SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
Hubungan Antar Pemerintahan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Universitas Negeri Semarang
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYEMPURNAAN DATABASE SIPD Jawa Barat, September 2017 Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
INTERKONEKSI DATA SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN OMSPAN Biro Keuangan dan BMN, 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAHAN RAPAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019 Karanganyar, 9 Agustus 2018 BIDANG ASET DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Pengelolaan website pemerintah daerah
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaharuinya dengan pengumpulan data secra bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik. SIPD

B. Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab X Pasal 274 yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2014 tentrang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), SIPD

C. Pengertian SIPD Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. SIPD

SIPD D. Data dan Informasi Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi data SIPD yang terdiri dari 8 kelompok (umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik/hukum/keamanan, dan insidensial) Data SIPD bersumber dari seluruh SKPD/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Data SIPD tersebut disajikan dalam bentuk Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Informasi Kondisi Pembangunan Daerah, serta sebagai rujukan dalam Perencanaan Daerah dan tata ruang Daerah SIPD

SIPD E. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah : Untuk menginformasikan, perkembangan keterisian data yang telah di input ke sistem aplikasi SIPD pusat. Sebagai upaya dalam rangka koreksi data yang telah masuk agar akurasi data lebih terjaga. Untuk mendapatkan informasi terbaru baik regulasi ataupun pengembangan aplikasi SIPD. Mendiskusikan permasalahan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam memenuhi tuntutan aturan sebagaimana diamanatkan Permendagri no 8 Tahun 2014 Tentang SIPD. SIPD

F. Manfaat SIPD Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota : SIPD menyediakan data dan informasi yang akurat dan terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah; Bagi Kemendagri : SIPD menjadi system penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah; Bagi Kantor/Lembaga : SIPD menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah; Masyarakat : SIPD merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan SIPD

SIPD G. Pengumpulan Data Pengumpulan Data SIPD dalam setahun dua kali pengumpulan (2 Semester) Semester 1 = Data n-1 atau data tahun sebelumnya (data final) batas pengumpulan di bulan Juni Semester 2 = Data n=n atau data tahun berjalan (data sementara) batas pengumpulan di bulan Desember SIPD

CARA PENGINPUTAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK

Langkah Input Data SIPD Masuk ke web http://sipd.kemendagri.go.id/ Pilih Tombol Pilih Pilih Tombol Edit All (Input data secara Online) Pilih e-Database Masukan Username dan Password Masukan Data Input Data Pilih Sumber Data Pilih Input Data Pilih Tombol Simpan Data Urusan Wajib/ Data Urusan Pilihan/ Data Umum Pilih Data per Urusan Pilih Tahun Data Pilih Tampilkan Tombol Cetak Data (Mencetak hasil input) Tombol Download Excel (Mengambil format file Excel untuk Input secara Offline) Tombol Upload File Excel (Mengupload hasil input Offline) Tombol Salin Data (Mengcopy Data tahun sebelumnya) Pilih Data Header SIPD

Tampilan Awal SIPD SIPD http://sipd.kemendagri.go.id/

SIPD 1. Pilih e-Database

SIPD 2. Masukan Usename dan Password

Tampilan Dashboar SIPD

SIPD 3. Input Data c d a e b

SIPD 3.1 Input Data f g h i k j l

SIPD 3.1 Input Data n m o

KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD Organisasi Perangkat Daerah Dengan Urusan Yang Sama No OPD URUSAN 1 DINAS KESEHATAN KESEHATAN 2 RSUD Dr. ADJIDARMO 3 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PERTANIAN 7 DINAS PETERNAKAN 8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UMUM 9 BADAN PENDAPATAN DAERAH 10 INSPEKTORAT DAERAH 11 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 12 SEKRETARIAT DAERAH 13 BADAN PENGELOLAAN KESUANGAN DAN ASET DAERAH 14 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Catatan : Demi menghindari data hilang OPD dengan urusan yang sama tidak boleh menginput secara online atau upload format excel yang telah di download dan diisi, melainkan dengan cara mendownload format isian dan diisi secara offline dan dikirim melalui email : p2epdbapp@gmail.com

LAPORAN INPUT DATA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DDAERAH (SIPD) 2018 PER TANGGAL 18 JULI 2018 SIPD No Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan Input Keterangan 1 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UMUM OK   2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4 BADAN PENGELOLAAN KESUANGAN DAN ASET DAERAH 5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN 7 PERPUSTAKAAN 8 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA Semua header belum di input 9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10 DINAS KESEHATAN KESEHATAN 11 DINAS KETAHANAN PANGAN PANGAN 12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Beberapa header belum di input 14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP 15 DINAS PARIWISATA PARIWISATA 16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN INPUT DATA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DDAERAH (SIPD) 2018 PER TANGGAL 18 JULI 2018 SIPD No Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan Input Keterangan 17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OK Beberapa header belum di input 18 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN   Semua header belum di input 19 PENDIDIKAN 20 DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN 21 DINAS PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN 23 PERINDUSTRIAN 24 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PERTANIAN 25 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN 26 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 27 DINAS PETERNAKAN 28 DINAS SOSIAL SOSIAL 29 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENAGA KERJA 30 TRANSMIGRASI

LAPORAN INPUT DATA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DDAERAH (SIPD) 2018 PER TANGGAL 18 JULI 2018 SIPD No Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan Input Keterangan 31 DP2KBP3 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   Semua header belum di input 32 PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA 33 DPMPTSP PENANAMAN MODAL OK 34 INSPEKTORAT DAERAH UMUM Tidak ada data yang harus diisi 35 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Belum Input 36 RSUD Dr. ADJIDARMO KESEHATAN 37 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 38 SEKRETARIAT DAERAH 39 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jadwal Input SIPD : Tahap Pertama : Pertemuan dengan Pengelola SIPD dalam rangka persiapan input Tahap Kedua : Input Data SIPD untuk Tahun 2017 oleh masing-masing OPD sampai dengan bulan juni 2018 semester pertama Tahap Ketiga : Awal Bulan Juli pertemuan semester pertama dalam rangka evaluasi laporan SIPD Tahun 2017 dan persiapan input data Tahun berjalan Tahap Keempat : Akhir Bulan Desember pelaporan dan evaluasi hasil input SIPD Tahun berjalan sampai dengan semester kedua SIPD

SIPD TERIMA KASIH