Kementerian PPN/ Bappenas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Win-Development Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA SANITASI.
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
Langkah awal membuat isu sanitasi menjadi Visible ( Mudah dilihat )
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
AKREDITASI PUSKESMAS.
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERAN KORKOT.
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Logical Framework Penyusunan RPJMD
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Posisi, PERAN dan fungsi STUDI EHRA untuk proses PEMUTAKHIRAN SSK (updating ssk) Disampaikan pada Konsultasi Publik Hasil Pembaruan Studi EHRA Kabupaten.
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
Kementerian PPN/ Bappenas
Yogyakarta, Oktober 2018 Mekanisme Desk.
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Balikpapan, Oktober 2018 Mekanisme Desk
Pendampingan Implementasi
PERSIAPAN MILESTONE 1 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2019
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Kementerian PPN/ Bappenas PENJAMINAN KUALITAS DOKUMEN SSK DAN PENDAMPINGAN 2019 -------------------------------------- Yogyakarta, 17 Oktober 2018 PMU PPSP Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas

PENJAMINAN KUALITAS Self-assessment bagi kabupaten/kota yang menyusun SSK Pokja Provinsi bersama dengan Fasilitator Provinsi (PF) Menggunakan alat bantu tools Penjaminan Kualitas. Pokja Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen kabupaten/kota di dalam nawasis Tidak hanya melihat kesesuaian dengan pedoman, tetapi juga kedalaman/substansi dari aspek Teknis, Regulasi, Kelembagaan, dan Pendanaan Memastikan SSK mencerminkan kegiatan yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan usulan penganggaran dan kegiatan tools yang sama dapat digunakan untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri sebelum diupload di nawasis

1 2 PENGANTAR PENJAMINAN KUALITAS SKENARIO PPSP 2019 tools yang sama dapat digunakan untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri sebelum diupload di nawasis

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM SSK Target Infrastruktur OM (Operations & Maintenance) Kelembagaan FSM (Fecal Sludge Management) IPLT BABS Sudah memiliki pengelola dan peraturan pendukung mengenai teknis operasional dan tarif BABS  0% Kabupaten/ kota minimal terlayani 1 unit IPLT FSM/Rantai Pengelolaan Air Limbah diperlukan untuk mendukung pencapaian SDGs TPA Harus terdapat alokasi anggaran untuk infrastruktur terbangun Kabupaten/kota minimal terlayani 1 unit TPA

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Visi-Misi Tahapan Pengembangan Tujuan dan Sasaran Terdapat keterkaitan antara visi misi kabupatan/kota dengan visi/misi sanitasi untuk masing-masing sektor air limbah, persampahan dan drainase Pembangunan air limbah domestik dan persampahan telah mengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota Tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi Jangka pendek: 100% Stop BABS Jangka Menengah: IPLT Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK Terdapat informasi mengenai kemampuan pendanaan sanitasi kabupaten/kota.

STRATEGI & KERANGKA KERJA LOGIS Mengarah pada penyelesaian masalah mendesak Berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran Disusun berdasarkan analisis/rumusan SWOT KKL menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. KKL menunjukkan langkah-langkah logis dari substansi SSK yang menunjukkan adanya benang merah dari permasalahan mendesak sampai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh kab/kota (bab 2-5) KKL memuat strategi yang berasal dari analisis SWOT dan merupakan skala prioritas penanganan sanitasi untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi kab/kota. Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Partisipasi Masyarakat INDIKASI PENDANAAN APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten/Kota APBD Provinsi CSR Partisipasi Masyarakat Funding Gap tools yang sama dapat digunakan untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri sebelum diupload di nawasis

SKENARIO PPSP 2019 Pemutakhiran Reguler Peran Pusat Panduan Dukungan PMU dan PIUs Peningkatan kapasitas pemerintah daerah: Pelatihan Technical Assistance Buddy system E-learning & E-discussion melalui Nawasis 4. Pelatihan terbatas di tingkat pusat Peran Provinsi Mendampingi kabupaten/kota Menyediakan fasilitator secara mandiri Peran Kabupaten/Kota Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK Menyediakan fasilitator secara mandiri

SKENARIO PPSP 2019 Model Pendampingan Implementasi Tugas dan Fungsi Lingkup TA Fasilitasi Pusat Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas Advokasi Konsolidasi Pendanaan nonAPBD Monitoring dan Evaluasi Pengembangan & Pengelolaan Program (PPSP) - Nasional Advokasi & Komunikasi Pelatihan/CB Horizontal Learning Provinsi Penjaringan Minat Koordinasi Supervisi Sinkronisasi Pengembangan & Pengelolaan Program (PPSP) –di Wilayahnya Kabupaten/ Kota Implementasi Advokasi dan “Pemasaran” Analisis Multiaspek Peningkatan Kapasitas (teknis, kelembagaan, komunikasi, dll) Penyiapan Sistem Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Percepatan Pencapaian UA Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

SKENARIO PPSP 2019 Penetapan Kebijakan Pendampingan Fasilitasi Peran Provinsi Memastikan target sanitasi Kab/kota sejalan dengan Roadmap Sanitasi Provinsi (UA) dan TPB Memastikan terselenggaranya layanan sanitasi berkelanjutan (teknis, kelembagaan, komunikasi dan advokasi) Memfasilitasi Kab/Kota dalam melakukan advokasi pada pimpinan daerah kab/kota Monitoring dan evaluasi capaian target dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan Perluasan Layanan Skala Penuh (Upscaling) Penetapan Kebijakan Pendampingan Fasilitasi Mendapatkan Komitmen Kepala Daerah Uji Coba Model Layanan – Skala Terbatas PENCAPAIAN TARGET & PENGEMBANGAN LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

Terima Kasih Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!

PENJELASAN QA BAB VII Monitoring dan Evaluasi Point Penting: Terdapat informasi mengenai rencana dan realisasi kegiatan dari SSK sebelumnya Terdapat informasi mengenai rencana dan realisasi infrastruktur dari SSK sebelumnya

DSS (Diagram Sistem Sanitasi) Memuat informasi infrastruktur dan sistem pengelolaan sanitasi eksisting dari sumber sampai pembuangan akhir Sesuai dengan instrumen SSK sheet area beresiko Terdapat informasi cakupan layanan eksting air limbah domestik dan persampahan Terdapat informasi terkait regulasi air limbah dan persampahan Terdapat informasi lembaga pengelolaan air limbah dan persampahan Terdapat informasi data infrastruktur air limbah dan persampahan yang terisi lengkap Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK