BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD PASCA LAHIRNYA UU NO. 6/2014) Oleh: Ir BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD PASCA LAHIRNYA UU NO.6/2014) Oleh: Ir.H. Didiek Tranggono, M.Si 1). Ketua BPD Desa Bluru Kidul 2). Dosen Fisip UPN Veteran Jatim
Kedudukan BPD mengalami perubahan (: jika sblnya BPD hanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, sekarang menjadi Lembaga Pemerintahan Desa); dari fungsi hukum menjadi fungsi politis. Fungsi BPD: (a)membahas dan menyepakati Rancangan Perdes bersama Kades. (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masy desa, dan © melakukan pengawasan kinerja Kades (Pasal 55)
3. Tugasnya menelenggarakan Musdes 3.Tugasnya menelenggarakan Musdes. Peserta nya tdr dr: Kades, Perangkat Desa, RT/RW, dan Tokoh Masyarakat; sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijaksanaan tentang desa. 4.Problem yang dihadapi BPD: (1) Anggota BPD belum sepenuhnya memahami Tupoksinya, (2) Bintek/Pembekalan, (3) Rekruitmen anggota BPD apa adanya, dan (4) Penggajian
5.Pada masa lalu desa hanya jadi obyek pembangunan/tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Sekarang beda ! 6.UU Desa No.6/2014 ibarat menyapih: babak baru bagi desa agar lebih maju dan mandiri. Karena kunci UU tsb adalah pemberdayaan. 7.Jika dulu desa tgt kebaikan Kepala Daerah, maka sekarang desa harus memperkuat kedudukannya. Kedepan desa bukan lagi kepanjangan tangan pemerintah, ttp menjadi pemimpin masyarakat
8.Terwujudnya empat komponen desa, yakni: Maju, Mandiri, Kuat, dan Demokratis 9.UU No.6/2014 tentang Desa diharapkan menjadi senjata bagi BPD agar mampu menjalankan tupoksinya dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab 10.TATA TERTIB BPD
SEMOGA ALLAH SWT SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK & BIMBINGAN SEKIAN & TRIMAKASIH SEMOGA ALLAH SWT SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK & BIMBINGAN KEPADA KITA SEMUA AMIN YRA