pemenuhan Target UA Melalui Sinergi Pendanaan Kecamatan Banjarsari Target: 52.179 KK Eksisting akses layak: 47.343 KK Gap: 4.836 KK Rencana SPALD-T dari DAK Kecamatan Jebres Target: 54.464 KK Eksisting akses layak: 51.721 KK Gap: 2.743 KK Rencana SPALD-T untuk 250 KK dan SPALD-S untuk 750 KK dari APBN (DAK) Rencana SPALD-S Individual dari APBN (Hibah) 392 KK Rencana SPALD-S Individual dari APBD Kota : 851 KK dan APBD Prov: 500 KK Kecamatan Lameyan Target: 26.819 KK Eksisting akses layak: 24.923 KK Gap: 1.896 KK Rencana SPALD-S dari APBN: 500 KK Rencana SPALD-T dari APBD Prov: 390 KK Rencana SPALD-S Individual dan Komunal dari APBD Kota: 806 KK Rencana SPALD-S Individual dari CSR: 200 KK Kecamatan Pasar Kliwon Target: 35.008 KK Eksisting akses layak: 33.273 KK Gap: 1.735 KK Rencana SPALD-T dari APBN untuk 1.445 KK Rencana SPALD-S Individual dari APBD Kota untuk 290 KK Kecamatan Serengan Target: 18.505 KK Eksisting akses layak: 16.374 KK Gap: 2.131 KK Rencana SPALD-S Komunal dari APBD untuk 205 KK Rencana SPALD-T dari Hibah Sanitasi untuk 1.926 KK Sumber: SSK Kota Solo, dan ilustrasi PMU PPSP

Apa yang Harus Dilakukan Oleh Pemda? (2) Pengelolaan Sistem Secara Komprehensif Menuju akses aman Dinas pengelola, seperti Dinas CK/PU harus melakukan pengelolaan terhadap tangki septik terbangun melalui penyedotan secara berkala Pemda melakukan pendataan kondisi fasilitas sanitasi di rumah tangga yang dimiliki Pemda mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sistem sanitasi Dapat bekerjasama dengan pihak lain, sebagai contoh; kerjasama dengan pihak swasta dalam penyedotan

TERIMA KASIH Masih banyak yang perlu dilakukan.. bersama kita membangun sanitasi TERIMA KASIH