KORUPSI SORAYA LESTARI, SE, M. Si.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ISU-ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI INDONESIA
Advertisements

BAB 4 Korupsi dan Upaya Pemberantasan A.Pengertian Korupsi
Oleh : AA. Gd. Muliawan, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
BENTUK-BENTUK KORUPSI
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Penanggulangan Korupsi
TANTANGAN DALAM HAL ETIKA DAN KEAMANAN
Pertemuan 2 Bisnis dan Etika dalam Dunia Modern
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
Sumber: ainurrahimyaqin.files.wordpress.com/.../etika-bisnis.p...‎
Etika Bisnis Internasional
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
Dana Kampanye Pemilukada
MASALAH ETIS SEPUTAR KONSUMEN
TUGAS PRESENTASI TIK TENTANG KORUPSI DISUSUN OLEH : DWI RIZKI ANISA PANDIA & ANNISA NASUTION DUA BELAS IPA1.
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi KELOMPOK 2. Nama Kelompok DIAN WIDIANTO ELLA SRI UTAMI DESTI KHOTIMAH EMA JULIANNITA ELY ELIZA.
Referensi. referensi PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Shandy Christianto
Doris Febriyanti M.Si ETIKA PROFESI Doris Febriyanti M.Si
Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW)
PUNGLI/GRATIFIKASI/PENYALAHGUNAAN JABATAN = KORUPSI ?
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
Dasar- dasar perpajakan
BENTUK BADAN USAHA DAN PERKEMBANGAN BADAN USAHA
Hubungan Etis Konsumen dan Perusahaan
bisnis dan perlindungan konsumen
ETIKA BISNIS.
PENGANTAR ILMU POLITIK
PASAR MODAL Rita Tri Yusnita
ARIF ABDUL AZIZ EA09 UNIVERSITAS GUNADARMA
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Pendidikan Anti Korupsi
Kajian Hukum Pidana bagi PPAT yang Bermasalah Hukum dalam Menjalankan Profesinya oleh Gandjar Laksmana Bonaprapta Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
BIROKRASI DAN LEGITIMASI ETIKA PEMERINTAHAN
Masalah Etika dalam Akuntansi Lanjut
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
ETIKA BISNIS “Perspektif Etika Bisnis dalam Ajaran Islam (Sudut Pandang) dan Barat, dan Etika Profesi” Nurdesri Wahyu Ningtyas 4EA Fakultas.
BAB V ETIKA BISNIS.
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
MATERI KULIAH SIFAT BISNIS, PROFESI AKUNTAN
KORUPSI Muchamad Ali Safa’at.
HUBUNGAN WAKIL MANAGER INVESTASI dengan PIHAK LAIN Pertemuan 8
LINGKUNGAN PEMASARAN Roni Kurniawan, M.Si.
Nama: Aulia Puspitarini NPM: Kelas: 4EA09
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
MEMAHAMI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. ARTI KORUPSI Bahasa Latin “corruption: penyuapan”, Bahasa Inggris: corruption; Bahasa Belanda Corruptie (korruuptie).
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Etika Pelayanan Publik
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI
Modus Operandi Kejahatan Keuangan Analisis Kejahatan Keuangan
RUANG LINGKUP KORUPSI.
Gusti Ayu Wulandari, SE, MM
PERPAJAKAN.
GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.
PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Apa Bisnis itu? Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa Bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi.
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Disarikan dari Hidayat (2016), Badri (2010)
Dosen Pengampu: Achmad Sholihin, ST.,MM.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
MAL-ADMINISTRASI OLEH : Drs. H. HIPNI, M.Si Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
Transcript presentasi:

KORUPSI SORAYA LESTARI, SE, M. Si

Adanya penyimpangan dari pegawai publik (public officials) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (serve private ends). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: ”Corruption is abuse of trust in the interest of private gain”, Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.45

Contoh lain adanya perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak adalah pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain

KARAKTERISTIK ATAU CIRI-CIRI, DAN UNSUR-UNSUR (DARI SUDUT PANDANG HUKUM) KORUPSI Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.

Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang Jeremy Pope (2007: xxvi) - mengutip dari Gerald E. Caiden dalam ”Toward a General Theory of Official Corruption” - menguraikan secara rinci bentuk- bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu: Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaranpemerintah, menipu dan mencuri.

Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. kepentingan pribadi; membuat laporan palsu Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.

Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. Perkoncoan, menutupi kejahatan. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Sedangkan menurut Aditjondro (2003: 22) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu. Penyuapan dan penyogokan, memeras, menguti pungutan, memintakomisi.

Penggunaan. uang. yang. tidak tepat,. pemalsuan Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan,memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.

CIRI-CIRI KORUPSI ANTARA LAIN YAITU : Biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat berakar. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (tidak selalu uang). Pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan. Mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum. Pengkhianatan kepercayaan. Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban. Kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

PENYEBAB KORUPSI Ketiadaan atau kelemaham kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi. Kelemahan pengajaran agama dan etika Konsumerisme dan globalisasi. Kurangnya pendidikan. Kemiskinan. Tidak adanya tindak hukuman yang keras. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi. h. Struktur pemerintahan.